Kasus Suap Wisma Atlet , KPK Dalami Kemungkinan Angie Tersangka Baru

Meski Muhammad Nazaruddin kini sudah duduk dalam kursi panas persidangan kasus suap wisma atlet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih terus menelusuri keterlibatan pihak-pihak lainnya. Bahkan besar kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Salah satu yang santer disebut-sebut akan menjadi tersangka baru adalah anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh.

Memang, peran perempuan yang akrab disapa Angie itu terungkap jelas dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK dalam persidangan Nazarudin. Bahkan, dia dianggap memiliki peran yang penting dalam terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

“Kami tidak sembarangan memasukkan nama orang dalam surat dakwaan jika tidak ada kaitannya,” kata juru bicara KPK Johan Budi kemarin (1/12). Menurutnya, apa yang dilakukan Angie dalam dugaan suap kepada Nazaruddin itu sangatlah penting.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU I Kadek Wiradana disebutkan bahwa Nazaruddin pada sekitar bulan Januari 2010 bertempat di Nippon Kan Restaurant Hotel Sultan Jakarta Selatan memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang selaku marketing PT Anak Negeri untuk bertemu dengan anggota badan anggaran (Banggar) DPR Angelina Sondakh.

Nazar meminta kepada Angelina agar memfasilitasi Rosalina untuk mendapatkan proyek Kemenpora. Nah, ternyata Angie pun menyambut permintaan Nazaruddin yang juga merupakan rekannya di Partai Demokrat. Buktinya, dalam kesempatan tersebut Angie meminta Nazaruddin dan Rosalina agar juga menghubungi pihak kemenpora.

Johan pun menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Sebab, semuanya masih dalam pengembangan. Yang jelas, lanjut Johan pihaknya tidak hanya menindak Nazaruddin dalam suap wisma atlet. KPK, kata dia terus bekerja keras untuk mengungkap semua orang yang terlibat dalam kasus ini.

Saat ditanya apakah Angie merupakan target selanjutnya untuk dijadikan tersangka dalam kasus ini mengingat perannya disebut dalam surat dakwaan yang disusun KPK, Johan hanya menjawab normatif. Kata Johan, pihaknya akan terus bekerja secara profesional. Siapapun bisa jadi tersangka asalkan memiliki dua alat bukti yang kuat.

KPK memang terus mendalami keterlibatan Angie dalam kasus suap wisma atlet. Buktinya, istri mendiang Adjie Massaid itu beberapa kali dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Bahkan, dalam sidang suap wisma atlet sebelumnya dengan terdakwa Mindo Rosalina Manulang, dan Mohammad El Idris terungkap bahwa Angie pernah melakukan perbincangan dengan Rosalina via Blackberry messenger (BBM). Salah satu perbicangannya, Angie meminta jatah dengan menggunakan kode Apel Malang dan Apel Washington.

Baca Juga :  Baru Semalam "Menginap", Angie Sudah Mengeluh Sakit

Rosalina dalam persidangan pun menyatakan bahwa yang dimaksud Apel Malang adalah kode untuk menyebut mata uang rupiah sedangkan Apel Washington untuk menyebut mata uang dollar.

Johan lalu menerangkan bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan di persidangan untuk menelusuri siapa saja yang terlihat dalam kasus tersebut. “Kami tetap akan menunggu perkembangan dalam persidangan,” kata pria yang pernah mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK itu.

Dibagian lain, Wakil Ketua KPK M Jasin saat dihubungi kemarin menambahkan bahwa pihaknya tidak bisa seenaknya menindak semua orang yang disebut-sebut Nazaruddin terlibat dalam kasus suap wisma atlet. “Tidak lantas semua yang disebut-sebut Nazaruddin kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Jasin.

Menurutnya KPK adalah lembaga profesional yang tidak bisa menindak seseorang hanya berdasarkan tudingan dan omongan pihak lain. Tapi semuanya harus berdasarkan alat bukti yang kuat.

