Kasus Tapsel, Kejatisu Tidak Transparan

Walikota Medan, Rahudman Harahap, telah ditetapkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapsel TA 2005 Rp1,5 miliar lebih.

Sejauh ini baru 6 saksi yang diperiksa, sementara Rahudman Harahap, sendiri belum diperiksa, karena surat izin pemeriksaan terhadap dirinya belum turun dari Presiden RI.

Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Kompak) Sumatera Utara menilai Kejatisu terkesan lamban dalam kasus ini. “Kita menilai ini tidak transparan dalam pemeriksaan kasus ini. Kita takut akan ada rekayasa bukti-bukti keterlibatan tersangka pada kasus korupsi,” kata Koordinator Kompak, Rosul Al Amin, siang ini.

Menurut Rosul, jika benar Kejatisu telah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan ke Presiden RI, mana bukti copinya. Tanggal dan bulan berapa surat izin pemeriksaan dilayangkan tidak bisa dibuktikan Kejatisu.

Rosul menjelaskan, sikap Kejatisu melalui Kasubsi Humas Kejatisu, Andre Simbolon, menambah rasa kecurigaan besar. Pasalnya, saat ditanyakan tanggal berapa surat itu dilayangkan Kejatisu.

“Sudah dikirim surat izin pemeriksaan, Rahudman Harahap, ke Presiden. Tapi, tidak tahu pasti tanggal berapa,” ujar Rosul menirukan ucapan Kasubsi Humas Kejatisu, Andre Simbolon.

Asisten Pidana Khusus Kejatisu, Erbindo Saragih, sebelumnya mengatakan kalau surat izin pemeriksaan Rahudman Harahap, telah dilayangkan pada tanggal 2 November lalu ke Presiden melalui Kejaksaan Agung.

Sebelumnya Kompak dalam aksinya menuntut Kejatisu agar menahan mantan Sekdakab Tapsel, Rahudman Harahap, agar tidak menghambat jalanya pemerintahan di Kota Medan.

Baca Juga :  Hitung Cepat Indo Barometer: Duet Gatot-Tengku Unggul 32,84 Persen

Selain itu, mendukung langkah Kejatisu mengusut tuntas dugaan korupsi mantan Sekdakab Tapsel itu, Kejagung dan Presiden RI tidak tembang pilih dalam pemberantasan korupsi, meminta Kejatisu agar segera melimpahkan perkara dugaan korupsi Rahudman ke KPK, jika dalam 2 minggu kedepan Kejagung dan Presiden RI tidak mengeluarkan surat izin pemeriksaan.

Serta meminta DPRD Medan segera mengambil langkah politik terkait penetapan, Rahudman Harahap, sebagai tersangka. Rosul mengatakan, kelima tuntutan itu merupakan buktin nyata keperdulian mahasiswa dalam membantu proses hukum ke arah yang kredibel. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*