Jual Kursi CPNS, Diancam 20 Tahun Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti para pejabat di daerah agar jangan ‘menjual’ kursi lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010 ini. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Haryono Umar mengingatkan, jika ada pejabat daerah berupaya meloloskan peserta seleksi CPNS dengan cara yang tidak fair, seperti menerima uang, maka bisa dijerat dengan tindak pidana penyuapan.

“Jika pejabat diminta meluluskan peserta dengan menerima uang, barang, atau dijanjikan sesuatu, maka itu masuk kategori suap, bukan lagi gratifikasi,” ujar Haryono Umar kepada koran ini di Jakarta, kemarin (8/11).

Pimpinan KPK yang membidangi pencegahan itu mengatakan, hal tersebut perlu diketahui para pejabat di daerah agar mereka tidak berspekulasi menerima uang suap dari peserta seleksi CPNS. Dan dalam tindak pidana penyuapan, lanjutnya, pihak penyuap juga dikenai sanksi pidana. “Dua-duanya sama-sama kena pasal penyuapan, ancamannya maksimal 20 tahun penjara,” ujar Haryono mengingatkan.

Berkali-kali Haryono mengingatkan agar panitia seleksi CPNS benar-benar bisa menciptakan transparansi. Sebisa mungkin, panitia menjaga sistem teknologi informasi (IT) bisa berjalan dengan baik, sehingga proses penilaian bisa fair. Setiap tahapannya, lanjutnya, juga harus diurus oleh orang yang berbeda-beda. Harus dipisahkan antara panitia yang membuat soal, mengawasi tes, hingga proses penilaiannya. “Dan masing-masing yang menangani setiap tahapan, jangan sampai saling intervensi,” pesannya.

Haryono mengatakan, pihaknya perlu mengingatkan hal ini lantaran sistem rekrutmen CPNS saat ini sangat berpotensi uang diselewengkan. Peluang penyelewengan bisa muncul lantaran panitia di daerah, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD), merupakan struktur yang berada di pemda. “Dia masih punya atasan, yang bisa saja atasannya itu nitip peserta agar diloloskan. Jadi sangat gampang diintervensi atasan,” lanjutnya.

Baca Juga :  Perhitungan Sementara, Andi Mallarangeng Keok?

Haryono menyarankan, sistem rekrutmen CPNS di masa mendatang diserahkan saja ke lembaga independen, seperti konsultan SDM dan harus melalui proses tender. Sistem ini, katanya, sudah diterapkan KPK dalam proses penerimaan pegawai KPK. Jika diurus lembaga independen, kata Haryono, akan sulit diintervensi. “Pejabat juga tak berani nitip, kalau toh berani, tidak akan dituruti karena lembaga independen itu sudah tentu akan menjaga track record-nya,” ucapnya.

Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba menyarankan agar kabupaten/kota di Sumut menggandeng Universitas Sumatera Utara (USU) dalam proses seleksi CPNS tahun ini.

“Tak perlu dengan UI, cukup USU saja. Ngapain jauh-jauh,” cetusnya saat dihubungi koran ini, kemarin.

Dia juga mengingatkan agar para peserta tidak gampang termakan bujuk rayu calo yang menjanjikan bisa meloloskan dengan membayar hingga ratusan juta rupiah. Alasan Parlindungan, dengan sistem komputerisasi, maka tidak mudah melakukan kecurangan dengan mempermainkan skor nilai peserta. “Saya ingatkan, peserta jangan terpancing calo. Bohong itu,” cetusnya.

Kalaupun ada peserta yang membayar calo dan akhirnya lolos, menurut anggota DPD dari Sumut itu, hal tersebut hanya kebetulan saja. Jadi, katanya, para calo hanya berspekulasi saja. Jika ada yang lolos, si calo akan mengklaim dia yang meloloskan. Parlin mengaku sudah meminta KPK agar ikut mengawasi proses seleksi CPNS tahun 2010 ini. “Tahun lalu saya sudah bicara dengan salah satu pimpinan KPK,” katanya. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Pilgub Jatim: Karsa Unggul Versi Quick Count

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*