Kasus Rahudman akan di SP-3?

Ada hal menarik dari penilaian kasus dugaan korupsi penyelewengan dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) senilai Rp1,5 miliar. Tersangka dalam kasus ini, Rahudman Harahap disebutkan tidak akan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Disebutkan, kasus yang tengah diajukan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) ini akan segera dihentikan (SP-3).

Rahudman yang juga menjabat sebagai Walikota Medan diduga juga terlibat dalam dugaan korupsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Tapsel senilai Rp13,8 miliar yang terjadi pada 2005.

Prediksi penghentian kasus ini diungkapkan praktisi hukum, Fuad Said Nasution. Ia menuturkan, kasus ini sama seperti kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sumut, Syamsul Arifin. Saat itu, Syamsul juga tidak pernah diperiksa oleh pihak Kejatisu akibat belum turunnya surat izin dari presiden.

“Alasan surat izin presiden itu sudah biasa bagi pihak kejaksaan untuk memeriksa dan menahan para pejabat. Maka saya nilai, tidak mungkin Rahudman ditahan Kejatisu. Paling, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan turun tangan lagi,” terangnya.

Sekadar mengingatkan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Sution Usman Adji  menegaskan, proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Rahudman Harahap, terus berjalan.

Menurut Kajatisu, adanya keterlibatan Rahudman Harahap dalam dugaan kasus korupsi bermula dari pelimpahan berkas dugaan korupsi TPAPD dengan tersangka Amrin Tambunan mantan Bendahara Pemkab Tapsel. Dari hasil pengembangan penyelidikan ternyata Mantan Sekretaris Daerah Tapsel ini terlibat dalam kasus tersebut.

Baca Juga :  Masyarakat Simirik Tolak PT. TPL di Kota Padangsidimpuan

“Hingga pada awal November 2010 lalu, kita mengajukan permohonan izin ke Presiden SBY untuk proses pemeriksaan dalam kasus TPAD melalui Kejagung. Kemudian pada pertengahan Januari 2011, tim penyidik telah menemukan indikasi korupsi APBD tahun 2005 dengan kerugian negara sebesar Rp13,8 miliar,” terang Kajatisu.

Atas temuan kedua ini, pihak Kejatisu melaporkan ke Kejagung RI. Setelah itu, pihak Kejagung meminta agar Kejatisu melengkapi laporan dugaan korupsi APBD 2005 senilai Rp 13,8 milliar ini disatukan dengan dugaan korupsi TPAPD dengan kerugian negara senilai Rp1,5 miliar sehingga nantinya sekali jalan dalam proses pemeriksaannya.

Hingga saat ini pihak kejaksaan telah melengkapinya untuk permohonan izin pemanggilan dan pemeriksaan kembali kepada Presiden SBY, melalui Kejagung RI. Lebih lanjut dikatakan Kajatisu, meski menunggu surat izin pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Rahudman dari Presiden, kasus pemeriksaan terus berjalan. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*