Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Senilai Rp1,4 Miliar Di Disdik Sibolga

Status Ditingkatkan jadi Penyidikan

SIBOLGA- Kejakasaan Negeri Sibolga meningkatkan kasus dugaan korupsi pengadaan buku senilai Rp1,4 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2010 di Dinas Pendidikan Kota Sibolga dari status penyelidikan menjadi penyidikan.

“Dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan buku di Dinas Pendidikan Sibolga kita akan menindak lanjutinya, terbukti baru-baru ini statusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Kasi Intel Kejari Sibolga M Jafli SH, Rabu (5/10).

Menurut Jafli, hasil penyelidikan dugaan korupsi pengadaan buku karena pengerjaan proyek pengadaan buku tidak sesuai kontrak, namun pencairan dana sudah 100 persen.

“Jadi, pengerjaan proyek pengadaan buku untuk SD dan SMP Negeri dan swasta se-Kota Sibolga sudah dicairkan 100 persen, namun pengerjaannya tidak sesuai dengan kontrak dan buku yang dibagikan kepada sekolah-sekolah tidak sesuai jenisnya,” ujarnya seraya menyatakan pihak Kejari Sibolga telah memeriksa kepala-kepala sekolah penerima buku dan pengawas.

Saat ditanya, berapa kerugian negara akibat dugaan korupsi pengadaan buku di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2010 tersebut, M Jafli mengaku belum dapat diketahui sampai ada audit oleh BPK.

“Untuk mengetahui berapa kerugian negara terkait dugaan korupsi pengadaan buku belum dapat kita ketahui karena harus diaudit oleh BPK,” ucapnya seraya menambahkan Kejari Sibolga akan memeriksa, rekanan, P2K LT, mantan Kadis Pendidikan RM dan Bendahara.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Korupsi DAK Psp Rp2,3 M - Kejari Terima Dakwaan dari Kejatisu

Di tempat terpisah Ketua LSM Kupas Tumpas Sibolga-Tapteng, Parulian Sihotang menyambut baik peningkatan status tindak lanjut kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Sibolga dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Peningkatan status kasus dugaan korupsi pengadaan buku ini harus kita apresiasi, namun penyidikannya harus dilaksanakan sampai tuntas atau sampai ke meja hijau,” kata Parulian.

Menurut Parulian Sihotang, Kejari Sibolga juga harus memeriksa pejabat pembuat teknis (PPTK) proyek pengadaan buku.
“Menurut hasil investigasi kami mengenai kasus dugaan korupsi ini yang lebih mengusainya adalah PPTK KG yang awal proses tender menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Jadi, PPK LT hanya sebagai pengganti setelah proses tender selesai, sehingga tidak mengusai tentang pengadaan buku sebanyak 27 box berisi buku jenis referensi, pengayaan dan pegangan guru,” tukas Parulian.

Lebih lanjut dikatakan Parulian, dalam pengadaan buku bagi SD dan SMP negeri dan swasta se-Kota Sibolga, buku sebanyak 10 box baru tiba di Kota Sibolga pada Desember 2010 sementara 17 box lagi tiba di Sibolga pada awal Januari 2011.

“Menurut informasi, keterlambatan tibanya 17 box berisi buku lagi pada minggu pertama Januari, akibat adanya kemacetan lalulintas dari Jakarta ke Sibolga. Dan mengetahui proses proyek pengadaan ini adalah mantan PPK yang menjabat sebagai PPTK oknum KG, dan patut dicurigai antara mantan Kadis Pendidikan RM, PPTK KG dan rekanan ada kerjasama dalam kasus dugaan korupsi ini,” ungkapnya. (afn/syaf)

Baca Juga :  Bustanil Arifin Wafat di Usia 85 Tahun

Meetrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*