Kasus Dugaan Korupsi Honorarium Honor Satpol PP – Kakan Satpol PP Ditahan, Bendahara Dicari

Kejaksaan Negeri Panyabungan telah menetapkan dua tersangka atas kasus dugaan korupsi honorarium tenaga honorer di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Madina tahun 2009. Kedua tersangka yakni, Kakan Satpol PP Ali Atas Nasution dan Bendahara Yusnilawati. Ali Atas saat ini ditahan di Lapas Madina, sementara Yusnilawati masih dalam pencarian.

Demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Panyabungan Danang Purwoko SH melalui Kepala Pemeriksa Kejaksaan (Kariksa) Kejari Muttaqin Harahap SH yang ditemui METRO di ruang kerjanya, Selasa (13/7).

Muttaqin menjelaskan, penggeledahan barang atau dokumen di Kantor Satpol PP Madina Senin (12/7) sore lalu sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, di mana mereka khawatir jika masih diperlama penyerahannya, bisa saja dokumentasi yang dibutuhkan direkayasa oleh pihak tertentu. Dan itu juga sebagaimana ditegaskan Kajari Danang Purwoko dengan mengeluarkan surat perintah tugas atas penggeledahan tersebut.

“Kami menilai Kantor Satpol PP dalam hal ini tidak kooperatif, karena Kejari sudah berulang kali melayangkan surat sejak bulan 4 (April 2010, red) lalu, tapi sama sekali tidak diindahkan oleh Satpol PP. Makanya kemarin (Senin, red) kita geledah semuanya,” ungkap Muttaqin.

Dijelaskannya, motif kasus tersebut adalah masalah gaji honorer yang tidak dibayarkan oleh Kepala Kantor (Kakan) Satpol PP selama tahun 2009. Di mana dalam kasus tersebut yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak dua orang yakni Kakan Satpol PP yakni Ali Atas Nasution bersama Bendahara Yusnilawati.

“Kita sudah amankan satu orang yakni Kepala Kantornya, sedangkan tersangka lain yakni Bendahara Yusnilawati belum bisa ditemukan. Dan hari ini kami sudah melayangkan surat kepada Polres Madina untuk dibantu dalam pencarian,” terangnya.

Di samping kedua tersangka yang telah ditetapkan, lanjut Muttaqin, tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangkanya akan bertambah, karena Kejari saat ini masih dalam pengembangan kasus. Dan kalau ternyata sesuai fakta dan bukti serta keterangan saksi membuktikan masih ada tersangka lain, Kejari akan terus melanjutkan dan mengembangkan kasus tersebut. “Kita sekarang masih mengumpulkan bukti dan melakukan pengembangan yang diperoleh dari saksi-saksi. Dan sesuai fakta dan bukti kalau ada yang terbukti maka tersangkanya bisa saja bertambah,” tambahnya.

Adapun yang disita dan diamankan saat personel Kejari menggeledah kantor Satpol PP Senin (12/7) lalu yakni seluruh dokumen yang terkait dengan anggaran pada tahun 2009.

Baca Juga :  Pengadaan mobil Dinas Pemkab Paluta langgar Permendagri

“Kita membawa seluruh dokumen yang berkaitan dengan anggaran tahun 2009. Komputer, laptop yang kami bawa kemarin hanya untuk bahan pemeriksaan saja tentang data dan dokumen yang ada di dalamnya,” ujarnya.

Soal dugaan kerugian negara yang diperkirakan dalam kasus tersebut, terang Muttaqin, sebesar Rp100 juta. Namun jumlah itu belum diaudit secara detail atau secara keseluruhan. “Kita kan belum melakukan audit terkait jumlah kerugian negara dan yang diperkirakan saat ini baru sebesar sekira Rp100 juta dari uang honorarium pegawai non PNS di lingkungan Kantor Satpol PP yang seharusnya dibayarkan tapi tak dibayarkan. Dan sekarang kita sudah memeriksa 13 saksi, dan jumlah ini akan terus bertambah. Dan kalau tidak salah bisa mencapai 60 orang saksi,” tuturnya.

