Janji Manis dari Batang Toru

Oleh : Wisnu AJ. *)

Selasa 4 September 2012, ribuan masyarakat yang terdiri dari anak anak, ibu ibu rumah tangga, orang orang tua laki laki yang berasal dari sebelas desa dari dua Kecamatan, yakni Kecamatan Muara Batang Toru dan Kecamatan Batang Toru kabupaten Tapanuli Selatan Tapsel) Propinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan demo ke PT Againcourt Resources Indonesia (ARI) sebuah perusahaan tambang emas yang melakukan penambangan emas di Batang Toru Tapsel Sumut

Demo yang dilakukan oleh masyarakat Batang Toru Tapsel adalah dalam upaya menolak pembangunan pipanisasi pembuangan limbah PT ARI yang akan dibuang kelaut, melalui pemasangan pipa disepanjang sungai Batang Toru.

Benarkah PT ARI yang menanamkan investasinya dalam melakukan penambangan emas di Batang Toru sebesar 600 juta dollar Amerika Serikat (AS) membuang limbahnya kelaut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Manejer komunikasi PT ARI Khaterina kepada masyarakat Batang Toru yang datang berdemo. Menurut Manejer Komunikasi PT ARI itu, bahwa PT ARI belum akan melakukan pemasangan pipa sebelum diperoleh kesepakatan dengan masyarakat Batang Toru. Jika memang masyarakat Batang Toru tidak lagi mau menerima kehadiran PT ARI selaku pelaksana Proyek G-Martabe yang menghasilkan emas dalam satu tahun sebanyak 250.000,- Troy Once dan 2 sampai 2,5 juta Troy Once perak, maka banyak pihak dan kesempatan yang hilang.

Sekitar 70 persen dari 2000-an tenaga kerja akan kehilangan lapangan kerja, lokal bisnis yang sudah tumbuh akan mati, usaha pengadaan barang dan jasa juga berimbas redup, selain itu masukan untuk Pemerintah Kabupaten Tapsel, mulai dari pajak pembagian deviden dan serta CSR juga akan hilang.

Apa yang dikatakan Manejer komunikasi PT ARI tersebut memang menarik untuk disimak, karena bagaimanapun penambangan yang akan dilakukan oleh PT ARI akan mendatangkan income, baik bagi masyarakat Batang Toru, maupun bagi Pemerintah Kabupaten Tapsel melalui pajak dan deviden Fee dari hasil penambangan emas yang dilakukan oleh PT ARI tersebut.

Namun pada sisi lain ada yang perlu untuk diwaspadai, Benarkah apa yang dikatakan oleh Manejer Komunikasi PT ARI tersebut sesuai dengan janji dan harapan masyarakat Batang Toru? Jangan jangan apa yang dikatakan oleh Manejer Komunikasi PT ARI tersebut, hanya merupakan sebuah janji yang penuh dengan rayuan gombal, agar masyarakat Batang Toru manut dengan keberadaan PT ARI di Batang Toru.

Pengalaman

Rakyat negeri ini sudah punya pengalaman dengan masalah janji janji yang disampaikan oleh sebuah perusahaan yang akan melakukan investasi di daerah sering seperti yang ditunjukkan oleh PT ARI kepada masyarakat Batang Toru. Kehadiran investor kesatu daerah dikatakan, akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Akan tetapi setelah kegiatan investasi berjalan dan berkembang, lambat atau cepat, namun yang pasti masyarakat lokal yang bekerja di perusahaan itu satu persatu akan tersingkirkan. Penduduk lokal hanya akan menjadi penonton.

Contohnya PT Freeport, perusahaan penambangan emas milik AS yang melakukan penambangan di daerah Mimika Papua. Pada awal lokasi penambangan itu dibuka oleh PT Freeport melalui Kontrak Karya I pada Tahun 1967, manajemen perusahaan memperkerjakan penduduk lokal Papua sebagai buruh kasar di perusahaan penambangan emas terbesar didunia dengan luas areal penambangan sekitar lebih kurang 527.400 Ha, yang memiliki kandungan emas senilai Rp 423,9 triliun. Dengan nilai penghasilan yang cukup besar PT Freeport sanggup membayar gaji Presiden Direkturnya sebesar Rp 65 milyar satu bulan.

Baca Juga :  PLN Kembali Berikan Janji Palsu

Akan tetapi setelah PT Freeport, melaksanakan kegiatan penambangan, serta kegiatan perusahaan semakin maju dan berkembang, satu persatu masyarakat lokal Papua yang bekerja sebagai buruh kasar di perusahaan itu tersingkir, dan digantikan oleh mesin mesin modern yang canggih, dan tenaga tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri. Pemberhentian tenaga kerja lokal dengan alasan tenaga kerja lokal Papua tidak punya kompentensi dalam bidang pertambangan.

