Kasus Tapsel, Rahudman ‘stel’ polisi?

www.waspada.co.id

(Waspada Online)

MEDAN – Kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan 2005 kembali disorot polisi, belakangan ini, setelah lama kasus ini tak jelas. Kasus ini merugikan negara senilai Rp1.590.944.500.

Baru-bari ini, pihak kepolisian memberikan perhatian khusus dalam mengungkap dan menuntaskan kasus ini. Namun, hari ini tiba-tiba, polisi kembali memperlihatkan ketidakjelasannya dengan memberikan pernyataan yang tidak konsisten.

Kepada Waspada Online, hari ini, kepala satuan III Tipikor Direktorat Reskrim Polda Sumut, AKBP Endri Prastiono, mengatakan bahwa proses kasus ini masih seperti awal, polisi hanya melengakapi berkas Amrin Tambunan. ”Belum mengarah ke Rahudman karena kami saat ini sedang melengkapi berkas. Kalau untuk mengarah ke Rahudman, masih jauh,” katanya.

Sementara itu, Senin (26/4) lalu, Endri mengaku bahwa Rahudman Harahap adalah ‘target’ sebagai tersangka yang merupakan aktor intelektual dalam kasus ini. “Keterlibatan Rahudman dalam kasus ini sangat besar, karena saat itu menjabat sebagai atasan langsung Amrin Tambunan. “Menurut pengakuan Amrin, korupsi itu tidak dilakukan sendiri,” jelas Endri.

Pengakuan itu juga disepakati oleh praktisi hukum Sumatera Utara, Julheri Sinaga, yang menilai bahwa penanganan kasus Tapsel ini menjadi perhatian publik. Maka, Polda Sumut diharapkan selain transparan terhadap masyarakat, juga harus bekerja secara profesional dan proporsional.

“Amrin Tambunan bukan pemegang kebijakan pada waktu itu, pasti ada aktor lain yang bersembunyi di balik kasus tersebut,” ungkap Julheri, kepada Waspada Online.

Endri juga sebelumnya mengaku, setelah menangkap Amrin dan memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai barang bukti, semuanya telah memperkuat keterlibatan Rahudman. “Sesuai pemeriksaan dan barang bukti yang miliki, kami yakin tersangkanya tidak hanya Amrin, pasti ada tersangka lain, termasuk calon walikota Medan itu,” kata Endri.

Baca Juga :  Dana Insentif Guru Diduga “Diendapkan” Untuk Di Depositokan

Menanggapi sikap kepolisian yang tidak ini, Ray Rangkuti, direktur eksekutif Lingkar Madani (LIMA), menilai bahwa Polda Sumut harus mengambil sikap tegas. “Polda Sumut yang harus tegaskan menetapkan status dari kasus ini. Jangan membuat kasus ini seolah mati suri,” katanya kepada Waspada Online, malam ini.

“Kalau memang Rahudman terbukti bersalah, harus segera diusut dan tangkap dia. Tapi kalau tidak terbukti, segera keluarkan SP2. Jangan buat publik berasumsi negatif terhadap masalah ini, termasuk terhadap kepolisian, dalam hal ini pihak Polda Sumut,” tegas Ray.

Ray juga meningatkan, cara penanganan kasus yang tidak jelas seperti kasus ini membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap supremasi hukum. Ketidaktegasan dan ketidakonsistenan pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus memberikan alasan kuat kepada masyarakat untuk hilang kepercayaannya terhadap hukum di Indonesia.

“Hal seperti inilah yang membuat masyarakat tidak percaya dengan para penegak hukum di Indonesia. Sangat disayangkan dan berbahaya kalau benar-benar sampai terhadi seperti itu,” Ray menegaskan.

Pertanyaan muncul apakah Rahudman telah ‘stel’ polisi untuk membungkam kasus ini, dengan cara melakukan pendekatan khusus mengingat dirinya sedang mempersiapkan diri menghadapi Pilkada Medan 2010 bulan Mei mendatang.

Menanggapi kemungkinan itu, ketua umum dewan pengurus Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU), Zamzami Umar, berpendapat bahwa kemungkinan itu tentu ada. Namun perlu menunggu hasil pasti dari kepolisian. “Proses penyidikan diawali dengan pencarian bukti, kemudian melakukan penyidikan. Mungkin tahap ini belum tuntas,” katanya.

Zamzami mengatakan bahwa pengangkapan terhadap Rahudman akan dilakukan setelah semua proses itu dilakukan. “Setelah semua itu beres, pasti polisi akan tangkap Rahudman,” nilainya.

Selain itu, Zamzami juga mengatakan, kepastian keterlibatan Rahudman dan kapan harus diproses sepenuhnya tergantung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dalam hal upaya Rahudman ‘mengamankan’ polisi, kecil kemungkinannya. “Kalau Rahudman coba ‘amankan’ polisi, saya rasa tidak mungkin berhasil karena kalaupun itu dilakukann, polisi pasti akan menolak.

Baca Juga :  Photo Ekslusive Tribun Medan: Kebakaran Pajak USU Medan Hanguskan 120 Kios

Hal itu didasari situasi dan keadaan Polri saat ini, dimana pihak kepolisian nasional belakangan ini menjadi sorotan masyarakat dengan adanya kasus yang melibatkan Komjen Susno Duadji. “Polri saat ini institusi hukum yang paling disorot pasca diungkapnya kebobrokan Polri oleh Susno Duaji. Jadi untuk saat ini polisi tak mungkin berani ambil resiko untuk menerima upaya suap dari siapapun,” kepada Waspada Online, malam ini, Zamzami yang juga analis hukum dari Universitas Medan Area (UMA), berpendapat.

Baru-baru ini, pemegang kas daerah pemerintahan kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) 2005, Amrin Tambunan, telah ditangkap dan saat ini berada di sel tahanan Polda Sumut, yang terus mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus korupsi  dana bantuan desa dan dana kas daerah Pemkab Tapsel  pada tahun 2005. Saat itu, Rahudman menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Tapsel.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Bapak Kapolda yg terhormat tolong perjelas masalah kasus korupsi di tapsel jangan terkesan lambat yg nantinya akan menimbulkan asumsi yg negatif dari publik terhadap kinerja Polda Sumut karena sekarang kita telah melihat bagaimana citra kepolisian tercoreng jgn di tambah lg dengan hal-hal seperti ini tolonglah tegakkan hukum di negeri ini seadil-adilnya jgn pandang bulu

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*