Kajatisu tak bernyali berantas korupsi

MEDAN – Korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan seseorang guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.

Seperti halnya dilakukan mantan Kepala Pemegang Kas Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Buyung Ritonga. Tersangka Buyung ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) sejak 17 Maret 2011 lalu  karena terlibat dalam dugaan kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) Langkat 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar.

Namun dalam kasus ini, Hubungan Masyarakat (Humas) Kejatisu, Edi Irsan Tarigan, mengatakan kasus Buyung Ritonga tetap terus ditindaklanjuti. Saat ini menurut dia, sudah 100 orang yang diperiksa sebagai saksi menyangkut kasus tersebut dan tidak lama lagi Buyung Ritonga diadili.

“Kan saat ini Buyung sudah ditahan di LP Tanjung Gusta Medan. Jika berkasnya sudah cukup dan akurat, maka kasus Buyung ditindaklanjuti ke persidangan. Jadi meski ia ditahan, masa hukuman belum vonis. Kita berharap secepatnya kasus tersebut tuntas,” ujar Edi Irsan, malam ini.

Disinggung mengenai dugan kasus korupsi Rahudman Harahap yang dijadikan tersangka oleh Kejatisu sejak 25 Oktober 2010 dalam kasus penyalahgunaan wewenang jabatan ketika menjabat  Sekda Tapsel mengggelapkan dana TPAPD Rp1,5 miliar, Edi mengatakan, Kejatisu masih menunggu izin pemeriksaan dari Kejagung.

“Kejatisu tidak bisa mendesak Presiden soal izin pemeriksaan kasus Rahudman. Kejatisu saat ini menunggu surat izin tersebut dari Kejagung. Secara berjenjang, kita sudah menyampaikan desakan itu, namun belum ada respon dari Kejagung. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk memperlambat penanganan kasus ini,” kata Edi.

Baca Juga :  Penjelasan Menteri BUMN Soal Krisis Listrik Di Medan dan Sumut

Rahudman yang kini menjabat sebagai Walikota Medan, kata Edi, belakangan dugaan kasus korupsi orang nomor satu di Pemko Medan itu bertambah senilai Rp13,8 miliar dari dana APBD Tapsel berdasarkan temuan Inspektorat Pemrovsu yang terungkap dalam gelar perkara TPAPD di Kejagung beberapa waktu lalu.

Begitupun, tandas Edi, kasus Rahudman tidak berjalan di tempat, apalagi permasalahan itu sudah dilimpahkan kepada Kajatisu yang baru, yaitu AK Basuni Masyarif untuk menindaklanjuti kasus yang sempat ditangani oleh Kajatisu yang lama, Sution Usman Adji. “Jadi semua kasus akan dituntaskan,” yakin Edi, kepada Waspada Online, pagi ini.

Ketika disinggung kasus dugaan mark-up pengadaan alat kesehatan (alkes) Universitas Sumatera Utara (USU) senilai Rp38 miliar, Edi enggan berkomentar. Untuk kasus alkes USU, sejauh ini Kejatisu masih melakukan penyidikan. “Jadi kita tunggu saja hasil laporannya. Teman wartawan sabar dulu,” pintanya.

Menyikapi kasus korupsi yang menimpa pejabat kabupaten dan kota di Sumut, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Muslim Muis, mengatakan Kejatisu jangan menunggu kasus yang sedang ditangani. Kejatisu jangan berpangku tangan. Sudah saatnya bagi Kajatisu yang baru menunjukkan kinerjanya, mengungkapkan kasus korupsi di Sumut.

“Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan keluarga, sanak saudara dan teman. Dalam keadaan demikian, jelas ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga :  Pasca Penyerangan Mapolsek Hamparan Perak, Deli serdang, Sumatra Utara - Status Keamanan Sumut Menjadi Waspada

“Jadi Kejatisu tidak perlu mendiamkan kasus korupsi. Jika ini tetap menjadi pembiaran oleh Kejatisu, maka tidak ada keberanian Kejatisu mengungkapkan kasus tersebut. Karena yang kita butuhkan itu adalah orang-orang yang berani memberantas korupsi, bukan orang tak bernyali, seperti Kajatisu sekarang ini,” pungkas Muslim.

Sumber: waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*