Kelola Dana Desa – Kades di Madina Diminta Transparan

Ketua DPC PDI Perjuangan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mandailing Natal Iskandar Hasibuan. (medanbisnis/zamharir rangkuti)
Iskandar Hasibuan Kelola Dana Desa Kades di Madina Diminta Transparan

Ketua DPC PDI Perjuangan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mandailing Natal Iskandar Hasibuan. (medanbisnis/zamharir rangkuti)

Panyabungan. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Iskandar Hasibuan mengingatkan seluruh kepala desa (Kades) baik yang sudah menerima maupun yang belum menerima dana desa Tahun 2016 untuk selalu transparan mengelola anggaran. Karena jika penggunaanya disalahgunakan akan menimbulkan proses hukum yang bisa menjerumuskan kades ke penjara.

“Sebagai Ketua PDIP Madina yang selalu melakukan komunikasi dengan seluruh Kades maupun aparat desa di 23 kecamatan, mengingatkan kades agar jangan mau ditakut-takuti oleh oknum-oknum yang ingin menggerogoti dana desa, serta selalu transparan dengan membuat papan pengumuman setiap anggaran yang dipergunakan,” ujar Iskandar kepada wartawan, Rabu (24/8) usai berbincang dengan beberapa kepala desa.

Disampaikannya, sesuai laporan dan informasi dari Kades bahwa sejak ke luarnya anggaran dana desa Tahun 2016 di beberapa desa dan kecamatan telah banyak oknum-oknum tertentu dengan berbagai macam dalih untuk mempertanyakan penggunaan dana desa. Disebutkan, apa yang dilakukan oknum-oknum tersebut membuat Kades kewalahan.

“Bagaimana Kades dan aparatnya memberikan penjelasan tentang penggunaan anggaran dana desa, kerjanya saja baru dimulai, tentu ada proses pekerjaannya.

Jika memang ada yang menjadi pengawas kita ucapkan terima kasih, tapi jangan Kades yang dicari, tetapi awasi detik demi detik pekerja yang melaksanakan proyek yang diusulkan sesuai (Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang di usulkan,” katanya.

Menurutnya, persoalan dana desa yang dikelola Kades maupun Plt Kades atau Sekdes yang dipercayakan oleh pemerintah sebaiknya DPRD ikut turun langsung melakukan pengawasan, bukan mengawasi dari kantor saja, tapi harus langsung ke lapangan setiap waktunya. “Kalau kita mau pekerjaannya baik,” katanya.

Baca Juga :  Keputusan Dahlan Iskan Akibatkan Krisis Energi di Sumut

Untuk itu, ujar Iskandar, Kades atau siapa saja yang mengelola dana desa harus transparan dengan cara membuat pengumuman. Dan bila perlu, katanya,

diumumkan di Mesjid pada setiap Jumatnya agar seluruh masyarakat ikut mengawasi, bukan oknum-oknum yang ingin menggerogoti menyaru sebagai ini dan itu, tapi ujung-ujungnya minta bagian. “Ini nggak diperbolehkan lagi,” katanya.

“Apakah Kades atau Plt Kades mau uangnya buat orang lalu pertanggung jawabannya Kades, kalau Kades mau seperti itu, maka siap siapalah masuk penjara. Agar ngak masuk penjara siapkan administrasi dengan baik dan buat papan informasi dan lengkap dengan proyek yang disulkan sesuai hasil musyawarah desa,” ungkapnya. (zamharir rangkuti)

Sumber : medanbisnisdaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 4 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*