Kemaruk Bisnis Kayu: Perwira TNI-AD Serobot Tanah Rakyat Pakai Surat Palsu

Angkola Timur, Pengawasan terhadap perilaku tindak-tanduk tentara khususnya Perwira TNI-AD di Kabupaten Tapsel kelihatannya masih sangat lemah. Seperti yang terjadi belakangan ini seorang Kapten TNI-AD berinisial SS dari Kesatuan Cabang Administrasi Veteran (Minvet) Tapsel, malang melintang terang-terangan berbisnis kayu Pinus. Dalam prakteknya si Kapten SS sering melakukan berbagai pelanggaran Disiplin demi melancarkan urusan bisnis kayunya. Seperti bersekongkol dengan aparat pemerintahan desa untuk merekayasa surat palsu yang dipakai sebagai dalih menyerobot tanah hak milik rakyat.

Dalam penyelidikan Index, Kapten SS sudah lama berbisnis kayu Pinus. Mulai dari memperalat warga Simirik Kota Padangsidimpuan (Psp) tahun 2011, berlanjut minta kuasa dari rakyat petani di Desa Palsabolas Kecamatan Angkola Timur guna alas hak urus Persetujuan Penebangan Kayu Rakyat a/n adiknya di wilayah Ulugajah Tor Simincak pada awal 2012.

Ketagihan berbisnis kayu di Tor Simincak, pada akhir 2012 Kapten SS dan kawannya GS bersekongkol dengan Kades Pargarutan Jae, Juliansah Harahap bersama merekayasa sejumlah surat yang digunakan menyerobot tanah hak milik M. Nawi Harahap petani mantan kades Palsabolas yang sudah bertahun sebelumnya menguasai dan memiliki tanah tsb. Sementara kompotannya sesama mafia bisnis kayu Pinus AH dan TP bersekongkol dengan Kades Palsabolas, Sarip Harahap merekayasa surat yang digunakan menyerobot tanah warisan hak milik Amri Harahap petani Pargarutan Tonga.

Kasus penyerobotan tanah milik orang lain pakai topeng surat rekayasa terindikasi palsu tsb oleh komplotan Kapten SS, GS, AH dan TP diadukan Nawi Harahap dan Amri Harahap kepada kuasa-hukumnya ARM Hutasuhut. Karena Nawi dan Amri yang memiliki surat tanah sejak tahun 1981 dan 2006 terkejut ketika memeriksa ke lokasi, ternyata tanah mereka sudah dipatok oleh komplotan Kapten SS, Nawi dan Amri lalu menyampaikan kasus penyerobotan tsb ke kuasa-hukumnya ARM Hutasuhut.

Karena mengetahui SS adalah perwira TNI-AD yang menurut UU TNI tidak boleh berbisnis swasta, Hutasuhut lalu menyuruh Amri mencabut kuasa –yang pernah diberikan kepada SS—serta mengembalikan uang panjar kayu sebenar Rp. 25 juta yang diberikan SS, dengan surat penbatalan tgl. 25 Februari 2013. Dan Hutasuhut melaporkan kasus komplotan Kapten SS dkk yang bersekongkol dengan Kades Pargarutan Jae dan Kades Palsabolas, ke Pemkab Tapsel.

Baca Juga :  Warga Minta Jalan Sikoring-koring Diaspal

Wabup Tapsel, AR Siregar menindaklanjuti pengaduan tsb dengan memanggil semua instansi terkait mulai Kabag Pertanahan, Kabar Hukum, Kadishut, Kabag Pemerintahan, dengan Surat No. 005/1393/tgl. 4 Maret 2013, guna meminta keterangan pertanggungjawaban dari Camat Angkola Timur Darwin Dalimunte, Kades Sarip Harahap dan Kades Juliansah Harahap, pada rapat di Ruang Sekdakab Tapsel Rabu 6 Maret 2013.

Kapten SS yang mungkin merasa kebal hukum, tidak perlu tunduk dan patuh pada UU TNI dan Peraturan Disiplin TNI, bergerak cepat mencoba menutupi kasus bisnis kayunya dengan merekayasa sejumlah pengaduan. Mulanya Kapten SS membawa istrinya Nursiti Dewi Ritonga –yang Anggota Dharma Pertiwi– mengadukan ARM Hutasuhut yang dituduh memperalat 2 anggota Brimob Detasemen-C di Asrama Maragordong pada Senin 4 Maret untuk membatalkan surat kuasa Amri Harahap pada si Kapten TNI tsb ke Provost Den-C Sat Brimob di Asrama Maragordong. Dalam pengaduan disebut beberapa orang saksi Yusnidar br Regar dan Ferdinan Siregar yang dicurigai saksi palsu, karena tidak ada hadir di tempat kejadian yang diadukan.

