Kamis 30 September, Formasi CPNS Kota Padangsidimpuan Dibahas

Komisi II DPRD Padangsidimpuan (Psp) akan mengundang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Psp untuk rapat kerja membahas transparansi pendataan tenaga honorer untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sesuai Surat Edaran Kemen PAN dan RB, Nomor 05 Tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer, Kamis (30/9). Selain itu rencananya juga akan dibahas formasi CPNS jalur umum tahun 2010.

“Kita tidak ingin ada tenaga honorer yang tidak berhak malah diusulkan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Nanti dalam rapat kita pertanyakan satu per satu nama-nama tenaga honorer yang didata untuk diusulkan diangkat jadi CPNS,” ujar Ketua Komisi II DPRD Psp, Khoiruddin Rambe SSos kepada METRO, Kamis (23/9).

Diutarakan Khoiruddin, dalam rapat kerja Kamis (30/9) yang direncakan dimulai pukul 09.00 WIB dan bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Psp, Komisi II yang salah satunya membidangi pemerintahan ini juga akan mempertanyakan formasi CPNS jalur umum tahun 2010 secara rinci.

“Ini juga bertujuan agar penerimaan CPNS tahun 2010 nanti sesuai dengan kebutuhan daerah tiap formasinya,” ungkapnya.

Agenda lainnya, sebut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Komisi II juga akan melakukan rapat kerja sekaligus monitoring pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat tahun anggaran (TA) 2010 tinggal sekitar 3 bulan 7 hari lagi.

“Kita ingin mengetahui di sektor mana saja PAD yang belum memenuhi target menjelang akhir tahun 2010 ini,” pungkasnya.

Baca Juga :  Polsek Batang Angkola Tapsel Tembak Tersangka Pengedar 17 Kg Ganja

Untuk diketahui, Kamis (16/9) lalu, Kepala BKD Psp, Asli Rangkuti mengungkapkan BKD Psp sudah mengirimkan data 17 tenaga honorer untuk kategori I beberapa waktu lalu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Honorer kategori I itu yakni bekerja berdasarkan SK pengangkatan oleh pejabat berwenang, bertugas pada instansi pemerintan di lingkungan Pemko Psp, serta penghasilan dibiayai APBN atau APBD.

Dijelaskan Asli, jumlah tenaga honorer yang sesuai persyaratan yang dibuat oleh Kemen PAN & RB ada sebanyak 17 orang. Rinciannya, 5 orang di Dinas PU, 5 orang di Sekretariat Dewan, 3 di Satpol PP, dan masing-masing 1 orang di Dishub, RSUD Psp, dan kantor Camat Psp Batunadua. Semuanya penghasilannya bersumber dari APBD.

“Sifatnya kita hanya melakukan pendataan untuk kemudian kita serahkan kepada Kemen PAN dan BKN untuk selanjutnya mereka akan mengaudit keabsahan data-data tenaga honorer yang kita kirimkan itu. Jadi bukan kita yang menentukan tapi Kemen PAN dan BKN. Direncanakan pada November ini Kemen PAN, BKN dan BPKP akan datang untuk mengaudit keabsahan dan kevalidan data-data tenaga honorer itu,” kata Asli beberapa waktu lalu.

Selanjutnya diutarakannya, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan tenaga honorer untuk kategori kedua, yakni penghasilannya bukan dari APBN atau APBD. Di mana batas pengiriman data-data tenaga honorer ini harus disampaikan paling lambat 31 Desember 2010.

Baca Juga :  Di Pijor Koling P.sidimpuan Tenggara - Tak Dikasih Uang Rokok Anak Gorok Ibu Kandung

Sumber: http://metrosiantar.com/sidimpuan_raya_/Kamis_Formasi_CPNS_Psp_Dibahas

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*