Karena Pengaduan PT. TPL Masih Prematur, PN. Padangsidimpuan Bebaskan Dua Terdakwa

9854225db72c5b4e4cbaeaf359af24390a145de Karena Pengaduan PT. TPL Masih Prematur, PN. Padangsidimpuan Bebaskan Dua Terdakwa Padangsidimpuan (AKS), Sidang pengaduan PT. Toba Pulp Lestari (PT.TPL) atas adanya dugaan Penebangan Kayu Pinus di Dusun Garonggang Desa Marisi Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan dengan dua Terdakwa Adam Harahap (30 th) dan Syamsul Bahri Simatupang (46 th), akhirnya berakhir dengan dibebaskannya kedua Terdakwa itu dari seluruh tuntutan hukum /dakwaan JPU oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang diketuai Morgan Simanjuntak,SH.,MH dan Lifiana Tanjung,SH serta Andi William P,SH.,MHum pada hari Kamis (8/5) sebagaimana termaktub dan dibacakan dalam putusan No. 63/Pid.Sus/2014/PN.Psp tanggal 08 Mei 2014.

Yang mana dalam perkara itu Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang terungkap apa yang telah didakwakan dan dituntut JPU bahwa kedua Terdakwa telah melanggar Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP maupun Pasal 362 KUHP yakni Pencurian Kayu Pinus adalah sangat premature karena perkara tersebut ternyata bukanlah merupakan tindak pidana (onslag), sehingga atas hal itu hakim pun membebaskan kedua Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada jaksa agar mengeluarkan kedua Terdakwa dari tahanan sejak putusan ini cdibacakan serta memerintahkan agar merehabilitasi nama kedua Terdakwa seperti semula.”Alhamdulillah, akhirnya hukum telah dengan benar ditegakkan oleh PN. Padangsidimpuan, dan klien kami hari ini telah dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum karena berdasarkan pertimbangan hukum Majelis hakim bahwa apa yang dilaporkan PT. Toba Pulp Lestari (PT.TPL) maupun yang disidik Polda Sumut serta yang didakwakan/dituntut JPU melanggar pidana Pasal 78 ayat (5) jo, Pasal 50 ayat (3) UU No. 41/ 1999 tentang Kehutanan secara dejure bukanlah tindak pidana dank lien kamipun diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan serta nama baiknya direhabilitasi” Demikian hal ini diterangkan Ahmad Marwan Rangkuti,SH bersama rekannya Nina Arnita Pulungan,SH maupun Heddy Raja,SH dari Kantor Hukum Marwan Rangkuti & Rekan di kantornya Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16-B Padangsidimpuan selaku kuasa hukum kedua terdakwa Jumat (9/5) pada wartawan.

Baca Juga :  2011, Pembangunan Jalan Marancar-Sipirok Selesai

Dalam kesempatan itu, Marwan juga menambahkan bahwa kliennya sebelumnya telah dituntut masing-masing 2 tahun penjara dan denda Rp. 1 milyar oleh JPU Ali Asron Harahap,SH,MH karena menurut JPU kedua Terdakwa Terbukti bersalah namun ternyata PN. Padangsidimpuan menyatakan dakwaan dan tuntutan JPU premature dan menurut Marwan kedua terdakwa diduga korban pemaksaan hukum oleh oknum penyidik Polda Sumut maupun Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumut, karena meskipun secara defacto maupun dejure oknum Penyidik mapun Penuntut Umum itu sudah tau bahwa legal standing PT. TPL belum memenuhi syarat (izin konsesinya belum sah) guna mengadukan kedua Terdakwa (bahkan juga ada orang lain yang sudah dijadikan DPO atas perkara ini) sehubungan adanya penebangan kayu pinus di Dusun Garonggang Desa Marisi Kec. Sipirok, namun kedua Terdakwa dipaksakan dijadikan Tersangka termasuk juga orang lainnya seperti Moornif Rizach Hutasuhut, padahal harusnya penyidik maupun Penuntut Umum Kejatisu menunda terlebih dahulu hingga telah sempurnanya legal standing PT. TPL atas klaim hak konsesinya.

” Sikap oknum penyidik maupun JPU Kejatisu yang mem P-21 kan berkas perkara ini bahkan telah menahan kedua Terdakwa sangatlah bertentangan dengan hukum dan merupakan pemaksaan hukum (abuse of power), karena meskipun kedua oknum tersebut tau bahwa legal standing PT. TPL masih belum lengkap akibat izin konsesi hutannya belum ditata batas sesuai PP No.44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kawasan Hutan jo, Permenhut No. P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata batas Kawasan Hutan jo, Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan jo, Permenhut No. P.19/Menhut-II/2011 jo, Permenhut No. P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan jo, Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.1/MENHUT-II/2012, namun berusaha memaksakan agar perkara ini tetap dimajukan dan menjadikan kedua klien kami sebagai Terdakwa tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karenanya dengan adanya putusan ini semuanya telah clear dan terungkap siapa sebenarnya yang melanggar hukum” Ujar Marwan didamping keluarga Terdakwa.

Baca Juga :  KONFLIK MASALAH DANA DESA PARAN JULU BERLANJUT KE INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS

“Pihak keluarga klien kami baru saja telah menyampaikan atas putusan tersebut akan memajukan tuntutan hukum kepada pihak-pihak yang telah membuat keluarganya menderita baik secara psikologis maupun materi akibat adanya pemaksaan perkara ini dan atas hal dimaksud kami dalam waktu dekat akan mepertimbangkan permintaan klien kami tersebut, dan terhadap pimpinan Polda Sumut maupun Kejatisu kiranya memberikan sanksi berat atas adanya perkara ini kepada oknum-oknum yang merugikan klien kami tersebut.” tambah Marwan.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*