Masyarakat Papua sekarang hanya menjadi penonton, dan menangisi nasibnya melihat Sumber Daya Alam (SDA) tanah leluhurnya dikuras habis habisan oleh PT Freeport. Kesejahteraan yang dijanjikan kepada masyarakat Papua hanya merupakan kamuflase, laksana fatamorgana, yang membuat masyarakat Papua sadar hanya untuk kecewa. Masyarakat Papua saat ini hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan, sementara tanah leluhurnya memiliki SDA yang melimpah ruah.

Dari PT Freeport di Mimika Papua, kita lihat pula PT Inalum Asahan, dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura Gura Sampuran Harimau di Tapanuli Utara. Dan Toba Samosir, yang dikontrak oleh Perusahaan Jepang. Pada awal pembangunan PLTA Sigura Gura yang memanfaatkan air Danau Toba di kabupaten Toba Samosir melalui air terjun Sampuran Harimau di Kabupaten Tapanuli Utara, dikatakan bahwa tegangan listrik yang dihasilkan Proyek PLTA Sigura Gura itu akan mampu untuk menerangi Pulau Sumatera, dari Propinsi Aceh Nanggroe Darussalam sampai ke Propinsi Lampung.

Tapi apa nyana?, setelah PLTA Sigura Gura dioperasikan, ternyata jangankan untuk menerangi Pulau Sumatera, untuk pembakaran tungku peleburan alumunium di PT Inalum Tanjung Gading Kabupaten Batu Bara tegangan aliran listrik yang dihasilkan oleh PLTA Sigura Gura tidak mencukupi. Malah untuk menambah pasokan listriknya PT Inalum terpaksa memakai pasokan listrik dari Sicanang Belawan.

Kini 32 tahun sudah lamanya PT Inalum dengan PLTA Sigura Guranya beroperasional, namun manfaat bagi masyarakat yang wilayahnya dialiri oleh Sungai Asahan belum mendapatkan keuntungan secara langsung dari PT Inalum. Malah penderitaan yang berkepanjangan yang didapatkan oleh masyarakat. Setiap tahun masyarakat yang tinggal dibantaran sungai Asahan mendapatkan banjir kiriman dari PLTA Sigura Gura.

Perlu Jaminan

Apakah bukan mustahil pula, kejadian kejadian seperti ini akan menimpa masyarakat Batang Toru. Memang pada awalnya janji janji yang disampaikan kepada masyarakat cukup manis, tapi realisasinya dilapangan akan berakhir dengan kepahitan.

Siapapun tahu kalau daerah Batang Toru Kabupaten Tapsel itu tidak memiliki laut. Jarak terdekat dari Batang Toru ke daerah yang memiliki laut adalah kota Sibolga, atau Pandan di kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara jarak antara Batang Toru Kabupaten Tapsel dengan kota Sibolga, maupun Pandan di Tapanuli Tengah hampir berjarak seratus kilo meter. Apa mungkin PT ARI akan membangun pipanisasi sepanjang itu, hanya untuk membuang limbah hasil penambangan yang dilakukannya. Jangan jangan apa yang dikatakan oleh manajemen Komunikasi PT ARI, yang akan membuang limbah hasil penambangan itu ke laut merupakan akal bulusnya saja, agar masyarakat Batang Toru percaya. Pada hal pada prakteknya nanti jangan jangan limbahnya dibuang ke sungai Batang Toru.

Baca Juga :  "Keblinger Gayus", Jangan Buruk Muka Cermin Dibelah

Maka wajar saja jika ribuan masyarakat Batang Toru merasa keberatan dengan pembangunan pipanisasi yang dilakukan oleh PT ARI melalui sungai Batang Toru. Karena siapa yang bisa menjamin jika limbah hasil dari penambangan emas yang dilakukan oleh PT ARI, benar benar dibuang kelaut.

Sementara untuk mengharapkan agar pemerintah memberikan jaminan bahwa PT ARI akan membuang limbahnya ke laut, rasanya jauh panggang dari api, masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah dalam hal jamin menjamin. Banyak contoh kasus dalam hal jamin menjamin oleh pemerintah. Salah satu adalah kasus bencana lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah menjamin akan dilakukan ganti rugi bagi warga yang terkena musibah lumpur Lapindo. Tapi kenyataannya, jaminan yang dijanjikan oleh pemerintah tak lebih dari sebuah janji muluk. Buktinya sampai saat ini masalah bencana lumpur Lapindo persoalannya tidak pernah selesai.

Membaca persoalan persoalan kasus seperti inilah maka masyarakat Batang Toru melakukan aksi demo dengan cara jalan sendiri tanpa mengharapkan fasilitasi dari pihak pemerintah. Karena diharapkan pemerintah untuk memfasilitasi keberatan warga Batang Toru itu terhadap pipanisasi pembuangan limbah PT ARI melalui sungai Batang Toru hasilnya akan seperti apa yang dikatakan oleh pepatah Mengharapkan hujan turun dari langit air dalam tempayan dicurahkan. Jangan jadikan Batang Toru sebagai Papua kedua di Indonesia. Itulah harapan masyarakat Batang Toru. Semoga. ***

*) Penulis adalah Sekretaris LSM Forum Komunikasi Anak Daerah (POKAD) Tanjungbalai, Sekretaris Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

4 Komentar

  1. semua permasalahan akan selesai jika kembali pada kesadaran dan hati nurani para penguasa…
    lalu bagai mana mengembalikan kesadaran dan hati nurani tersebut.
    atau memang mereka tidak punya hati nurani sama sekali
    satu tekad satu tujuan melangkah mengambil sikap….

