Jelang Lengser: Bupati Tapsel Buat Izin Kayu Tumpang-Tindih

Muara Batang Toru, AKS, Menjelang 5 hari sebelum lengser serah-terima jabatan Bupati Tapsel dari Ongku Hasibuan ke pemenang Pilkada Syahrul Pasaribu, Pemkab Tapsel isitilahnya manfa’atkan situasi ‘torjang terakhir’ , terkesan buat kasus semata untuk cari untung sendiri tak perduli Pemkab Tapsel periode bupati baru akan kerepotan.

5150858022 0eb84eee2d Jelang Lengser: Bupati Tapsel Buat Izin Kayu Tumpang Tindih
Pengacara Sumurung Sinaga, SH dalam lokasi Hutan Rakyat di Aek Sibirong.

Salah satu contoh gamblang dapat disimak dari penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PTPN-III atas-nama Distrik Manager PTPN-III di Tapsel, Ir Rafael Sibagariang oleh Bupati Tapsel dengan surat izin No: 19/Izin/2010 tgl. 06 Agustus 2010, lokasi di Batumundom dan Rianiate dengan luas areal IPK 650 Ha ditebang habis serta volume kayu tebangan 11.770, 49 M3. Dasar penerbitan Surat IPK PTPN-III adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Risalah Hutan tgl. 21 Juli 2010.

Bupati Tapsel terbitkan juga Surat Izin Kayu Rakyat a/n Sadar Simanjuntak No: 17/Izin/2010 seluas 8 Ha di lokasi Aek Sibirong dengan volume tebangan kayu 543,17 M3. dasar penerbitan izinnya BAP oleh Tim Tehnis Dishutkab Tapsel tgl. 07 Juli 2010.

Bobroknya kedua izin kayu tersebut diterbitkan pada tgl yang sama 06 Agustus 2010 bahkan lokasi penebangan kayu Sadar Simanjuntak berada di dalam/ditengah lokasi IPK PTPN-III alias terjadi lokasi izin kayu tumpang-tindih di lokasi yang sama. Sekalipun Sadar Simanjuntak sudah duluan ajukan permohonan, Bupati Tapsel tetap terbitkan Surat IPK PTPN-III tanpa enclave lokasi izin Kayu Rakyat Sadar Simanjuntak dari areal IPK PTPN-III.

PTPN-III coba sok kuasa dengan mengatur agar kroninya makelar tanah si Apin alias Ali Hasan Arifin pemilik Toko Sahabat Jaya di Kota Padangisidimpuan menuntut pembatalan surat tanah milik Sadar Simanjuntak, dengan buat Surat CV. Karya Sahabat No: 01/KS/VIII/2010 berlanjut Kades Muara Opu, Abdullah Siagian bersama Camat Muara Batang Gadis, Gusnal Sakholin Hutasuhut buat Surat Keterangan Pembatalan No: 595.3/74/2010 tgl. 12 Agustus 2010.

Baca Juga :  LP2TS Curigai Kasus Kadishut Tapsel Di Endapkan

Menghadapi sikap anggar kuasa pejabat Pemkab Tapsel, Sadar Simanjuntak melalui kuasa hukumnya Ali Sumurung Sinaga, SH mengirim Surat Somasi No: 01/A.2/VIII/2010 tgl. 12 Agustus 2010 ke Kades Muara Opu, menantang bahwa pembatalan surat tanah tersebut tidak tepat karena obyek tanah yang disebut Kades dan Camat berada di lokasi lain.

Konfirmasi LSM ALARM yang menemukan kasus tersebut ke para pejabat terkait, semuanya bungkam. Mantan Bupati Ongku Hasibuan, Distrik Manager PTPN-III Batang Toru, Ir Rafael Sibagariang, M.MA, Pj Manager Kebun Batang Toru, Frederick Edy Giri, SE, MSc dan Kadishutkab Tapsel, Ir Syahgiman Siregar tak ada yang menjawab konfirmasi via SMS.

Menantang

Kakan Pelayanan Izin Terpadu Pemkab Tapsel, Kurnia Saleh mrengatakan izin kayu rakyat Sadar Simanjuntak dipending sementara IPK PTPN-III boleh jalan terus. Sebaliknya Kabid Pengelolaan Hutan, Agus Salim Siregar coba cara win-win solution, kedua izin kayu dilayani Dishutkab Tapsel. Tetapi Kabid Pengamanan Hutan, Drs. Jimmy Harahap, MM  yang berwenang memberi dokumen angkut pada pemegang izin kayu, menantang keras. “Kedua izin kayu PTPN-III dan Izin Kayu Rakyat Sadar Simanjuntak sama-sama bermasalah, sebelum wewenang Kabid Pengamanan Hutan diberi untuk melakukan pemeriksaan lokasi guna kesesuaian isi izin dengan fakta lokasi, saya tidak akan layani apapun urusan dokumen kayu IPK PTPN-III dan Izin Kayu Rakyat Sadar Simanjuntak. Kedua pihak udah pernah datang tapi saya usir keluar”, ketus Jimmy Harahap.

