Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Resmi Menetapkan Walikota Medan Rahudman Harahap Sebagai Tersangka

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akhirnya menetapkan mantan Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan (Tapsel) yang saat ini menjabat Walikota Medan Rahudman Harahap sebagai tersangka. Ia disangka melakukan korupsi dana pembayaran Tunjangan Penghasilan aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) APBD Pemkab Tapsel tahun 2005 sebesar Rp1,5 miliar.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut, Erbindo Saragih yang dikonfirmasi Waspada Online, pagi ini, membenarkan penetapan status tersangka terhadap Rahudman Harahap. Menurutnya, saat peristiwa terjadi, Rahudman Harahap menjabat Sekdakab Pemkab Tapsel pada Tahun 2005 silam.

Ia membenarkan bahwa penetapan status tersangka untuk Rahudman Harahap merupakan perkembangan penyidikan dan terdakwa sebelumnya Amrin Tambunan yang merupakan bawahan Rahudman Harahap.

“Ini merupakan perkembangan dari penyidikan terdakwa Amrin Tambunan dan mereka melakukan secara bersama-sama,” ujar Saragih.

Amrin Tambunan sendiri  selaku pemegang kas Sekretariat Kabupaten Tapanuli Selatan telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus tersebut. Amrin didakwa korupsi pembayaran TPAPD triwulan I, II, III dan IV sebesar Rp5.955.390.000 (Lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Bendahara Umum.

Namun jumlah uang yang disalurkan kepada Kepala Bagian Pemerintah Desa adalah sebesar Rp4.364.445.500 (empat milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah). Tindakan ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.590.944.500 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Sumut.

Baca Juga :  Pendidikan Sumut Tunjukkan Indikasi Kegagalan

Amrin Tambunan ditangkap aparat Direskrim Poldasu dari Palembang Sumsel pada Kamis (15/4). Dalam kasus ini Amrin Tambunan dijerat Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 tahun 1991 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

Sumber: waspada-online

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*