Kejati Sumut Rahasiakan Korupsi USU?

MEDAN – Hingga saat ini sama sekali belum ada kejelasan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), terhadap kasus dugaan korupsi senilai Rp38 miliar, untuk pengadaaan alat kesehatan (alkes) yang terjadi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU).

Wacana yang berkumandang menyatakan, hal ini dikarenakan adanya bisikan dari pihak USU terhadap para petinggi di Kejatisu yang merupakan alumni USU, untuk meredam kasus ini. Selain itu proses penanggulangan kasus ini juga disinyalir untuk sengaja dirahasiakan demi menjaga nama baik USU senagai salah satu universitas terkemuka di Sumut.

Menyikapi hal ini, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Nuriyono mengatakan, Kejatisu harus bisa bertindak fair dalam melakukan proses hukum terhadap kasus ini, karena hal ini menyangkut asumsi publik baik terhadap USU, maupun terhadap kinerja Kejatisu sendiri.

“Kejatisu mesti transparan, jangan sampai masyarakat berspekulasi terlalu banyak mengingat anggota Kejatisu banyak yang lulus dari USU, ini kan gak ada hubungannya dengan almamater dalam menjaga nama baik USU itu sendiri. Semua harus ditindak dengan jelas,” ujar Budiono kepada Waspada Online, tadi malam.

Sebelumnya Humas Kejatisu mengungkapkan bahwa kasus ini belum siap untuk dipublikasikan, menanggapi hal tersebut Budiono menambahkan bahwa media dan masyarakat juga harus mengawal dan melakukan pengamatan terhadap kasus alkes USU itu sendiri.

Baca Juga :  PLN Akui Pemadaman Listrik Sumut Berlanjut

“Peran media dan masyarakat juga sangat penting, kita harus tahu alasan mengapa Kejatisu belum siap untuk mempublikasikan masalah ini. Kita harus dapat kejelasan dan keterangan yang transparan dari Kejatisu itu sendiri,” kata Budiono.

Budiono juga menghimbau agar Kejatisu jujur dalam penanganan kasus ini, jika memang Kejatisu tidak sanggup untuk menangani kasus ini bisa saja Kejatisu menggandeng Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk bersama-sama menindak lanjuti proses penyidikannya.

“Kalau Kejatisu gak sanggup menangani kasus ini, kenapa tidak memasukkan KPK untuk membantu penyelesaian kasus ini. Sebenarnya tidak alasan bagi Kejatisu untuk tidak melanjutkan kasus alkes ini hingga ke permukaan,” pungkasnya.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*