Baca Juga :  Rupiah Sentuh Rp9.003/USD

Kasus terbit izin tumpang-tindih berlanjut kebijakan simpang-siur Pemkab dan Dishutkab Tapsel yang mengaburkan kepastian hukum, hingga kini masih terus mengambang. Penyelesaian final dari Pemkab Tapsel belum terlihat hingga kini. Bupati (baru) Syahrul Pasaribu dan Wakilnya Aldiz Rapolo Siregar terlihat masih membiarkan kasus warisan mantan Bupati Ongku Hasibuan jadi bola-panas di Kantor Pelayanan Terpadu dan di Dishutkab Tapsel. (ArM-Alarm)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. kalau itu benar..Ini mah kayak sikut menyikut namanya untuk mencari keuntungan pribadi, sebaiknya perlu dilihat izin tersebut dilihat dari segi Pertimbangan Bupati melakukannya, serta dasar-dasar pertimbangan mengapa izin itu bisa dikeluarkan dan juga berdasarkan aturan yang berhubungan dengan penebangan ini. Karena dasar dari pertimbangan itu nantinya akan terlihat jelas apakah izin penebangan ini salah atau tidak. Kalau dilihat dari tulisan diatas sepertinya terlihat ada rasa emosional yang terpendam yang ingin mengungkapkan sesuatu kebenaran. Dan hal ini perlu diungkapkan ke publik tanpa harus perlu ada rasa takut dan hal lainnya, kalau memang izin ini salah,maka biarlah upihak terkaid melakukan penelitian terhadap apa sudah benar izin penebangan itu atau tidak dan didampingi pengawas dari pusat serta diberi akses keterbukaan informasi ke Media massa. Dengan begitu nantinya akan terlihat jelas apakah izin penebangan ini sudah benar atau tidak.

    Kalau kita sering ikutin kasus-kasus tentang penebangan kayu di Indonesia ini, banyak kasus ditemukan bersumber dari unsur kepentingan dengan mengandalkan kekuasaan serta didukung peraturan yang dibuat dengan peraturan lemah. Sehingga para pemegang kekuasaan leluasa memamfaatkan hutan yang ada di daerah masing-masing tanpa mempertimbangkan sosial dan lingkungan sekitarnya serta resiko yang ditimbulkannya. Masyarakat sering pihak yang dirugikan dan pihak yang disalahkan oleh berbagai pihak akibat hal-hal penebangan ini. Namun jika ditelusuri dibalik itu semua sering ditemukan unsur-unsur pemda setempat menempel di balik garis penelusurian tersebut. Berselimut dibalik Pengusaha atau perusahaan dengan pemberian izin pengelolaan hutan sudah bukan hal tabu lagi dibicarakan saat ini, karena banyak terjadi didaerah yang sering menerbitkan izin pengelolaan hutan berdasarkan pemamfaatkan hutan untuk kepentingan masyarakat dan kemakmuran rakyat. Tapi kalau ditanya ke Pihak terkaid rakyak yang mana yang menerima keuntungan pemamfaatan hutan tersebut, maka pihak terkaid akan kesulitan memberikan jawaban atau penjelasan. Dan disinilah letak kejelasan pertimbangan serta permasalahan-permasalahan izin penerbitan Penebangan kayu tersebut.

    Untuk itu, kedepan, udah saatnya di wilayah Tapanuli Selatan perlu dibuat suatu aturan bahwa Penerbitan Pemamfaatan Izin penggunaan Kayu, Izin penebangan Kayu harus mempertimbangkan siapa yang diuntungkan, kepada siapa hasilnya, dampak sosialnya, serta secara angka yang jelas harus dituangkan dalam izin penerbitan tersebut. Sebagai contoh, jika didalam izin penerbitan tersebut diatas disebutkan hasil dari semua itu akan diberikan secara langsung ke Pemda setempat melalui Kepala Desa untuk dimamfaatkan untuk mendukung pembangunan Desa setempat dengan menyebutkan Persentasi pembagian, maka hal-hal izin penebangan kayu tersebut akan tercapai dengan pertimbangan penerbitan izin penebangan kayu tersebut. Tapi kalau hanya menyebutan pertimbangan “UNTUK KEPENTINGAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT” maka suatu izin yang diterbitkan harus dibuka Media ke PUblik agar semua mata bisa terbuka bagaimana boroknya izin usaha penebangan kayu atau izin pemamfaatan kayu diterbitkan. Hal-hal alasan seperti inilah yang sering dimamfaatkan penguasa atau Pemda setempat untuk berlindung dan memamfaatkan Rakyat untuk kepentingan pribadi.

    Lagi-lagi unsur keterbukaan ke Publik jika mengatasnamakan kepentingan Rakyat atau Kesejahteraan Rakyat perlu dibuat menjadi Wajib dipublikasikan oleh PEMDA kemasyarkaat umum sebelum menerbitkan atau memutuskan sesuatu yang bisa berdampak Lingkungan sekitarnya.

    Pendapat ini bukan berarti menggurui, tapi sudah saatnya aturan demi aturan dan izin demi izin perlu ditelusuri proses terbitnya serta ditinjau apakah menyalahahi atau tidak.
    horas…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*