Jika Hanya 30 Persen Dana Pembangunan Pemko Psp sama Saja Pembohong

SIDIMPUAN– Meskipun sistem laporan keuangan Pemko Padangsidimpuan (Psp) Tahun Anggaran 2011 lalu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, tapi kalau hanya 30 persen APBD untuk pembangunan sama saja bohong.

Hal ini ditegaskan Direktur Kajian Dan Advokasi Masyarakat Indonesia (KAMI), M Ridwan Nasution, Minggu (17/6). “Apa yang diraih Pemko Psp, sama saja dengan bohong dan membohongi masyarakat Kota Psp. Karena dana pembangunan hanya dialokasikan 30 persen dari APBD,” ujarnya.

Maksud Ridwan, jika dana pembangunan dari total APBD Kota Psp setiap tahunnya masih saja 30 persen atau di bawah ambang batas yang diberikan pemerintah yakni 40 persen, maka pembangunan tidak ada yang terjadi sama sekali di Kota Psp. Karena apa, yang dinilai berarti hanya rutinitas tahunan dari anggaran itu sendiri, jelas saja tidak ada masalah, karena yang diaudit itu anggaran rutin tidak ada sama sekali penambahan untuk dana pembangunan. Daerah mana saja atau bahkan rumah tangga saja bisa membuat laporan sebaik mungkin. Artinya Pemko sama saja membohongi kita masyarakat ini.

Ditambahkan aktivis Himmah ini, raihan WDP dari BPK ini kesannya seperti raihan prestasi yang begitu hebat. Kesannya, menjadi bahan jualan Walikota Psp dan Sekda kepada masyarakat sehingga kesannya Walikota sangat baik melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah. Katanya, buat apa digembor-gemborkan, toh pembangunan tidak juga ada peningkatan di Kota Psp. Setahun penuh dengan raihan WDP ini kita diberikan reward Rp25 milliar seperti tahun lalu. Apa iya cukup untuk membangun dengan uang segitu.

Baca Juga :  Sumur Sutor Tak Lagi Keluarkan Minyak

Terus tambahnya, apa saja kerja pemerintah selama setahun ini, apakah tidak ada melobi anggaran ke pusat agar dana mengucur ke daerah, sehingga beban APBD berkurang untuk dana pembangunan. Kita lihat tidak ada, kalau hanya mengharapkan ‘hadiah’ dari laporan keuangan itu, siapa saja bisa melakukannya. “Kita kecewa atas hal ini dan seharusnya pemerintah malu kepada masyarakatnya sendiri, karena ketidakmampuan mencari dana kesannya karena pemerintah pusat kasihan, maka kita seperti diberi hadiah,” kesalnya.

Pengurus Aliansi Mahasiswa Peduli Birokrat Bersih (AMPBB), Halomoan Harahap mengatakan, setidaknya dalam kasus di Kota Psp ini soal APBD yang hanya 30 persen saja untuk pembangunan ini ada beberapa hal yang menjadikan minimnya dana pembangunan yakni ketidaktegasan Walikota Psp, Drs Zulkarnaen Nasution selaku kepada daerah memerintahkan para pembantunya untuk melakukan lobi dana ke pusat, sehingga dana pembangunan di pusat mengucur ke daerah.

Kemudian diperparah dengan ketidakpedulian SKPD khususnya pimpinan SKPD yakni Sekda, Sarmadan Hasibuan untuk mengambil inisiatif dengan mencari dana ke pusat, sehingga dana pembangunan meningkat. “Setali tiga uang, pimpinan kita di Psp ini memang seolah tidak peduli lagi dengan pembangunan di daerah ini. Wajar jika masyarakat Kota Psp bersikap apatis dan tidak percaya lagi terhadap kepemimpinan Walikota dan para pembantunya, karena tidak ada perubahan siginifikan yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” ungkapnya. (phn/mer)

