Kemdiknas Dinilai Mabuk Uang

JAKARTA- Anggota Komisi X DPR RI Zulfadli menegaskan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) saat ini tengah mengalami penyakit mabuk uang. Penyakit tersebut kata Zulfadli, pun menular hingga keseluruh institusi dan lembaga pendidikan mulai pendidikan dasar, menengah terlebih pergurun tinggi (PT).

“Keputusan pemerintah yang mengalokasikan dana ABPN sebesar 20,2 persen setara dengan Rp280 triliun lebih telah menjadikan Kementerian Pendidikan Nasional mabuk uang,” kata Zulfadli, dalam acara Dialog Kenegaraan bertema “Amandemen dan Mahalnya Pendidikan” d gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (13/7).

Penyakit mabuk uang itu, lanjutnya, juga diikuti oleh hampir seluruh institusi dan lembaga penyelenggara pendidikan mulai pendidikan dasar hingga PT. “Pada tingkat pendidikan dasar, berkat pengawasan masyarakat kecenderungan mabuk uang itu relatif bisa dikendalikan. Tapi yang namanya lembaga pendidikan menengah dan perguruan tinggi gejala mabuk uang itu semakin tidak terkendali karena berbagai kebijakan pemerintah berkuasa sangat memungkinkan penyelenggara pendidikan meraup uang dari masyarakat tanpa kontrol DPR dan Presiden,” tegasnya.

Salahsatu program Kemdiknas yang kini sangat diperalat oleh penyelenggara pendidikan untuk meraup duit masyarakat adalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Menurut politisi Golkar itu, RSBI telah menggiring SMP dan SMA menjadi barang ekonomi yang sangat mahal karena hampir seluruh SMP dan SMA di kota-kota besar berlomba-lomba untuk menjadikan sekolahnya berpredikat RSBI dengan menggali sumber dana para orang tua murid. “RSBI secara tidak bertanggung jawab telah diperalat oleh penyelenggara pendidikan untuk menghimpun dana dari orang tua murid. Sementara negara dalam hal ini diwakili oleh Kemdiknas tutup mata terhadap seluruh pungutan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah,” ungkap Zulfadli.

Baca Juga :  Jessica: Saya Tidak Pernah Menuangkan Apa Pun ke Kopinya Mirna

Gejala yang sama juga terjadi pada tingkat perguruan tinggi. Dengan alasan berbadan hukum sendiri dan pemerintah menetapkan tujuh perguruan tinggi terbaik, saat ini perguruan tinggi terbaik secara erang-terangan memasang tarif untuk meloloskan lulusan SMA menjadi mahasiswa di lembaga pendidikan tinggi yang dimiliki negara. “Tujuh Perguruan Tinggi yang dilabelisasi sebagai yang terbaik sudah keterlaluan dalam menguras uang rakyat,” tegasnya.

Konyolnya, indikasi kelulusan mahasiswa di tujuh PT terbaik itu adalah kesanggupan kontribusi uang kepada kampus. “Jadi wajar, kalau pada akhirnya mayoritas mahasiswa di PT terbaik itu adalah anak-anak orang kaya yang tidak pernah mengalami secara langsung apa arti kesulitan dan kesusahan hidup mayoritas anak bangsa di negeri ini,” pungkasnya. (fas/jpnn)

Jpnn.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*