Jangan Bosan Mengingatkan Pihak yang Menentang Keabsahan Undang–Undang

Faisal Reza Pardede

Ketua NNBS Faisal Reza Pardede

Belakangan pada beberapa daerah muncul permasalahan dalam kerangka hubungan antara Bupati dan Walikota dengan Gubernur. Di satu sisi Bupati dan Walikota menganggap tidak perlu melakukan koordinasi dengan Gubernur karena tidak adanya hubungan hirarki di antara mereka. Sedangkan di pihak Gubernur merasa UU No 22 Tahun 1999 telah mengurangi kekuasaan mereka terhadap daerah. Timbulnya permasalahan dan ketegangan hubungan antara gubernur dengan bupati dan walikota pada beberapa daerah lebih disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi terhadap kedudukan dan hubungan diantaranya sebagaimana diatur oleh UU No 22 Tahun1999. Namun dalam ruang lingkup lebih kecil di Sumatera Utara mengenai pemanggilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Bupati Tapanuli Selatan atas nama Gubernur Sumatera Utara terkait agenda pembahasan pelaksanaan UU No 37 dan 38 Tahun 2007 terutama Pasal 21 tentang kedudukan Ibukota Tapanuli Selatan sebagai kabupaten induk di Kota Sipirok sudah sangat keterlaluan, kata Muhammad Syafril Harahap perwakilan masyarakat Sipirok. Surat pemanggilan yang dikirimkan dengan nomor 005/1130 tersebut di agendakan Hari Selasa, 15 Desember 2009 di Aula Beringin Kantor Gubsu pada pukul 14.00 Wib, akan tetapi Bupati Tapanuli Selatan tidak menampakkan batang hidungnya sampai 15.00 Wib, tentu sikap ini sangat kita sayangkan sehingga akan kita lakukan pemanggilan kembali, demikian ditambahkan Saiful Hutasuhut dari Biro Otda Pemprovsu.

Rahmiana Delima Pulungan dari DPRD SU mengatakan biasanya surat itu di faks dan aslinya akan dikirim sehingga tidak akan mungkin suratnya terlambat diketahui, pengalaman kami di DPRD SU juga hampir demikian, setiap undangan yang kami sampaikan kepada Bupati Tapanuli Selatan sampai hari ini belum ada yang dipenuhi. Menanggapi hal tersebut tersebut salah satu Pembina Naposo Nauli Bulung Napa Napa ni Sibualbuali Sipirok (NNBS) Osa Iskandar Siregar mengatakan dari kondisi tersebut di atas mengindikasikan bahwa sebenarnya Bupati Tapanuli Selatan memang tidak pernah serius melaksanakan pemindahan ibukota, padahal jelas tujuan kita disini adalah untuk duduk bersama mencari titik terang permasalahan supaya tidak berlarut – larut. Diharapkan hari ini akan ada titik temu mengenai ibukota ini, tapi sangat disayangkan memang bupatinya tidak pernah serius dan mulai hari ini dengan jelas kita bisa mengetahui bersama Ongku memang tidak berniat memindahkan Ibukota Tapsel ke Kota Sipirok. Memang dari proses pemekaran dulu tidak ada niat kok, makanya Pak Bachrum (Bupati Paluta sekarang) dulu marah besar dan menganggap Ongku pemimpin yang egois, kata Osa mengakhiri.

Baca Juga :  Pertempuran ‘Benteng Huraba’ di Padang Sidempuan: Peran Laskar dan Rakyat Tapanuli Selatan dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia

Sementara itu Hendri S. Siregar mantan Ketua Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Saipar Dolok Hole (IPM SDH) yang mewakili mahasiswa SD. Hole mengatakan surat gubernur saja diabaikan konon lagi bila kami yang menyampaikan aspirasi tentu tidak di gubris, walaupun begitu kami memohon kepada Bapak Gubernur untuk tidak bosan membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan ini dan sebagai masyarakat Tapanuli Selatan kondisi ini akan menjadi pertimbangan kami dari SD. Hole dalam memilih pemimpin, baik pemimpin Tapsel ke depan maupun pemimpin yang amanah terhadap berbagai ketentuan termasuk perundang – undangan di republik ini. Mengenai Ketua DPRD Tapanuli Selatan, Rahmat Nasution yang juga dipanggil untuk hadir dalam pertemuan ini namun juga tidak hadir akan menyurati Pak Aburizal terhadap kelakuan kadernya ini, saya mengerti Pak Aburizal sangat sibuk tetapi sesuai dengan misinya dalam membesarkan Partai Golkar akan sangat responsip terhadap semua permasalahan anak bangsa. Akan tetapi dengan kejadian hari ini saya kira Pak Rahmad akan belajar memenuhi pemanggilan gubernur dalam rangka menyerap aspirasi rakyatnya, terlebih Pak Gubernur juga merupakan Ketua DPD Golkar Sumut.

Ketua NNBS Faisal Reza Pardede berharap kepada semua pihak terkait untuk tidak bosan melawan pihak yang menentang keabsahan Undang – Undang, oleh karena itu sebagaimana dijelaskan Yopie S Batubara, Ketua Komisi II DPR RI Burhanuddin Napitupulu akan menyurati Bupati Tapanuli Selatan terkait permasalahan ini. Kejadian hari ini seyogianya memberikan penjelasan kepada kita betapa angkuhnya pihak yang mengabaikan UU No 37 dan 38 Tahun 2007 ini, mungkin selain tertib administrasi kami akan coba merumuskan demonstrasi damai secara besar – besaran ke kantor bupati.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Menyelesaikan Tapsel Dengan Roha

2 Komentar

  1. namanya juga udah ongku dalam bahasa sipirok lama ongku itu berarti angkuh (bahasa indonsesia) makanya suka-suka dia dalam memimpin tapsel ini. Kapan mau maju tapsel ini kalau bupatinya masih tetap ongku lagian dia bukan orang tapsel “sekarang” kok gimana dia mau memajukannya? Terutama mengenai ibu kota tapsel manalah mau dia mengikuti UU karena kerugian baginya kalau uu 37 itu dijalankan.

  2. itulah akibat nya kalau kita cuma memilih pemimpin dengan melihat kulitnya saja….ongku dengan kelanjutan nama parmonangan…jelas gak pernah mau kalah…alias mau menang /benar sendiri…dan kebijakan yang dipakai bukan “roha” tapi “roha-rahakku”…proses pemekaran dihalang-halangi,…sudah mekar di plintir lagi sehingga kab.angkola sipirok tidak pernah muncul kepermukaan,…sekarang ibukota mau di plintir lagi..entah mau di buat dimana….?????

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*