Berlanjut si Kapten TNI-AD SS langsung mengadukan Amri Harahap dan seorang petani PasarMatanggor, Hamdani Siregar ke Polres Tapsel, dengan tuduhan penipuan berdalih pemilik tanah bukan Amri tapi mafia kayu AH. Diketahui dari data LP (Laporan Pengaduan) tanpa menyebut pangkatnya, SS menuduh Amri dan Hamdani menipu puluhan juta rupiah karena kayu Pinus di atas tanah Amri tidak bisa diambil SS.

Dari sumber di Kantor Camat Angkola Timur dan di Unit-IV Reskrim Polres Tapsel, ketahuan Kapten SS juga pernah mengadukan AH namun setelah diproses dan dicheck TKP oleh tim Penyidik Sat Reskrim terjadi negosiasi puluhan juta, kasusnya didamaikan di Kantor Camat Angkola Timur.

Baca Juga :  Petani Harus Paham Teknologi

Camat Angkola Timur, Darwin Dalimunte bersama Kades Pargarutan Jae, Juliansah dan Kades Palsabolas, Sarip juga tanpa peduli aturan hukum perwira TNI dilarang berbisnis swasta, ikut menjadi saksi resmi dalam perjanjian perdamaian tertulis Kapten SS dengan AH. Malah copy surat perjanjian perdamaian Kapten SS dijadikan lampiran laporan ke Bupati Tapsel.

ARM Hutasuhut kuasa Nawi Harahap dan Amri Harahap yang ditanya Index, menyampaikan tuntutan kepastian hukum mana yang sah surat tanah tahun 1981 dan 2006 milik Amri dan Nawi ataukah surat tanah dengan para pemilik baru yang muncul mendadak akhir 2012 yang dipegang komplotan Kapten SS dan AH. “Bagi kami ini mutlak pidana murni penyerobotan tanah pakai surat palsu, dan kini ditambah lagi dengan pengaduan palsu putar-balik fakta oleh oknum aparat yang tidak berhak”, ketus Hutasuhut.

 

Polres cuek UU TNI

            Polres Tapsel yang sudah 2 kali memproses pengaduan Kapten SS terkesan cuek terhadap ketentuan UU TNI yang melarang anggota TNI berbisnis, sehingga kasus sengketa bisnis Kapten SS dengan rakyat sipil –tanpa crosscheck pada kesatuan Kapten SS—masih diterima dan diproses. Tak heran, Kapten SS yang belakangan nego dengan AH dan TP, bebas membuat perdamaian tertulis bisnis kayu dengan AH yang diserahkan ke Dinas Kehutanan Tapsel

Denpom I/2-3 Tapsel kecolongan

Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) I/2-3 di Kota Padangsidimpuan juga terkesan seolah tidak tahu terhadap kasus perwira TNI-AD Kapten SS. Padahal selama 2 tahun belakangan ini Kapten SS selalu tetap memakai seragam dinas militer PDH lengkap baret hijau keluar masuk kantor-kantor pemerintahan, kepolisian dan kehutanan, bagi-bagi duit panjar kayu ke rakyatdan terima kuitansi uang kayu, bahkan berseragam dinas PDH menjemput uang hasil jual kayu ke pabrik-pabrik pengolahan di Siantar, Tebing dan Medan. Urusan yang dibawa Kapten SS jelas bisnis sipil swasta dan bukan dinas militer, namun SS selalu terlihat seperti bangga dan arogan dia bebas anggar seragam dinas PDH TNI-AD untuk urusan bisnis swasta.

Baca Juga :  Bupati Madina Kemungkinan Disidang di Medan

Hebatnya, konfirmasi pers kepada Kapten Suparman Siregar, para komplotannya pekerayasa surat palsu dan penyerobot tanah seperti Gadumbang Sinaga, Abdi Harahap, Timbul Panggabean tak satupun ditanggapi. Kirim sms paparkan kasus-kasus penyerobotan tanah, surat-surat palsu dan praktek bisnis kayu, tak ada yang dijawab.

Bagaimana perkembangan kepastian hukum terhadap surat-surat palsu yang diterbitkan Kades Pargarutan Jae dan Kades Palsabolas yang digunakan menyerobot tanah hak milik Nawi Harahap dan Amri Harahap, masih ditunggu penegasannya dari Pemkab Tapsel. Berikut Index juga masih terus memantau perkembangan kasus pengaduan palsu putar-balik fakta Kapten Suparman Siregar dengan saksinya Gadumbang Singa akan terus dipantau. ( Morniff)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Ini tidak boleh dibiarkan
    Pemerintah harus peduli Dengan Masyarakat kecil (petani)
    Contoh kasus diatas membuktikan aparat tidak konsisten dengan jabatannya
    Pangkat dibuat menjadi senjata untuk menindas masyarakat
    Seharusnya TNI melindungi bukan malah memamfaatkan jabatan sebagai program bisnis/lainya yg merugikan masyarakat
    Ini tidak boleh dibiarkan
    Perintah harus bertindak tegas dalam menangani masalah ini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*