Kekisruan masalah Pemilihan Ketua UMUM PSSI

Oleh: F. Sormin

Akhir-akhir ini kekisruan di Bidang olahraga khususnya di Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia telah ikut menambah isu Nasional  yang setiap orang mendengar, membaca atau melihat tergugah hatinya untuk memberikan komentar terhadap Pencalonan Ketua UMUM PSSI yang akan memimpin PSSI ke Periode berikutnya. Banyak aturan yang katanya paling benar, paling baik dan paling cocok baik berdasarkan aturan FIFA aturan UU yang berlaku di Indonesia dan aturan lainnya yang seluruhnya itu bisa saja dibuat dalam kondisi sempurna ataupun kurang sempurna pada saat kondisi waktu itu. Namun seiiring dengan perjalanan waktu adakalanya suatu aturan harus di kondisikan dengan kondisi sekarang sehingga terkadang ada hal-hal peraturan yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah, baik melalui pengurus ataupun harus melalui Tingkatan lebih tinggi lagi. Semua tentunya ada mekanismenya dalam pembuatan aturan secara global.

Berangkali dari hati yang jernih dari masing-masing yang menyayangi Sepakbola Nasional, tidak salah memberikan pendapat tengan bagaimana suatu aturan harus dibuat saat ini untuk pencalonan Ketua Umum periode berikutnya. Banyak tentunya pertimbangan-pertimbangan menjadi seorang calon Ketua UMUM PSSI, namun tentunya itu harus memenuhi aturan yang sudah diatur baik oleh Peraturan setingkat UU, PP, Menteri Olahraga atau Peraturan Organisasi Olahraga itu sendiri. Bicara Tingkatan UU dan PP tentunya akan bersandingan dengan Peraturan lebih Luas seperti peraturan FIFA, karena hal itu bisa berhubungan dengan harga diri suatu bangsa yang perlu dijaga satu sama lainnya.

Baca Juga :  MENELISIK PEREDARAN SURAT-SURAT TANAH DI MADINA

Andaikan ada pintu untuk menambah aturan/merevisi aturan dalam peraturan Syarat Calon Ketua UMUM PSSI saat ini (tanpa ada niat untuk membuat tersinggung calon-calon yang kemarin sudah digugurkan oleh panitia banding pemilihan Ketua UMUM PSSI). Komentar jawabanya dari pertanyaannnya adalah sbb:

1.K ira-kira apa pendapat pembaca / masyarakat jika dalam sarat Calon ketua Umum dikesampingkan masalah Kriminal yang sudah berlalu atau dengan kata lain tidak mempermasalahkan tentang apakah dia bekas Narapidana atau bukan baik masa lalu maupun masa sekarang.

2. Setujukah anda jika hal Point Nomor satu diatas tidak perlu permasalahkan.

3. Perlukah dibuat dalam suatu Aturan lebih tinggi (setingkat peraturan Menteri/PP atau setingkat UU) yang mengatakan akan hal boleh atau tidak boleh seseorang mantan Narapidana menjadi seorang Ketua Umum suatu bidang Olahraga di Indonesia ini?.

Pertanyaan2 diatas bukan tidak diperuntukkan untuk bahan kepentingan pribadi atau golongan, namun lebih pada hanya sekedar mengetahui bagaimana pandangan/respond masyarakat terhadap kekisruan masalah Pemilihan Ketua Umum PSSI saat ini.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*