Kajati Sumut Jangan Bohongi Publik

MEDAN – Sudah saatnya tokoh agama maupun elemen masyarakat mengingatkan pemerintah jangan kerap mengumbar janji. Janji adalah hutang yang wajib dibayar kepada rakyat, karena hingga saat ini janji itu belum dipenuhi maka pemerintah divonis berbohong. Mengapa demikian karena janji hanya mimpi.

Jadi pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), AK Basuni Masyarif yang berjanji memprioritaskan kasus-kasus korupsi yang masih mengendap ditangan mantan Kajatisu, Sution Usman Adji akan dituntaskan dan memastikan ada pejabat dijadikan tersangka. Namun, Kajatisu enggan membeberkan siapa calon tersangka dan jumlah kerugian negara. Alasannya, agar terperiksa tidak menjadi ketakutan.

Menyikapi hal ini, analis hukum Sumatera Utara, Muhammad Fadhli, mengatakan Kajatisu harus membeberkan siapa pelaku intelektualnya dan tidak perlu merahasiakan. “Pelaku korupsi itu kan patut dipublikasikan ke publik, karena itu kan menyangkut uang negara yang harus diketahui masyarakat. Di sinilah tidak transparannya aparat penegak hukum sehingga masih lemah. Nuansa politiknya masih kental. Sehingga kasus korupsi sulit terungkap,” kata Fadhli, tadi malam.

Fadhli mengatakan, janji Kajatisu memprioritaskan kasus korupsi mau  dituntaskan kecil harapan bagi masyarakat. Dianggap masyarakat Kajatisu hanya banyak cakap saja tanpa ada realisasinya. Janji sulit dibuktikan oleh siapa saja Karena itu bukan rahasia umum. Begitu pun diharapkan Basuni tidak membohongi publik dan benar-benar berada di koridornya.

Disamping memberantas korupsi, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Fadhli juga menurun dan tidak ada gebrakannya. Untuk mengingat kembali janji-janji aparat penegak hukum, didorong peran serta tokoh agama dan elemen masyarakat mendesak mereka agar janji tersebut dilunasi.

Terkait hal itu, Ketua Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Nuriyono, berpendapat ada kekhawatiran kasus korupsi di Sumut tidak ditindaklanjuti. Ini dibuktikan masih banyak korupsi dilakukan kepala daerah maupun pejabat mengendap. “Ini yang ditakuti dan sangat berbahaya,” ujar Nuriyono.

Baca Juga :  Akibat Kabut Asap - Warga Alami Mata Perih dan Sesak

Menurutnya, seperti halnya dugaan kasus korupsi penyaluran dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) sebesar Rp1,5 miliar yang melibatkan Walikota Medan, Rahudman Harahap, saat menjabat mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Tapsel 2005. “Seharusnya Kajatisu yang baru tidak mengabaikan agenda yang tertinggal ditangani Sution. Diharapkan beliau komperaktif mengungkap kasus orang nomor satu di Pemko Medan ini. Mau tak mau, kasus Rahudman menjadi prioritas,” tandas Nuriyono.

Tak hanya itu, lanjut Nuriyono, masih banyak lagi ‘pekerjaan rumah’ yang menumpuk ditinggal Sution Usman, seperti kasus mantan Kepala Pemegang Kas Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Buyung Ritonga yang ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) sejak 17 Maret 2011, tapi proses hukumnya belum berjalan.

Selanjutnya, kasus dugaan mark-up pengadaan alat kesehatan (alkes) Universitas Sumatera Utara (USU) senilai Rp38 miliar, proses penyidikannya sampai saat ini juga tak jelas. Apalagi Kejatisu katanya masih menunggu laporan dan enggan berkomentar supaya kasus tersebut belum layak dikonsumsi publik. “Ini yang kita khawatirkan jika janji Basuni hanya mimpi. Sehingga kasus korupsi mati suri. Padahal, pengusutan Kejatisu menjadi barometer. Jadi tuntaskan dulu kasus yang tidak mempunyai izin dari presiden, selanjutnya kasus lain tidak menumpuk. Izin Presiden memeriksa pejabat atau kepala daerah jangan dijadikan alasan, sehingga kasus itu terkendala,” ketusnya.

Seperti diketahui, beberapa hutang Kejatisu yang belum tuntas penanganan kasus korupsi, yakni dugaan korupsi pembangunan pasar pada Dinas Koperasi Pemkab Taput tahun 2009 sebesar Rp12 miliar bantuan pusat Memperindag, dugaan korupsi dana BOS Dinas Pendidikan (Disdik) Asahan tahun 2009 sebesar Rp900 juta untuk sekolah swasta fiktif.

Baca Juga :  Heli hilang kontak di Sumut milik PT Penerbangan Angkasa Semesta

Dugaan korupsi penyimpangan DAK Disdik Batubara 2009 senilai Rp21 miliar, dugaan korupsi Disdik Labura 2010 yakni pemotongan sertifikasi guru dan DAK 2010, dugaan korupsi pengadaan alkes di FK USU Rp39 miliar, dugaan korupsi Disdik Dairi 2010, yakni pengadaan mobiler untuk SMP Rp1,4 miliar, SMA Rp1,8 miliar dari dana bantuan pusat.

Dugaan korupsi Disdik Medan yakni pembangunan kelas internasional SMA Rp1,2 miliar tahun 2008, dugaan korupsi Dinkes Medan 2010 yakni pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembnantu, dan pengadaan obat 2010, dugaan korupsi Dinas TRTB Medan 2010 yakni perizinan bangunan kota untuk ruko bisnis, penyimpangan tidak ada retribusi masuk ke kas daerah. Dugaan penyimpangan keuangan PDAM Tirtanadi untuk pengadaan tawas alat-alat pipa dan bahan kimia 2007-2008, duggan penyimpangan Dinas PU Deli Serdang 13 item anggaran infrastruktur jalan di Deli Serdang senilai Rp6,7 miliar tahun 2009, dugaan korupsi APBD Dinkes Sergai yakni pembangunan rumah Sultan Sulaiman, alkes dan obat 2007-2008, dugaan korupsi Dinkes Tanjungbalai 2009.

Waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*