Kadis PU Palas Tak Tahu Ada Pembukaan Jalan

PALAS- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah (PUD) Kabupaten Padang Lawas (Palas) mengaku dia tidak mengetahui adanya pembukaan jalan sepanjang 10 km di Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumun menuju kawasan hutan register 39.

Dia mengatakan karena pihak yang membuka lahan tidak pernah berkoordinasi dengan Dinas PUD. “Seharusnya sesuai ketentuan mekanisme dalam membuka jalan, apalagi yang berhubungan dengan kawasan hutan maupun Areal Penggunaan Lain (APL), harus memiliki rekomendasi dari Dinas PUD, karena berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW),” papar Kadis PUD Palas Ir Chairul Windu Harahap sembari mengatakan tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi untuk pembukaan jalan itu.

Chairul menejelaskan, dalam pembukaan jalan baik jalan negara, provinsi maupun kabupaten ada aturan mainnya, termasuk harus ada  surat rekomendasi dari Bappeda terkait RTRW, agar tidak menyalahi RTRW kabupaten dan provinsi. “Kita tidak bisa serta merta begitu saja membuka jalan, apalagi bersentuhan dengan kawasan hutan, karena dapat bertentangan dengan RTRW,” tegasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Palas Ir Zulkifli Harahap mengatakan pembukaan lahan di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun telah menyalahi undang-undang. Pasalnya, sesuai peraturan, setiap pembukaan lahan atau usaha kegiatan perkebunan baik lokasinya di APL yang mengelola hutan harus memiliki dokumen izin dari lingkungan hidup, apalagi informasinya ada sungai yang melintas di lokasi yang dibuka. “Sesuai  UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup, hal tersebut telah menyalahi. Namun sejauh ini kita belum mengetahu perihal adanya pembukaan lahan dan pengelolaan kayu di wilayah Marenu. Untuk itu dalam waktu dekat ini kita akan turun ke lokasi, termasuk melihat secara jelas ke lokasi, apa ada terjadi kerusakan lingkungan,” tukasnya.
Sementara, Kasi Perizinan Dishutbun Palas Radikin ketika dikonfirmasi membenarkan adanya operasi pengelolaan kayu rakyat di daerah Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun berdasarkan surat Pengalihan Hak Ganti Rugi (PHGR) yang diterbitkan camat setempat. (amr/ara)

Baca Juga :  Aliran Dana Bagi Hasil Pertambangan Kab. Tapsel Dipertanyakan

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Judulnya mempermasalahkan tentang Pembukaan Jalan Baru, tapi akhir kalimat membicarakan Pengelolaan Kayu/pemamfaatan kayu…Maksudnya apa ya

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*