Kapolda Sumut Mensinyalir Rusuh Pilkada Kab. Samosir Akibat Provokasi Oknum DPRD Setempat

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Oegroseno mensinyalir rusuh Pilkada Kabupaten Samosir akibat provokasi oknum DPRD setempat. Indikasinya terlihat ketika oknum dewan ikut melakukan demo bersama warga saat protes persoalan dalam pilkada.

“Sebagai oknum DPRD, jangan juga ikut demo bersama warga memrotes persoalan dalam Pilkada Samosir. Kan, sebagai dewan  oknum tersebut bisa berkoordinasi dengan Polres setempat. Karenanya, saya mengimbau, oknum dewan itu kembali pada tugas dan fungsinya, bukan malah memprovokasi warga,” tegas Oegroseno di Kantor Gubernur Sumut Medan, Senin (14/6).

Oegroseno juga memastikan, situasi yang dipublikasikan media cetak dan elektronik yang diperoleh dari pejabat/oknum DPRD Samosir, berbeda dengan di lapangan. Hal ini dipastikan Oegroseno karena dirinya sudah dua kali datang ke daerah itu, memantau langsung kondisi terkait kerusuhan tersebut.

“Jadi tolong, kalau memberikan statemen yang belum pasti jangan dimunculkan ke publik dulu, nanti dampaknya malah bisa bikin warga tidak nyaman dan suasana jadi tidak kondusif,” tegas Oegroseno.

Oegroseno pun mengakui, dari dua kali kunjungan ke Kabupaten Samosir, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) masih tetap kondusif. Bahkan, dari kunjungan itu, Oegroseno memastikan tidak ada informasi untuk publik yang ditutup-tutupi pihaknya. “Karenanya, saya terus mendorong antara eksekutif dan legislatif di Samosir bisa lebih meningkatkan kerja sama, khususunya untuk mempertahankan situasi kondusif,” jelasnya.

Baca Juga :  Si Gadis Pembawa Sang Saka Merah Putih Deg-degan Berhadapan dengan SBY

Disinggung apakah rusuh di Pilkada Samosir karena mobilisasi massa dari luar daerah yang dikerahkan oknum tertentu, atau salah satu pasangan calon? Oegroseno mengaku, polisi masih menyelidikinya. “Nanti hasilnya diserahkan Polres Samosir ke Polda Sumut karena sampai kini kasusnya masih proses pemeriksaan,” ucapnya.

Kapoldasu tak memungkiri, polisi mencurigai sejumlah pihak diduga ikut memprovokasi massa melakukan kerusuhan, hingga menyebabkan Kantor PNPM Samosir ludes terbakar, berikut sembilan kotak surat suara hasil perhitungan pilkada.

Jalur Hukum

Sementara itu, Oegroseno juga menjelaskan terkait Pilkada Tebing Tinggi yang harus diulang harus tetap mengedepankan jalur hukum. “Saya sangat mendukung penegasan Gubsu dan kita akan mendukung persoalan ini melalui jalur hukum,” ucapnya.

Ia mengaku, hukum di Indonesia bukan harga mati. “Masih ada upaya-upaya lain. Jadi, kalau memang masih bisa ditempuh, ya silakan. Tapi, kalau sudah final, semua harus menerimanya dengan lapang dada,” tegasnya.

Sumber: http://batakpos-online.com/content/view/14905/56/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*