Sementara itu, Partai Demokrat cukup kerepotan dengan maneuver Nazaruddin terakhir. Demokrat sampai merasa perlu meluruskan secara resmi nyanyian Nazaruddin di persidangan. Terutama, yang ikut menyeret nama SBY, seputar pertemuan pada 23 Mei 2011, di kediaman SBY, di Cikeas.

Konferensi pers khusus mengenai hal tersebut dipimpin oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin. Dia mengakui, kedatangan Nazar di Cikeas, pada 23 Mei 2011.

Namun, dia memaparkan, bahwa kedatangan Nazaruddin di Cikeas saat itu merupakan kelanjutan rentetan sidang Dewan Kehormatan, yang membahas posisi yang bersangkutan sebagai bendahara umum. Pertemuan 23 Mei 2011, sekitar pukul 09.00 WIB, itu merupakan kelanjutan rapat dewan kehormatan sehari sebelumnya.

“Jadi, bukan untuk membicarakan kasus atau pamitan kepada Pak SBY. Ini yang kita klarifikasikan saat ini,” ujar Amir, dalam jumpa pers, di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, kemarin (1/12).

Dia lantas membeber, bahwa dalam rapat dewan kehormatan 22 Mei 2011, Ketua Umum PD Anas Urbaningrum sempat mengusulkan kepada SBY sebagai ketua dewan Pembina agar mau menerima kaedatangan Nazaruddin. Tujuannya, agar dapat memperoleh klarifikasi atau apapun dari Nazaruddin secara langsung.

SBY, kata Amir, sempat menolak usul tersebut. “Tetapi kami di Dewan Kehormatan kemudian melihat ada satu isyarat bahwa Saudara Nazaruddin akan patuh,” lanjut Amir.

Baca Juga :  Luncurkan KanalTV, KPK Masifkan Pesan Antikorupsi

Karena itu, kemudian mayoritas anggota dewan kehormatan akhirnya sepakat mengusulkan agar SBY mau menerima. Akhirnya meskipun keberatan, kemudian beliau sepakat untuk menerima Nazar. “Tapi, dengan syarat seluruh anggota dewan kehormatan hadir,” tandasnya.

Pertemuan pun dilaksanakan. Nazaruddin jadi dating ke Cikeas. Namun, terang Amir, saat rapat dewan kehormatan baru berlangsung, tiba-tiba Nazaruddin menyampaikan keberatan atas usulan pengunduran dirinya sebagai bendahara umum. “Saat itu, kami menyarankan agar Nazaruddin meninggalkan ruang rapat, dan kami pun melanjutkan sidang,” tandasnya.
Kesepakatan yang dicapai pasca Nazaruddin meninggalkan sidang adalah menghentikan Nazaruddin, bukan hanya sebagai bendahara umum, tapi juga sebagai anggota. Selanjutnya, SBY menginstruksikan agar dewan kehormatan melakukan konpers 23 Mei 2011, malam hari. “Jadi inilah pertemuan di Cikeas itu yang mau kita sampaikan dan luruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang aneh di mata masyarakat,” pungkas menteri hukum dan HAM tersbeut.

Sementara itu, secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie tak mau berkomentar sola terbawanya nama Angelina Sondakh dalam dakwaan jaksa terhadap Nazaruddin. ‘’Urusan hukum tidak perlu saya komentari, biarkan hukum berjalan sebagaimana aturan main,’’ kata Marzuki di gedung DPR, kemarin.

Dia juga tak mau menanggapi ‘nyanyian’ Nazaruddin yang merasa kasusnya hanya dilokalisasi secara terbatas pada orang -orang tertentu saja. ‘’Jangan setiap omongan Nazaruddin diminta komentar saya. Seolah nggak ada kerjaan lain. Kita ini banyak kerjaan lain menyangkut republik ini,’’ ujar Marzuki yang juga Ketua DPR, itu.

Dengan nada agak tinggi, dia menegaskan bahwa persoalan hukum jangan selalu dikaitkan dengan politik. ‘’Hukum silahkan berjalan,’’ tandasnya. (kuh/dyn/pri/jpnn)

jpnn.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*