Kabupaten Padang Lawas Utara Terkorup Keempat di Sumut

Otonomi daerah merupakan salah satu buah dari hasil reformasi, sistem kekuasaan yang dulunya sentralistik menjadi desentralistik. Semangat otonomi daerah tujuan awalnya adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya sehingga muncullah pemekaran daerah dimana-mana, yang kedua tentu agar daerah yang dimekarkan tsb bisa mengejar ketertinggalannya dengan daerah yang sudah maju sehingga terjadi pemerataan.

Namun bila melihat hasil buah reformasi yang sudah 15 tahun berjalan, semangat otonomi daerah ternyata tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Pemekaran yang terjadi malah menjadikan munculnya raja-raja kecil di daerah dan malah menimbulkan kesenjangan baru di daerah pemekaran tsb.

Ratusan milliar bahkan triliunan dana digelontorkan oleh Pemerintah Pusat ke daerah dengan berbagai program nasional yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat namun terkendala oleh kepentingan segelintir elit daerah, termasuk penyimpangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini semua terjadi karena distribusi kekuasaan dipahami sepenuhnya sebagai tujuan, bukan jalan atau cara untuk mendekatkan pemerintah pada masyarakat.

Ini bisa kita lihat dari hasil Audit BPK Semester II Tahun 2012, Daerah pemekaran malah menjadi daerah terkorup di Sumatera Utara seperti kabupaten Batubara dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Mungkin ini menjadi PR besar bagi kita apakah kegagalan Otonomi Daerah ini merupakan kegagalan Depdagri atau memang kebobrokan pemerintah daerah itu sendiri dalam memahami otonomi daerah?

Baca Juga :  Anggota Kodam yang didampingi Intel Korem Mengelar Razia Togel Dan Membuahkan Hasil

Berkaca pada hasil Audit BPK tersebut sudah seharusnya masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk tidak lagi memilih Bachrumsyah Harahap yang hampir akan dipastikan  maju kembali sebagai salah satu Calon Bupati Padang Lawas Utara pada Pilkada tahun ini. Dari indeks tersebut (lihat tabel dibawah) prestasi sebagai daerah terkorup keempat di Sumatera Utara betul-betul memalukan sekali padahal Kabupaten Padang Lawas Utara masih seumur jagung tapi sudah membuat rekor yang negatif.

Salam Transparansi
Irvan Hamdani Hsb
Div. Advokasi FITRA Sumut

graphic1 Kabupaten Padang Lawas Utara Terkorup Keempat di Sumut

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

7 Komentar

  1. tolong kepada bapak pimpinan KPK periksa si bahrum harahap tentang penerimaan PNS 2010 s/d 2014 semua nya pake uang pak ada pasarannya kemudian semua pegawai di paluta dipaksa membayar uang prajabatan dan tidak dikembalikan . contoh untuk pegawai kantoran pasaran nya 300 jt sampai 400 jt pak sedangkan untuk guru pak 150 jt sampai 200 jt pak kemudian pejabat nya banyak yang memalsukan sppd atau spj pak sementara staf nya di paksa untuk menandatangani spj / sppd pak kemudian uangnya di kasih cuma 100 ribu pak pejabat nya bilang jangan lihat nilai uangnya tapi sukurin aja apa yang ada katanya pak tolong di tindak lanjuti pak demi kemajuan bangsa

  2. Maaf kita tdk bisa mengatakan terkorup karena itu masih indikasi kerugian jadi penilaiannya sangat subyektif,,, tapi mari nilai dari segi kinerjanya selama Bupati.. apa yg sudah dilakukan dan bagaman hasilnya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, bgmn pertyumbuhan pendapatan perkapitanya.. dan banyak indikator lain yg secara nyata bisa dilihat, klo tidak bisa dilihat mungkin hati nurani kita bisa menilai apakah bupati sekarah AMANAH dan responsibel terhadap rakyat.. bila semua itu tidak ada yang berhasil maka jangan pilih lagi karena di periode kedua biasanya malah lebih RAKUS .. oke smoga rakyat bisa memilih dgn obyektf dan paling pro rakyat Trims

  3. sungguh sagat memalukan bagi kita warga padang lawas utara, sepertinya perlu sangat kebijakan penegak hukum serta media mengiringi langkah sebuah kebebasan dari panggangan koruptif dan saya berpikir lebih mendalam lagi sepertinya sudah perlu orang luar negeri yang memimpin bangsa kita, tidak heran DKI dipimpin oleh wakil gubernurnya mata cipit. pertanyaannya apakah kita tidak peduli terhadap sesama dan apakah harus orang lain yang memerintahan kita untuk sebuah kemajuan.begitu malang nasib terlahir di indonesia

  4. Pilihlah calon yang tidak membagi-bagikan uang atau barang apapun pada saat kampanye, semoga rakyat Paluta dapat memilih pemimpin yang jujur dan bersih

  5. Jangan hanya menghimbau agar jangan memilih kembali Bahrum Harahap Bupati Paluta (terkesan politik) juga laporkan ke KPK

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*