Kejari Padangsidimpuan komit berantas korupsi

P.SIDIMPUAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi dalam wilayah hukumnya meliputi Kota Padangsidimpuan, kabupaten Tapanuli Selatan, Padanglawas dan Padanglawas Utara.

“Kejari kini menangani sembilan perkara korupsi. Proses hukumnya ada yang sedang tahap banding atas putusan pengadilan, sidang, penyidikan, dan penyelidikan,” kata Kajari, Indrasyah Djohan Nasution, tadi malam.

Kajari merinci, sembilan perkara itu, dua perkara telah diputus dengan terpidana H Tongku Palit Hasibuan dan Suripto atas kasus gratifikasi PPh 21 di Pemkab Tapsel.

Satu perkara korupsi sertifikat Prona BPN Tapsel 2008 ditangani Cabjari Sipirok dengan terpidana Soleh Muhammad Darda. Dituntut 1 tahun 6 bukan dan diputus 1 tahun 3 bulan. Kerugian negara diakibatkannya Rp24 juta.

Satu perkara korupsi Beras Miskin 2008 di Cabjari Sibuhuan dengan terpidana Gozali Lubis. Dituntut 1 tahun 6 bulan dan diputus 1 tahun, kerugian negara Rp27 juta.

Satu perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2009 masih dalam tahap persidangan. Terdakwa DN, dan perkiraan kerugian negara yang dikibatkan perkara dugaan korupsi itu Rp61 juta.

Satu perkara masih dalam tahap persidangan adalah kasus di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tapsel dengan terdakwa AS. Satu perkara juga masih dalam proses sidang adalah kasus dugaan korupsi di Bina Marga Sumut dengan tersangka JS terkait pekerjaan jalan di Tapsel.

Dua perkara lagi, saat ini masih dalam penyidikan. Yakni perkara dugaan korupsi di Bina Marga Pemprov Sumut dengan tersangka Ir IS, yang juga terkait pekerjaan jalan di Tapsel. Kemudian dugaan korupsi Dinas Perhubungan Provsu dengan tersangka H, terkait proyek di Bandara Aerk Godang Paluta.

Baca Juga :  Seorang Tewas Akibat Banjir di Mandailing Natal Sumut

Saat ini satu perkara dengan dua terdakwa sedang dalam tingkat kasasi di MA, karena tidak terima dengan putusan pengadilan negeri dan pegadilan tinggi. Yakni korupsi APBD Pemko P.Sidimpuan dengan terdakwa KD dan PH.

“Dalam menangani kasus korupsi ini, kita tetap menghormati hak azasi manusia (HAM). Yakni dengan berpedoman kepada azas praduga tak bersalah. Kita tidak sembarang melakukan penahanan, jika belum terbukti kesalahannya. Terutama dalam hal kerugian keuangan Negara, semua ditangani secara profesional,” tegas Kajari.

Sekaitan degan momentum peringatan hari anti korupsi sedunia, Nasution, telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk berkerja maksimal. Khususya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*