Kasus Rp13,8 M Rahudman Ditelusuri

MEDAN – Dalam ekspos perkara di Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Daerah (TPAPD) Kabupaten Tapsel TA 2005 sebesar Rp1,5 miliar, terungkap kalau Rahudman Harahap yang kini menjabat sebagai Walikota Medan terindikasi korupsi sebesar Rp13,8 miliar. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) berkomitmen segera menuntaskan kasus dugaan korupsi itu.

Kepala Kejatisu, Sution Usman Adji, mengatakan pihaknya telah menurunkan tim ke Padangsidimpuan. “Tim turun ke Padangsidimpuan untuk mencari kelengkapan bukti terkait kasus penyimpangan dana Setdakab Tapsel tahun 2005-2006 senilai Rp13,8 miliar,” ungkap Sution kepada Waspada Online, tadi malam.

Sution mengatakan, kedatangan ke Padangsidimpuan adalah untuk memenuhi bukti-bukti pendukung temuan baru dalam penyimpangan anggaransenilai Rp13,8 miliar. Hal itu sesuai dengan perintah pimpinan agar kasus tersebut bisa cepat disampaikan ke Kejagung.

Direncanakan, kata Sution, penyidik akan mengunjungi Kantor Pemkab Tapsel dan Kejari Padangsidimpuan. “Kita belum tahu berapa lama, disesuaikan dengan kebutuhan nanti,” tambahnya. Kedatangan tim penyidik ke Padangsidimpuan, sebut Sution, selain mencari barang bukti dan keterangan, juga direncanakan untuk memantau persidangan terdakwa Amrin Tambunan.

Amrin Tambunan merupakan tersangka pertama yang ditetapkan penyidik kepolisian dalam kasus TPAPD senilai Rp1,5 miliar. Selain kasus TPAPD, kata Sution, penyidik dan Inspektorat Kejagung menemukan kebocoran baru senilai Rp13,8 miliar di Setdakab Tapsel, ketika Rahudman sebagai Sekdakab Tapsel. “Fokus saat ini memburu bukti untuk mendukung penyidikan kasus Rp13,8 miliar itu. Setelah terkumpul cukup bukti, lalu dievaluasi dan dibawa ke Kejagung,” jelasnya.

Baca Juga :  Mahasiswa Bersama Kapoldasu Sepakat Berantas Judi Togel Di Padangsidimpuan

Sution menegaskan, pihaknya segera menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Hanya saja, kewenangan yang dimiliki pihaknya tidak sebesar KPK. “Kalau seperti KPK mungkin sudah cepat siapnya. Kalau kejaksaan memang harus menjalankan prosedurnya, misalnya dalam pemeriksaan kepada daerah, ” tegasnya. Untuk itu,  sebutnya, regulasinya penyidikannya  kalau bisa diubah sehingga untuk kasus korupsi bisa cepat selesai. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*