Jelaslah Sudah Siapa yang Tidak Menginginkan Pemberantasan Korupsi

Oleh : Drs. Maringan Panjaitan, M.Si. *)
Kita tidak mengerti pola pikir Polri kita secara institusi  yang menarik para penyidik profesionalnya dari KPK. Kalaupun sudah habis masa jabatannya, apakah mereka lantas menarik penyidiknya yang ada di KPK? Sementara saat ini tenaga mereka dibutuhkan untuk melakukan penyidikan karena perkara korupsi yang sangat banyak. Padahal tenaga penyidik Polri yang dipakai bukanlah gratis, mereka dibayar dengan profesional melebihi gaji para pegawai negeri sipil biasa. Saat ini di mata masyarakat, apa yang dilakukan oleh Polri dengan manarik penyidiknya merupakan bentuk atau upaya melumpuhkan KPK sebagai lembaga yang memang ditugaskan dan dibentuk untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Perseteruan Kapolri dan pimpinan KPK sedang terjadi dan menjadi tontonan yang sangat menarik karena mereka saling klaim siapa yang paling berhak dalam menyelidiki kasus korupsi pengadaan Simulator SIM. Kasus itu melibatkan banyak petinggi Polri dan berusaha ditahan oleh KPK. Maka kasus cicak dan buaya jilid II pun terjadi karena rebutan wewenang tadi. Berangkat dari hasrat KPK untuk menuntaskan kasus korupsi pengadaan Simulator SIM inilah awal perseteruan KPK dan Polri. Sekalipun kedua pimpinan lembaga ini mengatakan tidak ada perselisihan, tetapi apa yang diperlihatkan oleh Polri sungguh membuktikan bahwa secara psikologis Polri tidak suka dengan KPK.

Apakah karena perseteruan pimpinan KPK dan Polri lantas persoalan korupsi di negara kita akan terus dibiarkan? Setidaknya, ada sebuah pemikiran dalam diri kita semua bahwa yang tidak siap dengan pemberantasan korupsi adalah justru dikalangan elite politik dan elite hukum kita. Ditengah tuntutan pemberantasan korupsi yang sangat kuat dari masyarakat, seharusnya lembaga KPK yang dibentuk dengan jumlah uang sangat besar harus diberdayakan untuk melakukan misi pemberantasan korupsi. Kini upaya pelemahan KPK sudah sangat terasa. Celakanya kecenderungan pelemahan ini datang dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Kita tidak mengerti apa alur berpikir Polri dalam menarik para penyidiknya dari KPK. Padahal tenaga mereka sangat dibutuhkan mengingat mobilitas korupsi yang sangat tinggi yang melibatkan para kepala daerah dan pejabat negara lainnya. Apa yang dilakukan oleh Polri sungguh sebuah kenyataan yang tidak kita inginkan. Janganlah Polri dengan alasan prosedural formal mengabaikan substansi pemberantasan korupsi. Boleh-boleh saja Polri menarik penyidiknya dari KPK, tetapi melihat momentum yang jelas. Bahkan karena ulah Polri dalam menarik penyidiknya, tuntutan supaya penyidik independen dibentuk oleh KPK.

Baca Juga :  POLITIK PEMEKARAN (Bag-4 Habis): PROVINSI TAPANULI (UTARA)

Kehadiran penyidik independen ini tentu membutuhkan waktu yang sangat lama karena berbagai aturan yang bersifat teknis. Merekrut penyidik independen tentu butuh dana yang sangat besar. Karena untuk mendapatkan penyidik yang profesional tentulah butuh waktu dan proses yang panjang. Harus melakukan fit and proper test yang objektif sehingga hasilnya pun bagus. Melihat proses yang sangat panjang ini, dapat kita pastikan bahwa energi kita sudah sering habis hanya untuk urusan yang bersifat prosedural formal.

Kita hanya berdebat mengenai prosedural formal, sementara substansi pemberantasan korupsi menjadi terabaikan. Saat tuntutan supaya KPK dikuatkan, dioptimalkan, diberdayakan ternyata serangan supaya melumpuhkan KPK terus bergema. Salah satunya adalah penarikan penyidik Polri yang terkesan disengaja untuk memberikan shock therapy pada KPK. KPK perlu melihat ini sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi. Pimpinan KPK secara kolektif perlu melakukan perlawanan karena akan didukung oleh rakyat yang menginginkan pemberantasan korupsi.

Kemudian saat ini ada upaya memandulkan KPK dengan memenangkan wewenang KPK. Salah satu wewenang itu adalah penyadapan dan penuntutan. Kedua kata ini sangat dibutuhkan oleh KPK agar segala ruang gerak korupsi bisa dipersempit. Mengingat ruang gerak korupsi yang sangat lebar, maka aktivitas korupsi itu hanya bisa dipersempit apabila wewenang KPK dalam bidang penyadapan tetap dipertahankan. Kalaulah KPK menyalahgunakan wewenang KPK itu, setidaknya masyarakat akan mengontrol KPK itu sendiri. Artinya, semua elite politik tidak harus takut dengan kuatnya KPK, termasuk para elite politik dan elite hukum.

Melihat KPK yang ingin dilemahkan, sudah saatnya segenap komponen civil society untuk dapat merapatkan barisan dalam memberikan perlawanan. Kalau KPK dilemahkan ini akan menjadi indikator sekaligus preseden buruk bagi bangsa kita bahwa pemberantasan korupsi masih dilakukan setengah-setengah. Kita harus menyadari sepenuhnya, elite hukum, elite politik, dan para koruptor adalah bagian yang sangat kecil dari negara ini. Mereka hanya minoritas yang berhasil menggerogoti uang negara.

Baca Juga :  Memaksimalkan Penegakan Hukum dalam Kasus Kebakaran Hutan

Jumlah koruptor dengan jumlah masyarakat tidak sebanding. Tetapi kerugian yang dibuat oleh koruptor sungguh hebat. Bayangkan uang negara ditilep oleh koruptor tanpa kenal kasihan. Koruptor hidup dengan gaya super mewah, sementara disana-sini masyarakat hanya untuk mencari sesuap nasi pun sangat sulit. Akibatnya terjadi kesenjangan yang sangat besar. Kondisi masyarakat yang miskin dan tidak berdaya disebabkan oleh tingkat korupsi yang sudah sangat parah.

Bagaimana menyelamatkan negara dari tindakan korupsi adalah hal yang sangat urgen untuk dilakukan. Maka satu-satunya solusi adalah memberdayakan KPK. Bukan malah melemahkan KPK yang terus berburu koruptor.

Upaya Polri menarik penyidiknya dan upaya DPR dalam menggodok UU KPK dengan mengurangi wewenang KPK merupakan kesalahan yang sangat fatal. Dari kedua upaya ini semakin jelaskan siapa sebenarnya yang tidak siap dalam upaya pemberantasan korupsi di negara ini.***  (analisadaily.com)

*) Penulis adalah: WR III UHN Medan/Kepala Lab. Politik FISIPOL UHN Medan

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*