Kasus Sengketa Lahan Terkesan Diendapkan

Paluta, Kasus sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar terkesan diendapkan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).

Hal itu disampaikan Ketua Umum LSM Gempar Aman Sudirman Harahap kepada Analisa, Senin (9/6) di Gunung Tua.

Aman menyebutkan setelah pihaknya turun ke bawah, banyak dugaan permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan di daerah seperti di wilayah Huristak Kabupaten Palas dan wilayah Trans Batang Pane III Kabupaten Paluta.

“Saat ini kita ada menerima laporan masyarakat daerah Kecamatan Huristak tentang tanah adat mereka seluas 10 ribu hektar. Sesuai dengan surat keterangan hak milik yang ditanda tangani Kepala Desa dan Kepala Desa Pulo Bariang dan Surat Huristak diketahui Camat Huristak tahun 1989, di mana lahan tanah adat mereka itu diduga telah habis digarap perusahaan perkebunan swasta,” ujar Aman.

Menurutnya, pada tanggal 10 Januari 1989 surat pernyataan Direktur PT Eka Pendawa Sakti, Agus Muis dalam suratnya menyatakan sanggup dan akan memberikan ganti rugi kalau ada terdapat lahan milik adat, ulayat masyarakat huristak di areal perkebunan yang mereka mohonkan.

Namun sampai saat ini proses ganti rugi tersebut belum juga ada realisasi bahkan masalahnya dianggap selesai oleh perusahaan.

Selain itu, ada juga di wilayah Paluta seperti yang tersangkut dengan lahan pengembangan masyarakat desa Trans Batang Pane III diduga ada ratusan hektar yang masuk dalam lokasi  perusahaan perkebunan sawit.

Baca Juga :  SMPN 1 Sipirok Minim Fasilitas

Hal itu seperti yang disampaikan salah satu warga Desa Trans Batang Pane III pemilik lahan sesuai sertifikat hak milik saat penempatan mereka tahun 1986. Mereka sudah sering melakukan pendekatan bahkan sudah pernah pertemuan di Kantor Camat Kecamatan Padang Bolak namun sampai sekarang belum ada penyelesaian terkesan didiamkan oleh pihak perusahaan.

“Kita akui banyak perusahaan yang sengaja tidak mau membuka diri saat ada pihak yang ingin konfirmasi tentang dugaan sengketa lahan dengan masyarakat.Gimana kita bisa konfirmasi, masuk saja ke Perkebunan itu gak dikasi izin dengan alasan tidak ada manager atau petugas yang bisa memberikan keterangan. Itu selalu jawaban petugas sekuritinya, kalau sudah diributi masyarakat yang bersengketa baru dituduh masyarakat yang anarkis,” jelas Aman.

Saat disinggung tentang data akurat luasan perusahaan perkebunan, dengan tegas Aman menjawab sulit untuk mendapat data akuratnya.

Dikatakan, pihak Dishutbun Pakyra saja tidak tahu kebenaran luasannya apalagi mereka. Pihak perkebunan itu tidak mau memberikan luasan sebenarnya karena mereka diduga akan memberatkan mereka dalam pembayaran pajak walau itu sudah kewajiban bahkan beberapa kali pembelian tambahan lahan diduga tidak dilaporkan pajaknya.

Pihaknya berharap managemen perkebunan yang ada harus lebih transparan dan mengutamakan pendekatan persuasif atas masalah sengketa yang ada sehingga kemaslahatan masyarakat di sekitar terjawab. (ong)/Analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  DPRD Tetapkan APBD P.Sidimpuan TA 2010 Rp. 355 M. Lebih

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*