Baca Juga :  Kilasan Peringatan HUT ke-65 Kemerdekaan RI Di TABAGSEL

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

4 Komentar

  1. Ass WW.. Salam sejahtera buat pak Siregar…Kebetulan kita sama perantau nyang hampir tiap tahun pulkam (Mumpung Ortu masih diberi Allah Umur panjang) .. Fenomena semua orang pake “Kereta” itu sudah wajar karena dari sabang sampai marauke skrng sdh bgtu karena memang pemasaran sepeda motor lagi “BOOMING” Dulu saya menganggap Tapsel dan Psp lebih beruntung pembangunannnya dibanding Indonesia Timur.. tapi setelah saya telusuri Ind Tiamur ternyata kampung kita masih jalan ditempat…apalagi era otoda kemajuan ditempat lain jauh lebih pesat… Kira2 Pak Siregar Apa ya yang salah dalam pengelolaan sumber daya di Tapsel khususnya di PSP.. Kalau kita diskusi dengan teman2 lama di PSP mereka selalu jawab..ITU DISANA KLO DI PSP LAIN.. jadi saya liat memang masyarakatnya yg tidak mau berubah utk maju atau Para birokrat dan pemuka masyarakat yang tidak mau berubah .. MAAF klo ada menyinggung pembaca

  2. setuju dengan pak agus pakpahan, sama kita kawan saya sejak 1983 tinggalkan psp tapi tiap tahun saya usahakan pulkam tapi yang saya lihat kemajuannya belum kelihatan, apakah nantinya dengan rencana pemekaran menjadi propinsi membuat daerah ini maju atau sekedar ambisi pribadi tertentu ?
    tapi disisi lain ada yang aneh dan luar biasa di Psp ini, coba amati dari satu banjar ke banjar lain dan sampai ke pelosok huta-huta hampir semua orang memakai ” kereta ” sebagai kendaraan pribadi so….. apakah ini berarti perekonomian masyarakat sudah meningkat ( daya beli meningkat ) dan sejahtera dengan tolok ukur komponen yang satu ini ? atau ini sekedar ” demonstration effek” ? maaf kalau keliru….

  3. Dalam masalah ini peran kepala Dinas Pendapatan ( saya tidk tau di PSP apakah sudah DPPKAD atau hanya DPPKD) yang seharusnya giat mencari sumber2 pendapatan yang bisa mendanai pembangunan di PSP. Kalau Opini BPK WDP itu hanya dinilai dari sudut akuntansinya saja sedangkan hasil2 yang diperoleh dari ketja ya itu KINERJA jadi kinerja Walikota danjajarannya yang kurang baik… Pemko disini tidak bohong tapi tidak mempunyai kemampuan untuk berlari memaju pembangunan di PSP..Memang saya akui sudah 20 tahun saya tin ggalkan PSP sampai sekarang tidak ada kemajuan yang signifikan, kemajuan yang ada hanya pertambahan penduduk aja yang diikuti dengan pembanguran rumah manyarakat yang memang perlu u tuk berteduh. sedang pembangunan jiwa dan raga boleh dikatakan jalan ditempat,, Saya himbau kepada masyarakat pilih lah walikota yang mempunya Visi yang jelas mensejahterakan rakyat tentu bukan hanya meningkatkan APBD tapi lebih penting mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yg tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. trmis

  4. bukannya bohong tapi begitulah kenyataannya, cuma mereka2 saja yang bilang Pemko PSP itu hebat, kalau tak salah daftar daerah gagal dan bangkrut menurut Kementerian Dalam Negeri salah satunya ya Kota PSP ini. kalau cuma 30 % untuk pembangunan logikanya berarti yang 70 % hanya untuk biaya / belanja pegawai. hebat kannnn ? mungkin… porsi dalam APBD nya 80 % bersumber dari DAU. Potensi PAD – nya apa ? paling bersumber dari Pajak Daerah… karena potensi ekonomi lain minus alias tak mendukung.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*