Kala Hasil Quick Count Pilpres Terbelah Dua

Oleh: Janpatar Simamora, SH., MH. *)

Perhelatan pesta demokrasi paling akbar tahun 2014 ini telah usai digelar. Rakyatpun sudah menjatuhkan pilihannya pada 09 Juli 2014 lalu. Sementara itu, berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sebagian besar lembaga survei menempatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pasangan yang lebih unggul dari pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sejumlah lembaga survei yang selama ini cukup diakui kredibilitasnya seperti Lingkaran Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research & Consulting, RRI dan Litbang Kompas merilis hasil hitung cepatnya dengan menempatkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres 2014.

Sementara di sisi lain, terdapat pula sejumlah lembaga survei yang justru merilis hasil berbeda dari sejumlah lembaga survei lainnya. Bahkan perbedaan dimaksud teramat kontras karena menempatkan pasangan nomor urut 1 unggul dibanding pasangan nomor urut 2. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan situasi pasca pilpres menjadi kian tidak menentu. Atas dasar berbagai rilis lembaga survei dimaksud, kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden pun saling mengklaim sebagai pemenang pilpres tahun ini.

Berdasarkan rilis data yang dikemukakan sejumlah lembaga survei yang menyimpulkan kemenangan berada di kubu Jokowi-JK, perbedaan perolehan suara kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden mencapai 4-5 persen. Sedangkan rilis data yang dipublikasikan sejumlah lembaga survei yang menyimpulkan kemenangan di kubu Prabowo-Hatta, perbedaan perolehan suara kedua pasangan calon hanya berada dalam kisaran 1-2 persen.

Hasil hitung cepat lembaga survei yang terbelah dalam dua kesimpulan akhir yang saling bertolak belakang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mendalam bagi publik terkait dengan akurasi dan validitas metode survei yang dilakukan sejumlah lembaga dimaksud.

Sebenarnya, hasil hitungan resmi perolehan suara pilpres baru akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu pada 22 Juli 2014 mendatang. Dengan demikian, maka hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei tidaklah dengan sendirinya dapat dijadikan pegangan dalam rangka memastikan siapa sesungguhnya pemenang dalam pilpres kali ini.

Diakui Kredibilitasnya

Namun demikian, berdasarkan pengalaman selama ini bahwa hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang cukup diakui kredibilitasnya selalu tidak jauh beda dengan hasil akhir yang akan diumumkan oleh KPU. Pengalaman yang demikian inilah yang kemudian membuat banyak pihak cukup terpengaruh dengan hasil hitung cepat lembaga survei.

Harus diakui bahwa sejak munculnya lembaga survei dalam proses demokrasi di tanah air, baik parpol maupun elite politik yang secara kebetulan dianugerahi sebagai parpol atau elite yang paling diminati publik biasanya akan langsung merespons hasil survei dengan berbagai komentar penuh semangat. Sebaliknya, parpol atau elite yang ditempatkan dalam posisi juru kunci justru melempar beragam tudingan terhadap rilis yang dianggap tidak memihak pada partai atau pihaknya. Hal yang sama juga umumnya digulirkan sejumlah elite. Ketika hasil survei menempatkan ketokohan dan kebesaran namanya begitu melekat di hati publik, maka beragam pujian dan sanjungan terhadap lembaga survei yang merilisnya umumnya mengalir dengan sendirinya. Namun manakala rilis survei menempatkan ketokohannya dalam posisi yang kurang memberi harapan, maka hampir dapat dipastikan bahwa tingkat validitas data dan kredibilitas lembaga survei yang bersangkutan akan dipersoalkan sedemikian rupa.

Baca Juga :  Menjelang Coblos Ulang Pilkada Madina

Terlepas dari sikap beragam yang ditonjolkan para elite politik di tanah air dalam merespons hasil survei politik, belakangan terdapat kecenderungan bahwa lembaga survei sudah mulai meninggalkan sikap kejujuran dalam menampilkan hasil rilisnya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa terdapat sejumlah lembaga survei yang seolah-olah hadir dengan wajah bersih dengan metode yang cukup sahih, namun di balik semua itu justru mengendap setumpuk problem terkait dengan asal muasal kelahiran rilis yang ditampilkannya.

Tentu yang namanya survei memang tidak dapat dipersalahkan secara gamblang sekalipun menampilkan hasil berbeda dengan sejumlah lembaga survey lainnya. Namun manakala hasil yang dipublikasikan itu kemudian jauh bertolakbelakang dengan hasil survei mayoritas lembaga lain, maka teramat mudah menebak agenda apa sesungguhnya yang sedang dijalankan lembaga survei semacam ini. Patut dicatat bahwa survei bukanlah senjata untuk menebar tipu muslihat kepada publik dengan harapan menggaet simpati publik. Survei seyogianya dijadikan sarana dalam menampilkan data secara akurat dan objektif, bukan berdasarkan prediksi yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ketika lembaga survei sudah sarat dengan beragam kepentingan, maka teramat sulit untuk menaruh harapan kebenaran dari survei semacam ini. Pada saat yang bersamaan, tampilan survei yang penuh dengan keganjilan pada akhirnya akan menimbulkan kebingungan bagi publik. Pasalnya, tidak sedikit yang melihat lembaga survei identik dengan rutinitas ilmiah dan objektif, sebab umumnya menyodorkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara kenyataan menunjukkan bahwa belakangan ini, justru tidak sedikit pula hasil survei yang justru jauh dari kondisi dan fakta kekinian.

Sarat Kepentingan

Begitu seringnya hasil survey yang menonjolkan keberpihakan dan diduga kuat sarat kepentingan, pada akhirnya membuat sejumlah kalangan mulai mempersoalkan keberadaan lembaga survei. Bahkan tidak sedikit yang mulai mengusung agenda untuk menertibkan lembaga survey dengan sejumlah regulasi yang memadai. Hal itu dimaksudkan guna menjaga kredibilitas dan nama baik serta legitimasi lembaga survei itu sendiri.

Baca Juga :  [BBM Naik] Rakyat (Miskin) Menyuapi Pemerintah?

Pemberian informasi kepada rakyat tentunya adalah merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi dengan system kerja lembaga-lembaga survei yang lebih menonjolkan kecanggihan teknologi, seyogianya harus mendapat respon positif dari semua kalangan.

Oleh sebab itu, maka seyogianya tidak ada alasan untuk menghalang-halangi siapapun yang mau berusaha untuk memberikan informasi kepada rakyat, sepanjang informasi yang hendak diberikan tidak menyesatkan atau terkesan memojokkan pihak-pihak tertentu. Dalam hal pemberian informasi yang dilakukan melalui perhitungan cepat (quick count) terhadap gambaran umum hasil pemilu seyoginya harus direspons secara bijak.

Toh, yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei bukanlah upaya untuk mengangkangi kewenangan yang dimiliki oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Apa yang hendak dilakukan oleh lembaga-lembaga survei dalam mengumumkan quick countnya tentang hasil pemilu hanyalah sebatas prediksi, bukan realita yang sebenarnya yang bisa dikategorikan mendahului pekerjaan pihak lain yang lebih berwenang.

Lembaga survei boleh saja mengusik situasi politik nasional di tingkat elite dan parpol, namun nurani konstituen akan mengalir dengan sendirinya untuk menyikapi mana lembaga survei yang layak dipercaya dan mana lembaga survei yang sarat dengan muatan kepentingan pihak-pihak tertentu. Semoga saja kita semua dapat bersikap bijak dalam menyikapi hasil pilpres kali ini.***

Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan; Dewan Pendiri Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPiK).

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*