Kasus PS Sidimpuan – Kejari Periksa Mantan Ketua DPRD Padangsidimpuan

Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan (Psp) memanggil mantan Ketua DPRD Psp Bulkainy Nasution untuk dimintai keterangannya, Kamis (12/8). Pemeriksaan Bulkainy untuk melengkapi pemberkasan kasus dugaan manipulasi data dan dana di Persatuan Sepakbola (PS) Sidimpuan yang diduga merugikan negara Rp3,2 miliar.

Mantan Ketua DPRD Psp periode 2001-2009, Bulkainy Nasution, saat ditemui wartawan, Kamis (12/8) di pelataran parkir Kejari Psp mengatakan, kedatangannya ke kantor Kejari untuk memenuhi panggilan pihak Kejari terkait kasus dugaan korupsi PS Sidimpuan.

“Iya, saya dipanggil penyidik Kejari Psp untuk memberikan keterangan seputar PSKPS atau PS Sidimpuan namanya sekarang ini,” ujarnya.

Ketika ditanya apa saja yang dipertanyakan pihak penyidik kepadanya, Bulkainy menuturkan, yang dipertanyakan kepadanya selaku mantan Ketua DPRD Psp adalah apakah benar ada anggaran PS Sidimpuan ditampung di dalam APBD atau tidak.

Diutarakan Bulkainy, pada tahun 2008, anggaran untuk PS Sidimpuan ada ditampung sebesar Rp500 juta. Namun, dalam realisasi dan pelaksanaannya sesuai laporan dari pengurus PS Sidimpuan yang ditunjukkan pihak penyidik kepadanya ternyata berbeda.

“Status saya memberikan keterangan adalah untuk memberikan penjelasan ke pihak Kejari apakah ada anggaran PS Sidimpuan ditampung di APBD. Saya jawab untuk tahun 2008 lalu ada sebesar Rp500 juta. Tapi waktu saya diperlihatkan data penyidik ternyata berbeda. Itu saja yang saya tahu, selebihnya tanya penyidik saja, mereka di dalam. Saya mau istirahat dulu karena nanti lanjut lagi memberikan keterangan ke penyidik,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Nageri (Kajari) Psp, Indrasyah Johan yang ditemui di halaman kantor Kejari Psp kepada wartawan mengaku tidak tahu persis apakah ada pemanggilan terhadap mantan Ketua DPRD Psp Bulkainy Nasution. Namun, ketika ditanyakannya kepada penyidik, barulah Indrasyah membenarkannya.

“Ada rupanya (pemeriksaan Bulkainy, red), karena itu merupakan pemanggilan minggu kemarin. Kebetulan saya cuti seminggu lalu, jadi saya tidak tahu,” tegasnya.

Kasi Intel Kejari, Polim Siregar SH kepada wartawan, Kamis (12/8) menuturkan, selama beberapa hari terakhir ini Kejari memanggil beberapa pihak yang dianggap tahu dan untuk dimintai keterangannya guna melengkapi pemberkasan kasus tersebut yang jumlah total dugaan kerugian negara sekitar Rp3,2 miliar.

Baca Juga :  PTPN III Distrik Tapsel Terus Berbenah

Dijelaskan Polim, ada beberapa pihak terkait yang dipanggil untuk memberikan keterangan. Di antaranya, mantan Ketua DPRD Psp Bulkainy Nasution, mantan Ketua Fraksi Golkar Sukarman Kadir, dan mantan Ketua Fraksi PPP Adnan Buyung Lubis. Namun, sebut Polim, nama terakhir tidak datang memenuhi panggilan penyidik Kejari Psp. Adapun keterangan yang dimintai dari mereka, menurut Polim, adalah untuk memintai keterangan seputar izin prinsip yang mereka setujui untuk pendahuluan penggunaan dana P-APBD Psp tahun 2008 untuk dana PSKPS sekitar Rp740 juta.

Sementara itu mengenai apakah kasus ini akan dilimpahkan di bulan Ramadan ini, Polim mengatakan, itu belum pasti, karena pihaknya masih terus melakukan penyidikan untuk melengkapi pemberkasan kasus agar bisa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Psp.

“Kita masih harus mengumpulkan bukti, keterangan, kuitansi dan lain sebagainya untuk kemudian kita akan melakukan ekspos ke BPK untuk diaudit berapa sebenarnya jumlah kerugian negara dalam kasus ini. Jadi kita belum bisa pastikan lagi kapan kasus ini akan kita limpahkan ke PN Psp, tapi yang pasti secepatnya,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Polim, salah satu dugaan pelanggaran yang dilakukan beberapa mantan pengurus PS Sidimpuan adalah sesuai pengakuan yang dibuat enam mantan pemain PS Sidimpuan kepada penyidik. Di mana jumlah nominal kontrak kerja yang tercantum dengan laporan yang dibuat mantan pengurus PS Sidimpuan tidak sama. “Tapi kontrak aslinya jumlah yang ditulis dengan yang diterima pemain pas atau sesuai. Nah, permainannya adalah ada kontrak lainnya dibuat, jadi kontraknya ada dua, dan yang satu inilah yang untuk pertanggungjawaban APBD dan jumlahnya sudah tak sama lagi atau menjadi naik. Contohnya di kontrak asli Rp50 juta tapi dilaporan dibuat Rp60 juta, begitulah ilustrasinya. Berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan dugaan kami mengarah ke sana,” ungkapnya.

Baca Juga :  Bantu Korban Bencana Alam, PMII Padangsidimpuan-Tapsel Galang Dana

Masih dikatakan Polim, jika kasus ini sudah akan dilimpahkan ke PN Psp, pihaknya akan memberitahukan kepada pers untuk diberitakan termasuk di antaranya siapa sebenarnya nama dua orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejari Psp. “Akan kita kasih tahu nanti, kapan kita limpahkan dan apa perkembangan terbaru,” ucapnya.

Sebelumnya pada tanggal 15 Juli lalu, kasus PS Sidimpuan sudah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan dan sudah ditetapkan dua orang tersangkanya, dan diperkirakan tersangka lainnya akan menyusul. Namun, Kejari Psp masih belum juga mempublikasikan siapa-siapa saja tersangkanya dengan alasan menghindari penghilangan barang bukti, tersangka melarikan diri dan sebagainya.

Kedua tersangka adalah mantan pengurus PS Sidimpuan yang diduga merugikan negara sekitar Rp3,2 M. Namun untuk memastikannya masih menunggu audit dari BPK yang kemungkinan bisa diketahui saat kasus ini dilimpahkan ke PN. Selain itu dua tersangka yang sudah ditetapkan belum ditahan, namun dalam waktu dekat akan dilakukan pemanggilan kepada tersangka. Kejari juga mengatakan, dalam prosesnya nanti jika memang ada ditemukan bukti dan keterlibatan pengurus lainnya maka tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya.

Sumber: http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/Kejari_Periksa_Mantan_Ketua_DPRD_Psp

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*