Kejagung Bohong Soal Izin Rahudman Telah Diajukan Ke Presiden

Kejaksaan Agung terkesan memperlambat persoalan kasus hukum mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Selatan Rahudman Harahap. Bahkan, Kejaksaan Agung telah menyampaikan informasi bohong dengan menyebutkan surat izin pemeriksaan telah diajukan ke Presiden.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Babul Khoir Harahap, menyatakan sebelumnya pada Desember 2010 lalu, telah mengirimkan berkas izin pemeriksaan Rahudman Harahap yang telah direvisi ke Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg). Pengajuan itu untuk mempercepat proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara.

Ketika dikonfirmasi Waspada Online di Sekretariat Negara, surat tersebut kesulitan dilacak, karena tidak adanya bukti registrasi pengiriman ataupun nomor penanggalan surat. Pihak bagian surat menyurat Setneg meminta contoh lampiran surat atau minimal nomor registrasi surat.

Namun ketika dimintai bukti pengiriman dan nomor surat ke Kejaksaan Agung, Kapuspenkum Babul Khoir tidak dapat memberikan bukti nomor surat ataupun registrasi pengiriman. Bahkan, Babul menyebutkan surat izin pemeriksaan Rahudman Harahap yang kini menjadi Walikota Medan hingga saat ini masih dalam proses.

Proses tersebut, kata Babul, masih berlangsung di internal Kejaksaan Agung (Kejagung). Babul yang ditanyai maksud dari ‘masih dalam proses’ itu berarti surat belum juga dikirim ke Presiden, Babul mengiyakan. “Surat masih kita proses. Setelah diperiksa ternyata masih di Pidsus, dalam proses perbaikan,” kata Babul kepada Waspada Online, hari ini.

Baca Juga :  Anggota DPRD Sibuk Ber-86 - Badan Kehormatan DPRD Sibolga Keluarkan Imbauan

Menurut Babul, masih ada beberapa kekurangan dalam surat yang harus dilengkapi sebelum dapat dikirimkan. Ini berarti surat izin tersebut juga belum diterima Setneg apalagi sampai ke tangan presiden.

Sebelumnya Babul Khoir menyebutkan surat izin pemanggilan dan pemeriksaan Rahudman Harahap yang telah dikirim ke Setneg itu nantinya juga akan diproses lagi, sehingga harus menunggu waktu. “Surat tersebut oleh Setneg akan diproses lagi,” ungkap Babul.

Sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, M Amari, mengatakan surat izin pemeriksaan dari Presiden terhadap Walikota Medan Rahudman bisa saja turun dalam waktu seminggu. “Bisa seminggu, dua minggu dan satu bulan, tergantung longgarnya mereka,” ujarnya menjawab pertanyaan Waspada Online.

Amari menyebutkan, turunnya surat izin Presiden sangat tergantung pelaksanaan proses di Seskab. “Tergantung pelaksanaanya, jadi tidak langsung ke Presiden, tapi ke Seskab dulu,” tambahnya.

Yang jelas, kata Amari, pihaknya telah mendisposisi surat itu untuk diteruskan ke Menteri Sekretariat Kabinet. “Baru diproses, kan baru beberapa hari lalu (sampai). Sudah saya disposisi untuk diproses,” katanya.

Amari menyebutkan, proses permohonan izin pemeriksaan terhadap pejabat negara mulanya diproses di Menteri Sekretaris Kabinet. “Kita kirim surat dulu ke Seskab, kemudian diekspose permulaan. Kalau disetujui, baru kita kirim resmi ke Presiden,” ucapnya.

Rahudman merupakan tersangka dugaan kasus korupsi dana APBD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Ia dijadikan tersangka oleh Kejati Sumut sejak 25 Oktober 2010. Namun kasus tersebut tidak dapat disidik lebih lanjut, karena terganjal surat izin pemeriksaan terhadap kepala daerah dari Presiden. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Inalum Dengan Segala Permasalahannya

1 Komentar

  1. He . hee .. hee … , kok rumit? Emang sulit mikirin? Logika awam di daerah sih mudah saja susur alur benang-merahnya, Rahudman dan Babul Khoir kan masih satu klan? Solidaritas primordial apa sudah bersih rupanya di birokrasi?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*