Kasus Rahudman, Kejati Sumut Jangan ‘Lip Service’

MEDAN – Predikat buruk kembali disandang aparatur penegak hukum di jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) yang dinilai belum menunjukkan kinerjanya. Hal ini mengakibatkan banyak kasus korupsi yang ditangani Kejati Sumut belum jelas penyelesaiannya.

Seperti halnya kasus Walikota Medan, Rahudman Harahap saat menjabat sebagai mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun 2005. Ia dinyatakan tersangka oleh Kejati Sumut terkait kasus dugaan menyelewengkan dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) sebesar Rp13,8 miliar.

Namun, dalam kasus ini, Humas Sumut, Edi Irsan Tarigan mengatakan, kasus Rahudman sudah diekspos di Kejaksaan Agung (Kejagung). Saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu hasil pemeriksaan tentang kerugian negera oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut.

“Kejati tidak bisa mendesak BPKP untuk segera mengeluarkan hasil audit mereka. Ini tidak ada wewenang kita, karena itu ranahnya mereka. Jadi kita tunggu saja hasil pemeriksaan tersebut, jangan kita terus yang didesak, wartawan harus sabar menunggu keputusan BPKP,” kata Edi Irsan kepada Waspada Online, hari ini.

Sementara itu, Ketua Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Nuriyono menuturkan, dari awal Rahudman menjadi tersangka pada 25 Oktober 2010, didasarkan dari hasil pemeriksaan BPKP. Jadi, menurutnya, Kejati Sumut seharusnya bekerja lebih ekstra melengkapi kekurangan pengumpulan bahan keterangan (Pulpaket) yang dibutuhkan BPKP.

Baca Juga :  Jalan Desa Simanungkalit Taput Terancam Putus

“Kejaksaan itu kan lebih ahli dalam Pulbaket dan secepatnya mendesak BPKP mengeluarkan hasil audit mereka. Jadi hal yang salah jika Kejati tidak punya wewenang mendesak BPKP dan jangan diciptakan pembohongan publik karena ini bukan rahasia lagi,” ketus Nuriyono.

Akhirnya kondisi ini, kata Nuriyono, dampaknya sangat buruk kepada aparat penegak hukum. Ini juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. “Kita ini kan sedang menunggu janji-janji Kajati Sumut, AK Basuni Masyarif yang menerima pekerjaan rumah mantan Kajati Sumut, Sution Usman Adji yang tidak beres menangani kasus korupsi,” ujarnya.

Padahal, menurutnya, hasil awal Pulbaket itu sudah kuat dijadikan bukti menyeret Rahudman ke pengadilan. Jangan kasus ini dijadikan pemanis bibir atau lip service saja dalam penanganannya. Karena selama ini Kejati Sumut gentor dan akan berjanji menuntaskan kasus korupsi, tapi ternyata buktinya nihil.

“Kegagalan Basuni memberantas korupsi, juga merupakan kegagalan Kejagung menempatkan Basuni di Sumut. Bisa jadi akhir masa jabatan Rahudman, kasus tersebut akan kabur. Karena sejak awal Kejati tidak berniat mengungkapkannya. Hal ini terkesan setali tiga uang, diduga kuat nuansa politiknya,” pungkas Nuriyono.

waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*