Kejatisu Takut Korupsi Rahudman Diambil-alih KPK

MEDAN-Pihak Kejaksaan Tinggi Sumut terkesan khawatir kasus korupsi Rahudman Harahap diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemkab Tapsel T.A 2005 ini sempat dinformasikan penyidikannya dihentikan jaksa.

“Takut kasus diambil alih KPK seperti kasus korupsi APBD Nias dengan tersangka mantan bupati Binahati B Bahea, Kejatisu lalu menetapan Rahudman sebagai tersangka. Kesannya, seolah jaksa bekerja dalam kasus yang sudah ditangani jajaran Kejatisu sejak enam tahun lalu itu. Artinya, KPK tidak akan mencampuri kasus yang masih ditangani Kejasaan atau Polri. Ini akal-akalan. Mantan bupati Nias, hampir 7 tahun jadi tersangka di Kejatisu. Tapi akhirnya kasus SP-3 dan langsung diambil alih KPK. Sekarang Binahati B Bahea bahkan sudah diadili hakim Tipikor, atas kinerja KPK yang begitu cepat,” kata AN, sumber di Poldasu, siang tadi.

Terpisah, Kajatisu melalui melalui Kasi Penkum/Humas Kejatisu Edi Irsan K Tarigan SH MH, justru membantah telah menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan, red) terhadap kasus korupsi mantan Sekda Tapsel kini menjabat walikota Medan tersebut.

Tidak ada itu,” ucap Edi Irsan Tarigan SH singkat ketika dikonfirmasi wartawan, via selueler, Senin (6/6) sore.

Sebelumnya, Kejatisu telah menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel), Drs Rahudman Harahap (RH), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemkab Tapsel tahun 2004 dan 2005.

Baca Juga :  Kapolsek yang Tewas Dimassa Dimakamkan - Polisi Akan Terus Kejar Tersangka

Kajatisu Sution Usman Adji waktu itu melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) atau Humas Kejatisu, Edi Irsan Kurniawan, SH didampingi Kasi Penyidik Kejatisu, Jufri. SH, kepada wartawan mengatakan, Rahudman Harahap ditetapkan sebagai tersangka kasus TPAPD ketika masih menjabat sebagai Sekda Pemkab Tapsel, yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,5 miliar lebih. Sementara anggota Rahudman terkait kasus ini, sudah divonis hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

“Percaya sama kinerja Kejatisu, sama saja percaya dengan tak akan terbitnya matahari pagi,” pungkas sumber, dengan nada ironis.(Bud)

Sumber: medankoma.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*