Kejari Padang Sidempuan Dianggap Tak Becus Tangani Dugaan Korupsi Rp6,3 M ; Kejatisu Diberi Tenggang Waktu Dua Minggu Menindaklanjuti

Medan, (Analisa)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Sidempuan dianggap tidak becus menuntaskan dugaan korupsi sekitar Rp6,3 miliar di Pemko Padang Sidempuan. Untuk itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diberi tenggang waktu dua minggu untuk menindaklanjutinya.

Hal itu disampaikan puluhan massa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPR) saat berunjukrasa di Kejatisu, Senin (1/3). Mereka mengancam akan menggelar aksi di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Cikeas, jika hal itu tidak ditanggapi Kejatisu.

Tenggang waktu ini diberikan AMPR yang juga mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Padang Sidempuan (AMP), sebab selama ini dugaan korupsi salah satunya dana pemekaran senilai Rp2 miliar ini tak diusut. Pada 2009 ada anggaran senilai Rp2 miliar, kenyataannya anggaran ini sudah dikucurkan, artinya seluruh tahapan pemekaran harusnya dianggarkan, tapi tahapan belum pernah dilaksanakan.

Koordinator Aksi AMPR, Halomoan Harahap dalam orasinya menyatakan, atas dasar itulah, pihaknya memberikan waktu dua minggu untuk mengusut. Mereka juga meminta Kejatisu segera merespon dugaan tindak pidana korupsi dan sigap dalam melakukan penyelidikan.

Sementara Hajrul Aswat selaku pimpinan aksi menambahkan, uang senilai Rp2 miliar itu diduga diambil untuk kepentingan pribadi Ketua Panitia Pemekaran Madina.

Sejumlah nama dan instansi yang terlibat dalam dugaan korupsi yakni di Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan modus tenaga ahli, khususnya pemeliharaan kolam renang dan dana kesebelasan PSKPS.

Baca Juga :  Pelaksanaan Simulasi 3 dan 4 Gladi Bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK ) Di SMK Negeri 1 Barumun Berjalan Sukses

Desak tindaklanjuti

Selain itu, dugaan penyelewengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2009, penyelewengan oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Padang Sidempuan.

Atas dugaan itu, massa “gerah” sehingga mendesak Kejatisu menindaklanjutinya, dan massa mencurigai Kejari Padang Sidempuan dalam pengusutan kasus ini. “Seperti ada udang dibalik bakwan,” sebutnya.

Salah seorang Staf Humas Kejatisu, Andre Simbolon, menanggapi aspirasi massa berjanji menyampaikan aspirasi massa pada pimpinan Kejatisu, guna menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Katanya, informasi dugaan korupsi pemekaran di Kabupaten Madina sebagaimana disampaikan massa merupakan informasi baru yang diterima Kejatisu, sementara untuk Pemko Padang Sidempuan hingga kini pihak Kejatisu masih melakukan penyelidikan. (dn)

Sumber: www.analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*