Kasus Dugaan Korupsi Dana MTQ ke 31 Libatkan Walikota Tanjung Balai

malu korupsi Kasus Dugaan Korupsi Dana MTQ ke 31 Libatkan Walikota Tanjung BalaiPenanganan kasus dugaan korupsi MTQ yang ke 31 sebesar Rp5,6 miliar yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai Dr Sutrisno Hadi SpOG, dinilai jalan di tempat. Meski telah menetapkan Sutrisno sebagai tersangka, dan pihak kejaksaan sudah mengirimkan surat ke Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta izin pemeriksaan terhadap wali kota pada tahun 2009 lalu, namun hingga kini Sutrisno masih belum diperiksa juga.

Alasannya, sampai sekarang kasus dugaan korupsi MTQ masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Balai. Selain itu, pihak kejaksaan juga masih menunggu hasil audit tim ahli, serta menunggu izin dari Presiden untuk melakukan pemeriksaan kepada Wali Kota Tanjung Balai, Dr Sutrisno Hadi.

Praktisi hukum, Hidayat SH, Jumat (2/7) mengatakan, kasus dugaan korupsi MTQ ke 31 sudah setahun ditangani pihak Kejari Tanjung Balai, namun sampai sekarang belum ada penyelesaian juga.

“Padahal kita tahu di mana kasus dugaan korupsi nilainya sangat besar. Kita merasa heran, kenapa kasus dugaan korupsi yang kecil cepat terungkap atau diselesaikan pihak Kejari, namun kasus dugaan korupsi yang cukup besar lama kali terungkap,” ujarnya.

“Seharusnya pihak Kejari dalam mengatasi maupun menyelesaikan kasus dugaan korupsi, jangan membeda-bedakan atau memilih, sehingga masyarakat tidak bingung serta berpikir yang negatif,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Balai Herry Sunaryo SH, mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, pihak Kejari ingin menambah bukti-bukti baru, agar lebih memperkuat bukti-bukti lama terhadap kasus dugaan korupsi tersebut. Sebab untuk menyelesaikan kasus korupsi bukan hal yang gampang.

Baca Juga :  Longsor di Nisel, 5 Korban Tewas Ditemukan

“Bukan seperti membalikkan telapak tangan,” ucapnya.

Ia menambahkan, kasus dugaan korupsi tersebut sudah diperiksa di Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP), dan pihak Kejari telah mendatangkan tim ahli untuk melakukan pemeriksaan. Namun hasil dari BPKP dan tim ahli sampai saat sekarang belum turun.

Menurutnya, terkait pemeriksaan terhadap Wali Kota Tanjung Balai dr Sutrisno Hadi SpOG sebagai tersangka, pihak Kejari harus mendapat izin dari Presiden Republik Indonesia (RI). Sebab Sutrisno Hadi merupakan Kepala Daerah, dan sudah diatur dalam Undang-undang juga.

Dalam hal ini pihak Kejari juga telah mengirim surat ke Presiden RI untuk meminta izin pemeriksaan terhadap dr Sutrisno Hadi SpOG. Namun sampai saat sekarang izin pemeriksaan terhadap wali kota dari Presiden belum ada.

“Kita tunggu saja surat izin pemeriksaan dari Presiden datang,” ujarnya.

Herry mengharapakan, agar masyarakat Tanjung Balai sabar menunggu hasil penyelesaian kasus dugaan korupsi itu dan tidak terpancing dengan isu yang dilontarkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sumber: http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/Kasus_Dugaan_Korupsi_Dana_MTQ_ke_31_

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*