Kejatisu Segera Usut Dugaan Korupsi Rp. 26 M di Tapsel

Kesatuan Aksi Mahasiswa Pro Anti Korupsi (KAMPAK) melaporkan kasus dugaan korupsi di Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) senilai Rp26 miliar ke Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), kemarin. Kejatisu berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Edi Irsan K Tarigan ketika dihubungi, Kamis (27/5), membenarkan pihaknya telah menerima berkas pengaduan kasus dugaan korupsi tersebut.

“Kita akan meneliti serta menindaklanjuti pengungkapan kasus dugaan korupsi di Pemkab Tapsel ini,” kata Edi.

Laporan kasus dugaan korupsi ini disampaikan puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa pro Anti Korupsi (KAMPAK) dalam aksi unjuk rasa di Kantor Kejatisu pada Selasa (25/5) lalu.

Aksi demo yang dilakukan puluhan mahasiswa, seraya membawa poster dan spanduk yang dibentangkan di depan gerbang, berisikan desakan dan permintaan agar pejabat yang terkait dalam kasus dugaan korupsi tersebut agar ditangkap serta diproses hukum.

Pada orasinya, koordinator aksi, Soleh Hasibuan membeberkan, kasus dugaan korupsi senilai Rp26 miliar ini bersumber dari dana pajak penghasilan (PPh-21) sebesar Rp26 miliar. Selain itu,  kasus dugaan korupsi pajak provisi sumber daya hutan (PSDH) serta dana reboisasi hutan sekitar Rp678 juta lebih. Kemudian, dugaan penyelewengan dana pajak bumi dan bangunan sebesar Rp259 juta lebih.

“Aparat kepolisian telah menetapkan Amri Tambunan selaku pemegang kas daerah Pemkab Tapsel sebagai tersangka. Seharusnya ada lagi tersangka baru atas kasus yang sama dengan Amri Tambunan,” katanya.

Baca Juga :  Perayaan Natal PWKI P Sidimpuan Khidmat

Dirinya juga menyampaikan ultimatumnya kepada Kejatisu untuk segera mengungkap kasus dugaan korupsi di Pemkab Tapsel senilai Rp26 miliar tersebut. “Kami beri waktu satu minggu kepada Kejatisu untuk memberi kejelasan tentang supremasi hukum terhadap kasus tersebut,” teriaknya.

Menyahuti maraknya aksi demo terkait dengan penyelewengan keuangan negara yang dilakukan pejabat pemerintah, Wakil Direktur LBH Medan, Muslim Muis mengatakan, sebaiknya institusi Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi agar lebih proaktif serta bekerja secara cepat dan profesional.

“Jangan ada istilah tebang pilih dalam memproses kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara,” tegasnya.

Lebih jauh Muslim mengingatkan pihak Kejaksaan, untuk segera menentukan sikap atas kasus dugaan korupsi tersebut hingga prosesnya sampai ke pengadilan. “Hal ini agar masyarakat mengetahui sosok seorang pejabat yang koruptor,” pungkasnya.

Sumber: http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/Kejatisu_Segera_Usut_Dugaan_Korupsi_Rp26_M_di_Tapsel

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*