Kadis PUD Palas Diduga Abaikan Kepres RI No 80

Sabtu, 20 Pebruari 2010 – www.metrosiantar.com

PALAS-METRO; Sejumlah masyarakat menilai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Palas, Ir Chairul Windu Harahap, mengabaikan Kepres Republik Indonesia (RI) Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dalam pengadaan jasa konsultan.

Kepala Dinas PUD Kabupaten Palas, Ir Chairul Windu Harahap, yang dikonfirmasi terkait dugaan ditemukannya kejanggalan tersebut membantah kalau pihaknya tidak ada membentuk panitia pengadaan jasa konsultansi tersebut, karena sudah ada dibentuk panitianya beberapa hari lalu.

“Ada panitianya. Mana berani saya kalau panitia tidak dibentuk, Ketuanya Usman dari Dinkessos Palas, prosedurnya sudah sesuai Kepres termasuk panitianya harus memiliki sertifikat, siapa bilang tidak ada. Saya sekarang sedang di Jakarta, Senin saya tunjukkan SK pembentukan panitianya, sudah saya teken itu,” ujar Kadis kepada METRO Jumat (19/2).

Lain halnya dengan Wakil Bupati Palas, Ali Sutan Harahap (TSO) menyebutkan, sepengetahuan pihaknya baik Bupati maupun Sekda, belum ada menerima laporan masuk ke pihaknya terkait pembentukan panitia pengadaan jasa konsultansi tersebut.

“Saya juga heran, sudah ada keluar di koran. Itu tidak bisa ditender kalau tidak ada dibentuk panitia, tapi saya konsultasikan dulu kepada Pak Bupati dan Sekda,” pungkas Wabup Kamis (18/2) lalu.

Hal senada juga dikatakan Kabid Cipta Karya PUD Palas, Abdul Hamid Nasution yang saat ini juga menjabat sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) kalau dirinya tidak mengetahui panitia sudah dibentuk. “Saya tidak tahu pak, memang isunya sudah keluar di koran,” sebutnya dengan nada heran .
Gerakan Mahasiswa, Pelajar, Peduli Padang Lawas (GMP3) meminta kepada pihak penegak hukum untuk menindaklanjuti persoalan tersebut karena ada dugaan Kadis telah mengabaikan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dengan dugaan bertujuan agar rekanan jasa konsultansi dapat diarahkan sebagai pemenang tender nantinya.

Baca Juga :  "Hantu" Cyanida Ancam Hidup Warga Tapsel

“Unsur dugaan kolusi ada terjadi, Kadis PU harus diperiksa, agar tidak terjadi persaingan tidak sehat di antara rekanan sesuai Kepres,” ungkap Ketua GMP3 Palas Mardan Hanafi Hasibuan.

Adanya kejanggalan dalam petunjuk teknis (Juknis) pengadaan jasa konsultan atas pengumuman Pra Kualifikasi Jasa Konsultan Nomor 03/II/PPJK/2010, tentang penyedia jasa konsultan, untuk mengikuti Pra Kualifikasi seleksi umum paket pekerjaan yang dibiayai APBD Kabupaten Padang Lawas (Palas) Tahun Anggaran (TA)2010 yang diumumkan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Palas di salah satu media ,Kamis (18/2) lalu.

Dugaan kejanggalan dalam Juknis pengadaan jasa konsultan tersebut, yakni tidak ada ditemukan nomor Surat Kuasa (SK) pembentukan panitia dan nama panitia pengadaan jasa konsultan hanya dibuat Dinas PUD Palas di akhir pengumuman Ketua saja, tanpa ada nama Ketua Panitia yang bersangkutan.

Seharusnya sesuai Kepres Republik Indonesia (RI) Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bab I, paraf ke II pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan, panitia pengadaan barang dan jasa wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai pekerjaan di atas Rp50 juta, sedangkan pada pengumuman tersebut tidak ada dibuat surat lampiran nomor SK pembentukan panitia sehingga terkesan sarat KKN. (amr)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 13 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Di Padangsidimpuan; Oknum Jaksa Diduga Peras Terdakwa Rp 3,5 Juta

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*