Kasus PS Sidimpuan Terkesan Diskriminatif

PADANGSIDIMPUAN ( Berita ) : Ketua LSM Solidaritas Masyarakat Independen (Somasi) Kota Padangsidimpuan P Harahap, kepada Waspada mengatakan, Selasa (5/6) akan menggugat Kejaksaan Republik Indonesia secara class action sekaligus mengajukan praperadilan, bila pengusutan kasus korupsi PS Sidimpuan tetap mandeg.

P. Harahap yang mengaku mengikuti kasus sejak awal, melihat seolah-olah jaksa diskriminatif dalam menangani kasus itu. Sebagai contoh, setelah memeriksa saksi-saksi, jaksa telah menetapkan lima orang tersangka. Namun, yang diproses kemudian ditahan, selanjutnya divonis karena terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama hanya dua orang, yakni Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga HM Solih Pulungan dan Wakil Menejer PS Sidimpuan Hadi Ashari Nasution.

Sementara tiga tersangka lain, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padangsidimpuan Asgul Idihan Dalimunthe kini anggota DPRD Tapanuli Selatan, Bendahara Dispora M Ridoan Lubis dan Bendahara PS Sidimpuan Zulkarnaen Pohan proses hukum tidak berjalan, padahal prosesnya sudah bertahun.

Selain itu, tidak diikutkannya Ketua Umum PS Sidimpuan Zulkarnaen Nasution, fsn juga WaliKota Padangsidimpuan sebagai saksi, kemudian Sekda Kota Sarmadhan Hasibuan selaku manejer yang menandatangi kontrak ganda, tidak dijadikan tersangka.

Bila wartawan atau LSM konfirmasi kepada kejaksaan melalui  JPU Polin Siregar mengatakan, pemanggilan Asgul Idihan Dalimunthe terkendala karena belum turun izin dari Gubernur Sumatera, Utara mengingat yang bersangkutan saat ini merupakan anggota DPRD. “Pemeriksaan saudara Asgul masih terganjal belum adanya izin dari Guber-nur,” ucapnya.

Baca Juga :  Nurwin Nasution - Calon Wakil Walikota Padangsidimpuan Dilaporkan Ke Polda

Sebelumnya Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padangsidimpuan, Khoiruddin Nasution, menyesalkan sikap JPU yang dinilai tidak profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi dana PS Sidimpuan.

PS Sidimpuan yang ikut berkompetisi di Divisi I Nasional Liga Indonesia sejak tahun 2007 hingga 2009 itu, merupakan klub sepakbola lokal yang seluruh pembiayaannya ditanggulangi dari dana Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Pemko Padangsidimpuan. (WSP/a26)

Sumber: beritasore.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Konfirmasi Ketua lsm Somasi, P. Harahap kok tanggung-gantung? Minta Kasi Intel Kejari si Polim Siregar tunjukkan data pertinggal surat permintaan izin ke Gubsu via Kejatisu, catat/foto data tsb lalu bawa ke Medan tanyakan ke Humas Kejatisu Marcos Simare-mare, tanya minta lihat surat pengantar Kejatisu ke Gubsu. Klu ada baru lanjutkan konfirmasi ke Humas Pempropsu agar ditanyakan ke Gubsu, fait appicomply Gubsu kenapa tersangka birokrat koruptor di Pemko Padangsidimpuan masih dilindungi?
    Jadi investigasi dulu dimana sangkutnya proses izin Gubsu, apa di tangan si Kasi Intel Polim Siregar, atau Kajari Fredi Ashari, atau juga di Kajati Noor Rahmad atau pun mungkin di Gubsu Gatot Pujonugroho? Setelah jelas, baru arahkan pena dan kertas (dulu) atau mesin ketik (sebentar) atau pun (kini) laptop ke instansi yang mendeponir proses surat izin gubsu.
    Kalau dah lengkap data dan fakta, jangan konfirmasi lagi tingkatkan ke klarifikasi. Sesudah semua gamblang, ya terserah selera mau gimana format kritik sosialnya.
    Jangn berita terkesan pancing tipis, bikin sangsi ada apa?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*