Jangan-jangan Kejati Sumut Banci

MEDAN – Penyelesaian kasus dugaan korupsi yang melibatkan Walikota Medan, Rahudman Harahap, sepertinya masih jauh. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah menetapkan Rahudman sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Anggaran Pemerintahan Desa (TPAPD) TA 2005 Kabupaten Tapanuli Selatan, senilai Rp1.590.944.500.

Namun, dalam pemeriksaan kasus ini, ditemukan juga dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapsel senilai Rp13,8 miliar tahun 2005, yang diduga turut melibatkan Rahudman. Pihak Kejati Sumut menyatakan, dugaan korupsi ini masih masih berada dalam proses pengumpulan bukti-bukti. Namun, untuk pemeriksaan orang nomor 1 di Kota Medan ini masih terganjal pada izin Presiden.

Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Medan, Muslim Muis, menilai izin ini dijadikan alsan untuk memperpanjang kasus ini. “Tidak alasan lah bilang izin presiden belum keluar, kan ada Undang-undangnya yang mengatur itu. Kalau tidak cukup bukti, kenapa Rahudman dijadikan tersangka?” tanyanya lagi.

Undang-undang yang dimaksud Muslim adalah pasal 36 ayat 1 dan 2 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU itu disebutkan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang tersangkut perkara hukum dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dari Presiden atas permintaan penyidik. Apabila tidak diberikan oleh Presiden maka dalam waktu paling lambat enam puluh hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan baru dapat dilakukan.

Baca Juga :  Etnis Tamil di Medan Rayakan Waisak dengan Lepas Burung

“Tidak perlu lah mencle-mencle. Kita kecewa dan prihatin dengan kasus ini. Pihak kejaksaan Agung seharusnya mengevaluasi kinerja Kejatisu, jangan-jangan Kejatisunya banci,” ujar Muslim kepada Waspada Online, hari ini.

Sebelumnya, ramai diberitakan bahwa alasan dibalik lambannya proses kasus Tapsel ini dikarenakan adanya ‘permainan’ uang antara pihak Kejati Sumut dan Rahudman Harahap. Ini langsung dibantah oleh Kepala Kejati Sumut, AK Basuni Masyarif.

“Malu saya dua bulan diisukan menerima uang. Saya datang ke sini sudah saya nyatakan ke semua ee..ee..ini, apa yang harus saya perbaiki saya perbaiki dulu ke dalam. Berapa perkara yang saya naikkan dari penyidikan ke lidik karena itu perkara-perkara lama, termasuk perkara Rahudman ini perkara-perkara yang lama yang harus saya tuntaskan. Gak mungkin karena istilahnya lama saya menerima uang. Logika apa saya? Mau apa saya uang, ee..ee.. datang ke sini saya mencoreng nama kejaksaan, terutama yang sudah berjuang untuk menaikkan perkara. Ndak mungkin oleh saya ini tidak di diproses, diselesaikan,” ujar Basuni.

Menanggapi ini, Muslim mengakui bahwa tak mudah membuktikan bahwa memang tidak ada permainan apapun dibalik kasus ini, tapi itu tak bisa dijadikan alasan. Muslim menuntut Kejati Sumut untuk mengambil langkah konkrit dalam menyelesaikan kasus yang menyeret nama orang nomor satu di Kota Medan ini.

“Kalau Kejatisu tidak mau dituding masyarakat ada bermain dengan walikota, maka Kejatisu harus mengambil langkah konkrit untuk membuktikan bahwa dia tidak ada ambil keuntungan dari kasus ini,” tegas Muslim.

Baca Juga :  Dirut Bank Sumut - Di Sumut Hanya 0,14 Persen Orang Kreatif

waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*