Disinggung soal penggeledahan ke kantor Satpol PP, dimana Satpol PP tidak bisa memberikan dokumen yang diminta pihak Kejaksaan sebelum ada persetujuan dari bupati, Sekdakab atau Asisten IV, Muttaqin mengatakan, penggeledahan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi peraturan serta tidak harus dilampiri surat izin dari kepala daerah. Sebab hal tersebut dilakukan karena dalam kondisi atau keadaan yang mendesak untuk dilakukan pemeriksaan dan untuk menghindari rekayasa data.

“Kita tidak menyalahi peraturan dan itu sudah sesuai prosedur. Dan sebelumnya kami juga telah mengirim surat pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri (PN) atas penyitaan ini, jadi tidak harus ada izin dari kepala daerah atau bupati,” tegasnya.

Sementara, Pemkab Madina yang dihubungi METRO melalui Kepala Bagian Humasy Taufik Lubis SH menjelaskan, penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan oleh Kejari di kantor Satpol PP, tidak harus dilampiri surat izin dari kepala daerah, karena itu merupakan tugas sepenuhnya Kejari Panyabungan.

“Biarkan saja Kejari melakukan itu. Itu sudah tugas mereka dan tidak harus ada izin dari kepala daerah. Kan pada saat penggeledahan, pihak Pemkab Madina hadir saat itu yakni Kepala Bagian Hukum Harlan Batubara SH,” terang Taufik.

Sedangkan untuk upaya pembelaan hukum yang dilakukan Pemkab kepada Kakan Satpol PP yang merupakan salah satu pimpinan SKPD di Pemkab Madina dan sudah menjadi tersangka sejak Rabu (7/7) lalu, Taufik menjelaskan, Pemkab sudah melayangkan surat penangguhan penahanan beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Kasus susu formula, warga P.Sidimpuan resah

“Pemkab Madina sudah melayangkan surat penangguhan penahanan kepada Kejari dan PN, serta untuk pembelaan hukum. Kita baru melakukan itu, dan untuk tindak lanjutnya kita serahkan saja kepada mereka (Kejari, red), apakah surat permohonan penangguhan penahanan itu diterima atau tidak,” tambah Taufik mengakhiri.

Untuk diketahui, personel Kejari Panyabungan menggeledah serta menyita seluruh dokumen di semua ruangan kantor Satpol PP Madina guna mengumpulkan bukti-bukti atas kasus dugaan korupsi penyelewengan dana ratusan juta rupiah dari uang gaji tenaga honorer tahun 2009, Senin (12/7) sekira pukul 15.00 WIB.

Surat penggeledahaan dan penyitaan yang di keluarkan Kejari bernomor Print-174/ N.2.28.4/ fd.1/ 07/ 2010. Beberapa personel Kejari dipimpin Kepala Pemeriksa Kejaksaan (Kariksa) Kejari Muttaqin Harahap SH beserta beberapa staf kejaksaan lainnya. Dalam penggeledahan di seluruh ruangan kantor, pihak kejaksaan terpaksa membongkar paksa pintu ruangan yang terkunci dan menyita beberapa dokumen yang di anggap penting, beserta beberapa alat-alat komputer seperti CPU dan laptop.

Sementara Kakan Satpol PP Madina Ali Atas yang saat ini sudah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Madina saat dihubungi METRO melalui telepn selulernya, Senin (12/7) menyebutkan, tidak mungkin anggotanya mau memberikan berkas-berkas ke Kejaksaan, karena yang diminta adalah dokumen negara dan bersifat rahasia.

“Kalau mau disita harus ada persetujuan dari kepala daerah, Sekdakab ataupun Asisten IV, baru bisa kami berikan,” tegasnya kepada METRO.

Sumber: http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/Kasus_Dugaan_Korupsi_Honorarium_Honor_Satpol_PP

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*