Kasus Dugaan Korupsi di Satpol PP Madina TA 2009 Dilimpahkan

Kejaksaan Negeri Panyabungan melimpahkan kasus dugaan korupsi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Madina TA 2009 senilai Rp136.225.000 ke Pengadilan Negeri (PN) Panyabungan, Selasa (30/11). Kedua tersangka yang ditetapkan yakni mantan Kepala Satpol PP, Ali Atas Nasution serta bendaharanya, Yusnilahayati.

Demikian dikatakan Kepala Kejari Panyabungan, Danang Porwoko Adisuseno SH MH kepada METRO di ruang kerjanya, Selasa sore (30/11).

Kajari menyebutkan, setelah melewati pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan, pihaknya telah melimpahkan kasus kedua tersangka dugaan korupsi tersebut. Di mana hal itu sesuai amanat Undang-Undang RI dan penegasan dari Kejaksaan Agung yang baru untuk menuntaskan seluruh kasus tipikor di setiap kantor Kejaksaan di seluruh Indonesia.

Kejari Panyabungan, sebut Danang, telah berkomitmen akan siap menegakkan supremasi hukum di wilayah kerjanya terutama kasus yang berhubungan dengan tipikor.

“Hari ini telah kita limpahkan kedua tersangka ke PN Panyabungan terkait kasus dugaan tipikor APBD tahun 2009 lalu. Dan Kejari juga sudah menetapkan sejumlah jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara ini. Saat ini kita hanya menunggu penetapan PN terkait jadwal sidang perkara,” sebut Danang. Adapun JPU yang telah disiapkan Kejari Panyabungan untuk tersangka Ali Atas Nasution yakni Marajunjung Harahap SH, Muttaqin Harahap SH, dan Melda Siagian SH. Sedangkan JPU untuk tersangka Yusnilahayati, yakni Ali Rahim Hasibuan SH, M Iqbal SH MH, Nurhandayani SH, dan Ferawaty SH.

Baca Juga :  Konsolidasi Advokasi Korban TPL Menghasilkan Petisi Gerakan Rakyat Tutup TPL

Dijelaskan Danang lagi, pihak Kejari Panyabungan telah siap dalam kasus persidangan dugaan tipikor tersebut untuk menuntut terdakwa agar menyadari betapa pentingya nilai pertanggungjawaban.

“Intinya adalah supaya terdakwa menyadari kesalahan dan pentingnya nilai pertanggungjawaban. Dan selama proses penyidikan dan pemeriksaan kedua tersangka cukup koperatif meskipun pada awalnya Kejari Panyabungan harus melakukan pemaksaan dalam penggeledahan kantor Satpol PP,” tambahnya lagi.

Masih dikatakan Kajari, pihaknya siap menindaklanjuti amanah Kejagung untuk terus mengusut kasus-kasus yang merugikan keuangan negara dan daerah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kajari Panyabungan melalui Kariksa Kejari Panyabungan Muttaqin Harahap SH menjelaskan, sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 60 orang saksi, Kejari Panyabungan menegaskan tak ada lagi yang ditetapkan sebagai tersangka, selain dua tersangka tersebut, yakni mantan Kepala Kantor Satpol PP Pemkab Ali Atas Nasution sebagai pengguna anggaran, beserta Yusnilahayati sebagai Bendahara Pengeluaran. Di mana keduanya didakwa ke dalam empat sangkaan terkait program yang dijalankan pada tahun anggaran 2009.

Muttaqin sebelumnya juga mengungkapkan, kerugian negara yang diakibatkan dugaan korupsi tersebut mencapai Rp136.225.000 yang masuk anggaran tahun 2009 dengan rincian sebanyak lima program. Yakni program pelayanan administrasi perkantoran, kemudian program pembinaan ketentraman, ketertiban objek vital. Selanjutnya program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat, serta program pembinaan penegakan dan penataan produk hukum Perda. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Hutan Batang Toru akan dikelola konsorsium

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*