Jumlah “SIM Card” yang Lebih Banyak dari Penduduk Tidak Sehat bagi Industri

Shutterstock Kartu SIM
Shutterstock Kartu SIM

JAKARTA,  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memaparkan jumlah pengguna layanan telekomunikasi ternyata lebih besar dari total jumlah penduduk Indonesia. Perhitungan itu dibuat berdasar total kartu SIM (subscriber identity module) yang beredar saat ini.

Peredaran kartu SIM (SIM card) yang melebihi jumlah penduduk itu bukanlah pertanda baik. Menurut Rudiantara, hal tersebut terkait dengan kondisi pasar telekomunikasi Indonesia yang cenderung murah saat menelepon ke sesama operator (On-Net), ketimbang menelepon ke beda operator (Off-Net).

Masyarakat Indonesia, terutama di kelas bawah, cenderung sensitif terhadap perbedaan harga, sehingga selisih harga On-Net dan Off-Net yang tinggi pun mengakibatkan munculnya kebiasanya tersebut.

“Di masyarakat bawah yang daya beli rendah mereka kenapa punya lebih dari satu ponsel atau SIM? karena industri menggerakkannya ke arah On-Net, jadi pengguna diberi promosi kalau percakapan sesama operator. Tapi kalau beda operator tarifnya mahal,” ujar Rudiantara dalam sesi Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 1 DPR, di Gedung MPR/DPR, Rabu (24/8/2016) lalu.

“Rasionya ada yang 11 kali ada yang 10 kali lipat, macam-macam. Jadi masyarakat merasa kalau mau telepon saudara saya yang pakai operator A, maka saya pakai nomor operator A. Begitu juga kalau pakai operator B. Akibatnya mereka mesti punya dua operator (SIM card) atau lebih,” imbuhnya.

Dari total kartu SIM sebanyak 350 juta keping itu, menurut Rudiantara, hanya sekitar 160 hingga 170 juta saja yang merupakan pelanggan nyata. Sisanya merupakan orang-orang yang terpaksa menjadi pelanggan operator tertentu demi bisa mendapat tarif murah.

Baca Juga :  Kisah William Tanuwijaya Bos Tokopedia, Susahnya Berbisnis

Dampak dari hal di atas, operator jadi terbebani. Meski hanya sekitar setengahnya saja yang merupakan pelanggan asli, operator pemilik kartu SIM tetap harus merawat sistem untuk kartu-kartu “sekunder” yang jarang dipakai tersebut. Untuk merawatnya, dibutuhkan biaya.

“SIM card itu walau tidak tahu punya siapa, mesti dipelihara oleh operator menggunakan software dan membayar kepada vendor,” pungkasnya.

Pengaruh ke industri ponsel

Agar bisa memakai lebih dari satu kartu SIM sekaligus, pengguna sudah tentu memerlukan lebih dari satu ponsel. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kebiasaan masyarakat mengejar promosi On-Net berdampak juga pada jumlah ponsel yang diimpor ke Indonesia.

Rudiantara mengatakan, saat ini setiap tahun terdapat 50 hingga 60 juta unit ponsel yang diimpor ke Indonesia.

Nilai tersebut menyumbang defisit perdagangan sampai miliaran dollar AS, sehingga sudah harus dikurangi.

“Kita diminta untuk mengurangi. Selama ini kita merogoh devisa hingga 5 miliar dollar AS (sekitar Rp 66 triliun) untuk membeli ponsel,” ujar Rudiantara

Pengaturan rasio On-Net dan Off-Net

Sebagai solusi terhadap masalah tersebut, Rudiantara mengatakan sedang mengkaji perhitungan untuk membatasi rasio tarif On-Net dan Off-Net.

Harapannya, dengan tarif telepon beda operator yang dibatasi dan kemungkinan lebih murah, pengguna akan mulai mengurangi jumlah ponsel sekaligus kartu SIM yang dipakai.

“Kalau masyarakat merasa rasio Off-Net dan On-Net seimbang, masyarakat akan merasa gak mahal-mahal amat nelpon ke operator lain. Mereka juga mulai meninggalkan ponsel dan mengurangi SIM card yang dipakai,” ujarnya.

Baca Juga :  Manuskrip Paling Misterius di Dunia

“Kalau (efeknya) kita kurangi 100 juta unit ponsel, kalikan dengan harga ponsel, dapat berapa? Lalu SIM card juga berkurang. Memang 1 keping hanya 30 sen, tapi kalau dikali 100 juta keping, itu bisa jadi 3 juta dollar AS,” imbuhnya.

Soal kebijakan untuk menentukan batas rasio Off-Net dan On-Net ini masih berupa sebuah konsep saja. Dalam rapat dengan Komisi 1 DPR lalu, Rudiantara mengungkap konsep tersebut sebagai salah satu rencana kebijakannya untuk menyehatkan industri telekomunikasi Indonesia.

“Jadi kebijakan rasio On-Net dan Off-Net ini kami belum terapkan. Tapi ini salah satu yang akan kami lakukan untuk memelihara industri. Kalau tidak dilakukan, industri yang seluruhnya bakal merugi. Kami harus bisa drive behaviour market,” pungkasnya.

Sumber : KOMPAS.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*