Kajati Sumut Mengaku Dilematis Usut Rahudman

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut AK Basuni Masyarif mengaku dilematis dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Rahudman Harahap ketika menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapanuli Selatan.

”Dilema itu muncul karena ada anggapan masyarakat Kejaksaan Tinggi menerima sesuatu dari Rahudman Harahap, yang kini menjabat Wali Kota Medan,” ujar Basuni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Sumut di Medan, Rabu (12/10).RDP ini dipimpin Ketua Komisi A Hasbullah Hadi dan dihadiri seluruh Asisten Kajati Sumut.

Basuni menjelaskan meski Rahudman telah ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya kesulitan mempercepat penuntasan kasus dugaan korupsi tersebut karena banyak kendala, seperti izin Presiden RI dan ketersediaan barang bukti.

Di Kejagung saja, Kejati Sumut telah melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi Rahudman dua kali. Hasilnya, Kejati diminta melengkapi audit kerugian negara dari BPKP Sumut. Sehingga belum bisa diajukan ke Presiden RI sebagai persyaratan dalam memeriksa kepala daerah. ”Saya dilema, maju kena, mundur kena,” katanya.

Basuni juga melihat ada kesalahan teknis dalam pengusutan kasus tersebut, di antaranya tidak adanya kesesuaian proses pemeriksaan terhadap dua tersangka dalam perkara itu yakni Rahudman dan Amrin Tambunan, mantan Bendahara Sekretariat Daerah Tapsel yang sudah divonis MA empat tahun penjara.

Pihaknya menilai ada kekeliruan dalam proses pemeriksaan kedua tersangka yakni belum berhasilnya masing-masing penyidik dalam menggali kebenaran materil.
Selain itu, barang bukti uang korupsi sebesar Rp 1,5 miliar yang didapatkan dari proses pemeriksaan Amrin tidak diserahkan ke penyidik yang menangani kasus Rahudman. “Uangnya langsung diserahkan ke kas negara,” katanya.

Baca Juga :  Aroma “Perbudakan” di Perkebunan Swasta

Bahkan, proses pengusutan kasus tersebut semakin terkendala karena barang bukti dokumentasi yang diminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut tidak didapatkan ketika pihaknya mendatangai Pemkab Tapanuli Selatan.

“Seharusnya barang bukti tersebut diamankan. Jadi, kalau (barang bukti) tidak mendukung, apa kasusnya harus dipaksakan,” katanya. Meski begitu, Basuni belum berani menyebut kasus dugaan korupsi Rahudman bakal dihentikan atau di-SP3..
“Kasus ini kan masih dalam penyidikan, kita tidak bisa mengira-ngira,” ujarnya.

Dalam RDP tersebut, Kejati Sumut berjanji akan membuat laporan penanganan kasus dugaan korupsi Rahudman ke DPRD Sumut.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*