Kejaksaan Madina Diminta Usut Dana Pilgubsu

Kejaksaan Negeri Panyabungan diminta mengaudit dan menyelidiki dana pemutakhiran data Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2008 yang diperkirakan kurang lebih Rp400 juta yang diposkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Madina.

Karena diduga, program pemutakhiran data yang dananya ditampung dalam APBD dan BDB Sumut itu telah difiktifkan untuk kepentingan orang tertentu. Isunya, dalam pelaksanaan program tersebut terkesan tertutup karena kepala dinasnya hanya memberdayakan beberapa oknum staf tertentu.

Menurut sumber pagi ini, data penduduk yang pernah diminta KPUD Madina untuk pemutakhiran data pemilih tetap pada Pilgubsu 2008, statusnya sama dengan data penduduk pada 2004 yang digunakan sebagai data pada Pilkada saat itu.

Berdasarkan itu, logikanya program pemutakhiran data penduduk yang menelan uang rakyat ratusan juta rupiah tidak dilaksanakan dinas yang bersangkutan dengan baik sesuai tuntutan juknis pelaksana.

Akibatnya, hal itu memicu berkembannya isu terjadi dugaan KKN ataupun mark- up dalam program itu.

Karenanya, sudah wajar jika aparat penegak hukum di Madina bertindak cepat secara arif guna menjawab pertanyaan publik untuk mencegah merebaknya isu-isu korupsi yang dapat mencemarkan nama Madina keluar daerah.

Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146654:kejaksaan-diminta-usut-dana-pilgubsu&catid=15:sumut&Itemid=28

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Kapolres Tapsel didesak tangkap penganiaya wartawan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*