Kadisdik Padang Sidimpuan Segera Diperiksa

BATAKPOS, Kepala Dinas Pendidikan Padang Sidempuan Panongonan Muda Hasibuan, dalam waktu dekat akan diperiksa secara intensif oleh Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Hal itu, terkait dengan adanya informasi yang berkembang, pejabat Dinas Pendidikan mengumpulkan para kepala sekolah, komite sekolah, dan kepala tukang. Tujuanya agar para saksi menyampaikan keterangan yang sama satu dengan yang lain, terhadap dugaan korupsi dana DAK sebesar Rp14 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu Erbindo Saragih, SH, kepada BATAKPOS, Kamis (6/5) menyebutkan, pendalaman yang dilakukan Tim Pidsus diketuai Rehulina Purba, yang turun ke kota Padang Sidempuan menemui kendala. Di mana keterangan para tukang-tukang yang bekerja untuk melakukan rehab pada 73 sekolah dasar se-Sidempuan, bernada sama, yang intinya menyangkal dinas pendidikan  telah melakukan pemotongan dana dalam rehab pembangunan fisik.

Padahal, sambung Erbindo, dirinya telah mendapat pesan singkat via ponsel dari salah satu tukang bangunan yang telah diperiksa, bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan mengumpulkan seluruh tukang,  untuk diberi arahan dalam memberikan keterangan. Tujuannya  untuk tidak mengakui adanya pemotongan dana anggaran swakelola rehab 73 gedung SD di Kota Padang Sidempuan TA 2009 senilai Rp14 miliar.

Penyidikan sementara yag sudah dilakukan, ditemukan anggaran DAK yang disalurkan ke tiap-tiap sekolah dasar di daerah tersebut menggunakan sistem swakelola. Anggaran masuk langsung ke rekening para kepala sekolah, namun oleh dinas dana itu dipotong sekitar 26 hingga 30 persen. Di mana, nilai dana yang diterima sekolah bervariasi mulai angka Rp149 juta hingga Rp450 juta lebih.

Baca Juga :  Kapoldasu Yakin Pilkada 9 Kabupaten/Kota Aman

“Dari penyidikan sementara, kami menemukan penyimpangan anggaran mencapai Rp2 miliar. Caranya dengan melakukan potongan dari dana yang diberikan tersebut, seperti kepala sekolah mendapatkan potongan sekian persen, begitu juga komite sekolah, dan sisanya kepada pejabat Dinas Pendidikan,” ucapnya.

Kalau hal itu terbukti, Perbuatan itu jelas melanggar Pasal 21 UU Tipikor, menghalangi penyidik dalam menyidik dan memengaruhi para saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. don

Sumber: http://batakpos-online.com/content/view/14352/42/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*