(Kasus Dugaan Korupsi DAK Padangsidimpuan) – Wali Kota: Jika Terdakwa, Kadis Pendidikan Diganti

Wali Kota Padangsidimpuan (Psp), Drs Zulkarnaen Nasution MM hingga saat ini belum menentukan siapa yang akan menggantikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Drs Panongonan Muda Hasibuan, meski telah 10 hari lebih ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejatisu. Namun, jika nanti status Panongonan menjadi terdakwa, maka akan dicopot dari jabatannya.

“Belum ada (pengganti Panongonan, red) kita tentukan sampai saat ini. Mungkin kita tunggu saja bagaimana perkembangannya,” ujar Wali Kota Zulkarnaen Nasution didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sarmadhan Hasibuan, dan Asisten I Rahuddin Harahap saat dikonfirmasi METRO, Selasa (25/5), terkait penahanan Kadisdik Drs Panongonan Muda Hasibuan dan Kabid Perencanaan Pendidikan Pemko, Maskur Hasibuan oleh Kejatisu.

Dijelaskan Zulkarnaen, sampai saat ini, pihaknya belum mengetahui pasti status keduanya, dan ini yang membuatnya belum bisa memutuskan apakah Kadisdik akan diganti. “Kita kan menggunakan azas praduga tak bersalah. Nah nanti kalau tak benar mereka korupsi, bagaimana? Makanya kita lebih baik menunggu keputusan hukum dan kejelasan status keduanya apakah sudah menjadi terdakwa dan divonis, baru akan mengambil tindakan pasti keduanya,” jelasnya.

Wali Kota menegaskan, paling lama sekitar 20 hari ke depan, maka akan diketahui apa tindak lanjut atas kedua petinggi Disdik Psp tersebut. “Jika nanti statusnya menjadi terdakwa, maka dipastikan akan diganti. Namun kalau tidak terbukti, ya mungkin bisa tetap kita pertahankan,” tambahnya.

Diutarakan Zulkarnaen, untuk Pelaksana Kadisdik Psp, juga tidak perlu dihunjuk, karena semua urusan kedinasan otomatis dipegang dan dilaksanakan oleh Sekretaris Disdik. “Tidak perlu ditunjuk pelaksanalah. Kan semuanya bisa tetap lancar ditangani oleh sekretarisnya,” ujarnya.

Masih dikatakan Zulkarnaen, Pemko Psp sudah menyediakan pengacara atau penasehat hukum untuk mendampingi keduanya dalam proses hukum dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan DAK Psp tahun 2009. “Bantuan hukum sudah kita siapkan, bahkan Kabag Hukum sekarang ini sedang di Medan mendamping keduanya,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Demokrat DPRD Psp, H Khoiruddin Nasution SE kepada wartawan, Selasa (25/5), di gedung DPRD Psp, mendesak Wali Kota Zulkarnaen Nasution untuk segera menunjuk Pelaksana Kadisdik, karena dunia pendidikan merupakan salah satu ciri khas Kota Psp. Khoiruddin juga berharap agar penahanan dua pejabat teras Disdik tersebut tidak sampai mengganggu dunia pendidikan Kota Psp.

Baca Juga :  Hindari Kemacetan Jelan Lebaran - Perbaikan Jalan Merdeka Sidimpuan Dikebut

“Jangan dianggap remeh. Wali Kota Psp harus segera menunjuk Pelaksana Kadisdik agar proses pemeriksaan yang bersangkutan di Kejatisu bisa berjalan lancar dan dunia pendidikan di Kota Psp tetap berjalan normal seperti biasanya,” tegasnya. (phn)

Sekda: Saya Diperiksa sebagai Saksi

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padangsidimpuan H Sarmadhan Hasibuan SH menegaskan, dirinya dimintai keterangan oleh Kejatisu hanya sebagai saksi atau selaku pengarah DAK. Ini diutarakan Sekdako terkait kasus dugaan korupsi DAK 2009 yang saat ini pengusutannya telah menetapkan Kadisdik Drs Panongonan Muda Hasibuan dan Ketua Panitia DAK Maskur Hasibuan sebagai tersangka dan telah ditahan Kejatisu.

“Saya diperiksa hanya sebatas saksi oleh Kejatisu. Dan saya sudah berikan penjelasan sesuai dengan apa yang dipertanyakan mereka kepada saya,” ujar Sekdako Psp, Sarmadhan Hasibuan kepada METRO, Selasa (25/5).

Dijelaskan Sramadhan, statusnya dalam pelaksanaan DAK Psp tahun 2009, adalah sebagai pengarah. Oleh karena itu, Kejatisu memintai keterangan kepada dirinya selaku pengarah. “Posisi saya di pelaksanaan DAK ini kan sebagai pengarah, makanya Kejatisu memintai keterangan kepada saya selaku pengarah. Dan apa yang ditanyakan telah kita sampaikan,” ujarnya.

Ditambahkannya, status kedua pejabat Disdik Psp tersebut masih tersangka dan bisa saja jika nantinya dugaan korupsi yang dituduhkan tidak terbukti, maka status keduanya tidak lagi menjadi tersangka. “Yang jelas status saya saat dimintai keterangan di Kajatisu itu sebagai saksi, karena status saya di pelaksanaan DAK Psp tahun 2009 lalu adalah sebagai pengarah,” pungkasnya.

Sementara itu Wali Kota Psp Drs Zulkarnaen Nasution MM kepada METRO, menanggapi banyaknya pengaduan sejumlah LSM tentang kasus dugaan korupsi di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Psp mengatakan, sudah sejak lama dirinya menekankan dilaksanakannya reformasi administrasi. Namun, masih saja ada beberapa LSM yang melihatnya salah dan tidak mengetahui kebenaran dari data yang sebenarnya.

Baca Juga :  Diduga Dana BSM "Disunat", Pelajar Miskin Menangis

“Banyak rekan-rekan LSM yang tidak mengetahui sepenuhnya kebenaran data dan tidak menguasai sepenuhnya. Padahal apa yang sudah dilaksanakan itu benar adanya. Bahkan kita juga sudah diaudit oleh BPK, dan hasil audit BPK menyebutkan laporan keuangan kita baik. Dan di daerah Tabagsel ini, kita merupakan satu-satunya yang APBD-nya diperiksa oleh aparat penegak hukum,” tuturnya.

Hal ini dikatakan Zulkarnaen, karena itu bisa merusak dan menimbulkan image buruk bagi Kota Psp di Pemerintah Pusat, dan bisa menghambat bantuan-bantuan dari pusat. Sehingga nantinya, yang merugi menurutnya adalah masyarakat Kota Psp.

“Kalau dana pembangunan kita sedikit, apa yang bisa kita bangun? Kita berharap dengan berjalannya reformasi administrasi semua proses administrasi bisa berjalan baik,” jelasnya.

Sumber: http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/Kasus_Dugaan_Korupsi_DAK_Psp_

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*