  2. Dampak dari suatu penambangan seperti tambang emas, akan baru dapat dirasakan benar-benar setelah di atas 15 tahun beroperasi….. bahkan bisa saja generasi saat dimulai mendapat keuntungan, tapi setelah generasi berikutnya tinggal menerima buntungnya saja…

    Jadi apa yang diperjuangkan oleh masyarakat setempat tidak boleh dipatahkan semangatnya bahkan perlu kita dukung upaya itu mengingat dampak dari resiko ini bisa baru anak dan cucu mereka baru merasakannya. Dan membekali aturan-aturan yang benar terhadap masyarakat setempat serta memotivasi untuk berani karena benar tanpa harus takut dengan pemodal kuat / oleh Investor yang memakai tenaga ahli dan orang pintar…..

    RESIKO ITU DAPAT BARU BISA DIRASAKAN SETELAH SATU GENERASI……. jadi Awal Operasional/awal perjanjian/awal pendirian dalam tambang seperti tambang emasi ini menjadi tongkat masyarakat yang harus kuat dibuat untuk mengantisipasi di 20-50 tahun yang akan datang….

  3. Ada beberapa hal rancu dlm artikel Wisnu AJ.
    (1) Amdal PT. Agincourt Resources –walau tidak tulis detil rinci ke hulu atau ke hilir atau ke muara– sebut air sisa pengolahan limbah di buang melalui pipa ke Sungai Bt Toru. Jelasnya, sekalipun katanya dokumen Amdal disiapkan bersama pakar akademisi, namun khusus bagian pembuangan sisa limbah hanya diurai sepintas 1-2 kalimat thok. Tak ada sehuruf pun Amdal sebut pembuangan limbah ke laut.
    (2) Penolakan rakyat spesifik hal pemasangan pipa saluran limbah ke hulu S. Bt Toru di Sipisang, blm ada protes terhadap hal-hal lain.
    (3) PT. AR tidak pernah tulis/sebut akan buang limbah ke laut. Justru buang ke laut tuntutan maksimal rakyat, dan buang limbah ke hilir S. Bt Toru lewat Dusun Bongal jadi tuntutan minimal.
    (4) S/d kini situasi masih tetap stagnan, pemasangan pipa saluran limbah ke hulu S. Bt Toru berhenti sementara. Tapi blm ada pernyataan apapun baik dari managemen PT. AR maupun Pemerintah Daerah untuk menerima tuntutan rakyat agar saluran pipa pembuangan limbah dibangun sampai ke laut dan atau melewati pemukiman paling hilir di Bongal.
    (5) PT. AR dan institusi pemerintahan serta hankam terlihat masih pura-pura “tiarap” menunggu rakyat lengah letih capek menuntut, baru kemudian pemasangan pipa saluran pembungan limbah tetap dibuat ke hulu S. Bt Toru.
    (6) PT. AR via komisaris Anwar Nasution yg persepsi rancunya distel managemen, coba bentuk opini di level nasional bahwa negara –berpenduduk 200 juta– rugi besar klu biarkan segelintir rakyat –20 ribu jiwa– menolak rencana pencemaran S. Bt Toru.
    (7) Kesannya PT. AR bersikap seolah perlu dipaksa agar 20 ribu jiwa rakyat pasrah dirusak lingkungan alam dan hidupnya agar negara bisa untung. Terbukti hingga kini ratusan polisi dan serdadu republik masih siaga untuk berperang dan menjajah rakyatnya sendiri.
    Semoga tanggapan publik selanjutnya bisa presisi akurat dan tidak bias.

  4. Kajian dan ulasan yang disampaikan sdr wisnu…100% Pro Rakyat…dan itu memang kenyataan yg terjadi…kalo memang investor mau memenuhi perjanjian…bahwa limbah tambang mas tersebut dibuang kelaut..setelah melalui kolam2 penyaringan limbah dan sesuai dgn master plan yg dirancang bangun pada jaman ongku hsb…bukan dibuang ke sungai batang toru yg selama ini merupakan sumber kehidupan masyarakat batang toru…baik utk mandi, nyuci..beternak dan bertani… dan apa keuntungan bagi masyarakat…harus MOU tersendiri….bukan bagi deviden dgn bupati…bisa hilang devidennya……putra daerah juga harus dipekerjakan permanen…bukan kontrak…atau out sourcing….semua yg kita lakukan adalah demi tegajnya kebenaran…ada hak rakyat yg harus dipenuhi oleh investor…..bukan kepentingan pribadi atau kelompok…..salam perjuangan……

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*