Kasus Dugaan Korupsi PS Sidimpuan – Kepala Bappeda & Sekwan Ditahan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padangsidimpuan Psp, HAN dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Psp, MSP, resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Psp, Senin (17/1).

Dua tersangka kasus dugaan korupsi dan manipulasi penggunaan dana Persatuan Sepakbola (PS) Sidimpuan tahun 2008-2009 yang merugikan negara sekitar Rp 3.231.550.000 atau Rp3,2 miliar ini, dititipkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) Salambue, Kecamatan Psp Tenggara, Psp.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Psp, Indrasyah Djohan SH, melalui Kasi Intel, Polim Siregar SH, mengatakan, keduanya ditahan sesuai surat perintah (Sprint) penahanan yang ditandatangani oleh Kajari Psp. Untuk tersangka HAN, nomor sprint nomor-01/N.2.20/Fd.1/01/2011 dan tersangka lainnya, sprint nomor-02/N.2.20/Fd.1/01/2011.

Penahanan kedua tersangka, sambung Polim, untuk kemudahan penyidikan dalam rangkaian persiapan tuntutan, sekaligus menghindari tersangka menghilangkan barang bukti dan lainnya yang nantinya akan menyulitkan penyidikan lebih lanjut.
Polim menambahkan, kepada kedua tersangka dikenakan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (Tipikor) junto UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dakwaan susidair pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor junto UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan, yakni mulai 17 Januari hingga 4 Februari mendatang. Itu masa penahanan pertama selama dalam masa penyidikan hingga dilimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri (PN) Psp,” sebut Polim.

Pantauan METRO, kedua tersangka mulai diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.15 WIB di ruang staf intel Psp. Keduanya didampingi kuasa hukum dan dikawal staf Kejari Psp.

MSP saat hendak menaiki mobil tahanan kejari menggunakan batik warna merah dan memakai peci sedangkan HAN kemeja warna biru gelap dengan liris garis-garis putih dan lainnya.

Asisten I Pemko Psp, Rahuddin Harahap SH, ketika ditanyakan seputar penahanan kedua tersangka tersebut, mengaku, sudah mengetahui kabarnya dan menyampaikannya kepada sekda dan juga wali kota. Selain itu, kedua tersangka juga difasilitasi oleh Pemko Psp dengan mendapatkan pendampingan hukum bekerjasama dengan Peradi Psp.

Baca Juga :  Tender di Dishutbun Palas Sarat Penyimpangan

“Saya sudah tahu soal penahanan itu. Sekda dan wali kota juga sudah saya beritahu. Mereka masih tahanan kejaksaaan, jadi azas praduga tak bersalah harus kita ke depankan. Pemko Psp juga akan memberikan pendampingan hukum bekerjasama dengan peradi Psp,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur eksekutif Yayasan Kompak, Timbul Simanungkalit, sebagai pelapor, mengaku masih belum tahu pasti soal penahan tersebut. Namun, bila keduanya memang ditahan maka itu sudah membuktikan bahwa hukum berjalan di Psp.

“Saya belum tahu, cuma isunya hari ini kedua tersangka ditahan. Kita apresiasi pihak kejaksaan, karena pengaduan kita akhirnya berujung juga, meskipun nantinya pembuktiannya adalah di pengadilan,” sebutnya.
Akan Ajukan Penangguhan Penahanan

Kuasa hukum tersangka MSP, Ridwan Rangkuti SH MH bersama Bandaharo Syaifuddin SH MH, Tris Widodo SH, dan Anjas Asmara SH, mengaku, kliennya menghormati proses hukum yang sedang berjalan termasuk penetapan penahanan terhadap tersangka MSP oleh Kejari Psp.

“Kita belum tahu berapa besar kerugian negara yang diduga dikorupsi oleh klien kami dan tersangka lainnya. Kita akan berupaya terus memeriksa dokumen-dokumen yang ada terkait pencairan dana PS Sidimpuan dari Dispora ke manajemen PS Sidimpuan,” ucap Ridwan Rangkuti, kepada wartawan di halaman Kejari Psp, Senin (17/1) sore.

Diterangkan Ridwan Rangkuti, kalau kliennya MSP kapasitasnya saat itu menyalurkannya sesuai daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) di APBD dan pengelolanya adalah manajemen PS Sidimpuan. Jadi, kalau dianalisa dengan Undang-Undang (UU) tindak pidana korupsi, bila di tingkat pengelola yang berbuat salah, tentu tidak bisa dikaitkan ke pengguna anggaran.
Dicontohnya, kalau suatu intansi menyalurkan bantuan ke salah satu lembaga bisa mempertanggungjawabkannya, kemudian panitia lembaga yang mengelola anggaran tersebut berbuat salah, tentu si penyalur tidak bisa disalahkan.
“Saya masih menyimpan apa yang dikatakan tindak pidana korupsi. Sebab, ada rumusannya dan kita sudah sering ikuti diklat-diklat tentang tindak pidana korupsi,” terangnya.

Baca Juga :  Pemkab Palas terima Rp30,8 M dari BPHTB PTPN IV Sosa

Meski demikian, pihaknya sebagai kuasa hukum tersangka MSP tetap berupaya mengajukan penangguhan penahanan kepada kliennya. “Itu juga bagian upaya proses hukum. Terserah Kejari mengabulkannya atau tidak, yang penting kita berupaya, untuk meminta penangguhan penahanan nantinya,” tutur Ridwan Rangkuti.

Ketua DPRD Belum Tahu

Ketua DPRD Psp, H Aswar Syamsi SE, mengaku belum tahu kalau mantan Kadispora Psp yang saat ini menjabat Sekwan Kota Psp, MSP, yang ditetapkan Kejari Psp sebagai salah satu tersangka kasus dugaan manipulasi dana dan data PS Sidimpuan sudah ditahan.

“Saya belum tahu,” ujar Aswar Syamsi kepada METRO Senin (17/1) sore.

“Kalau memang benar Sekwan ditahan, dalam waktu dekat kita akan koordinasi dengan wali kota membicarakannya. Kalau memang perlu, nantinya kita minta dihunjuk Plt,” tutur Aswar Syamsi. (phn/neo)- (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemko Padangsidimpuan (Psp) untuk tahun 2010 diperkirakan akan dilangsungkan pada bulan . Sementara jumlah formasi CPNS yang telah diterima dari Kementerian….Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Kota Psp sebanyak 210 orang…..aknterjadi nepotisme…{penyalagunaan jabatan di buat untuk mencari keuntungan/ KORUPSI }sayaa harap kajari mendengar suwara saya ini dan saya berharap kepala BKD harus di priksa karena ada beberapa kejanggaln kejanggalan yang terdapat dalam penerimaan CPNS di kota padangsidempuwan.saya berharap kajari KOTA PADANG SIDEMPUWAN melakukan penyelidikan di BKD kota sidempuwan sebelum para koruptor bertambah di KOTA PADANG SIDEMPUWAN. ( SALAM DEMOKRASI SUWARAH RAKYAT )met

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*