Jurang kaya-miskin di era reformasi lebih buruk dari orde baru

Pemukiman Miskin. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai, ada beberapa klaim pemerintah yang harus dikritisi terkait pertumbuhan ekonomi tinggi beberapa tahun terakhir. Menurutnya, rakyat harus waspada dengan klaim-klaim yang tidak bertanggung jawab, khususnya soal penurunan kemiskinan dan pengangguran.

Faisal membandingkan kondisi ekonomi di masa reformasi dengan zaman Orde Baru. Hasilnya, ekonomi masa sekarang sangat bergantung pada industri padat modal yang tidak menguntungkan rakyat miskin.

“Pertumbuhan ada tapi tidak berkualitas. Yang tumbuh sektor elit, perbankan, asuransi, jasa modern, tumbuhnya 8 persen. Tapi sektor rakyat, seperti pertanian, industri manufaktur, tumbuhnya 4 persen,” ujarnya dalam diskusi 15 tahun Reformasi di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (23/5).

Faisal menyebut era reformasi sebagai perpindahan ke sistem yang lebih berorientasi pada pasar. Namun, pasar itu semu lantaran tidak memberi manfaat pada pekerja.

Pernyataannya itu dibuktikan dengan pertumbuhan yang hanya dinikmati hanya oleh pekerja formal, saat ini lapangan kerja di Indonesia tidak berkualitas. Mayoritas bersedia bekerja tanpa kontrak alias outsourcing.

“Dampaknya, lapangan kerja tidak berkualitas. Sekarang 54 persen penduduk pekerja informal, itu tidak ada kontrak, sementara 38 persen pekerja formal tanpa kontrak,” paparnya.

Karena itulah, sepanjang era yang konon pertumbuhannya tinggi, ketimpangan kaya miskin makin lebar. Faisal menyebut, ketimpangan di masa reformasi lebih buruk dibanding Orde Baru.

Baca Juga :  Kapolri: Kematian Tahanan di Buol Minimal Akibat Kelalaian

“Ketimpangan memburuk, koefisien gini zaman orde baru tidak pernah di atas 4 persen, sekarang 4,1 persen,” tandasnya.

Terlepas dari itu, dia mengapresiasi kondisi reformasi di mana tidak ada lagi utang luar negeri. Tidak seperti Orde Baru yang ekonominya keropos lantaran mengandalkan pinjaman asing.

Menurut Faisal, kunci mengembalikan kekuatan ekonomi nasional adalah desain dan keberpihakan dari negara. Pemerintah harus memihak industri dalam negeri dan membuka lapangan kerja formal yang berkelanjutan.

“Jadi ada persoalan ekonomi keropos karena tidak ada guidance dari negara di era reformasi,” kata Faisal.

MERDEKA.COM

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*