Kejatisu Minta Izin Presiden Periksa Syamsul

Selasa, 09 Pebruari 2010 – www.metrosiantar.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menetapkan status tersangka atas dugaan korupsi APBD Langkat periode 2000-2007 yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin SE yang saat itu menjabat Bupati Langkat.

MEDAN-METRO; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menetapkan status tersangka atas dugaan korupsi APBD Langkat periode 2000-2007 yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin SE yang saat itu menjabat Bupati Langkat. Karenanya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengaku tak tinggal diam untuk melakukan pengusutan lebih lanjut.
Salah satunya, menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberikan persetujuan pada pihaknya guna memeriksa Syamsul Arifin.

“Kita juga ikut bertindak kok. Dasar kita melakukan penyelidikan adalah adanya laporan masyarakat. Hasilnya sekarang, kita telah meningkatkan pemeriksaan menjadi penyidikan,” terang Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajatisu) kepada POSMETRO MEDAN (grup METRO), Senin (8/2) pagi usai melantik Wakajatisu baru Babul Khoir SH beserta tiga Kajari di jajarannya.

Dijelaskan pria berpangkat dua bintang emas di pundaknya itu, perkembangan kasus dugaan korupsi APBD Langkat periode 2000-2007 yang melibatkan Syamsul dan pejabat Langkat lainnya, saat ini masih didalami KPK dan Kejatisu.

“BPK telah melaporkan hasil audit ke KPK, karena mereka lah yang menyerahkan kasus ini sebelumnya ke KPK,” ujarnya usai keluar dari aula lantai III gedung Kejatisu.

Ditanya soal pemeriksaan yang dilakukan pihaknya, Sutiyono mengaku terus berkoordinasi dengan KPK. Saat ini, lanjutnya, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada KPK untuk meminjam data-data dan barang bukti guna pendalaman kasus tersebut.

Baca Juga :  Ketua Komisi VIII DPR-RI Sampaikan Sosialisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan

“Barang bukti sama KPK semua. Kita sudah memohon untuk meminjamnya guna pemeriksaan yang kita laksanakan. Bila nanti barang bukti sudah sama kita, maka akan kita padukan dengan keterangan saksi yang telah kita periksa. Setelah itu, secepatnya kita akan bisa tentukan para tersangka dugaan korupsi ini,” katanya meyakinkan.

Selain telah mengajukan permohonan peminjaman barang bukti pada KPK, Sutiyono juga menegaskan telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberikan persetujuan pada pihaknya guna memeriksa Syamsul Arifin.

“Akhir Januari lalu telah kita kirimkan permohonannya. Jadi saat ini, kita masih menunggu. Bila sudah keluar dan disetujui, secepatnya kita akan lakukan pemeriksaan,” cetusnya.

Ditanya apakah pemeriksaan pihaknya dapat berbentur dengan pemeriksaan yang dilakukan KPK, Sutiyono langsung menampik.

“Ah, tidak lah. Kita kan terus melakukan koordinasi. Kita selalu bertanya KPK sudah menangani kasus tersebut sampai mana. Dengan koordinasi yang kita bangun, bisa saja nanti KPK yang menangani kasus ini seluruhnya, atau sebaliknya. Prinsipnya, kami bekerja secara profesional dan transparan. Siapapun tidak ada yang kebal hukum, siapa yang bersalah pasti akan diproses sesuai hukum yang berlaku, dan tidak akan kita tutup-tutupi,” pungkasnya.

Sebelumnya, terkait kasus ini, Syamsul Arifin telah dimintai keterangan oleh KPK atas statusnya sebagai mantan Bupati Langkat. Dugaan korupsi APBD Langkat tersebut, terindikasi kuat karena sudah adanya pengembalian uang negara sebesar Rp67 miliar dari Rp102 miliar yang menjadi kerugian negara. (syahrul/pmg)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Semburan Lokon Setinggi 500 Meter

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*