Kemendagri Tinjau Kesiapan Propinsi Tapanuli, Sumatera Tenggara dan Nias

MEDAN  – Kementerian Dalam Negeri melakukan peninjauan Tapanuli dan Sumatera Tenggara yang direncanakan menjadi provinsi baru.

Kepala Biro Otoritas Daerah (Otda) Provinsi Sumut Jimmy Pasaribu di Medan mengakui beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri dan DPD RI, Senin (11/3) melakukan kunjungan ke Tapanuli dan Sumatera Tenggara guna melakukan observasi kembali.

Dia menyebutkan beberapa bupati sudah menyerahkan berkas persyaratan pembentukan Provinsi Sumatera Tengah (Sumteng) dan kepala daerah se-Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) juga telah mengantarkan kelengkapan berkas usulan pembentukan provinsi itu  ke Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala daerah asal Sumut yang telah menyerahkan berkas kelengkapan tersebut yakni Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul M Pasaribu, Plt Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution, Bupati Padang Lawas (Palas) Ali Sutan Harahap, Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Riskon Hasibuan dan Wali kota Padangsidempuan Andar Amin Harahap.

“Sekarang proses usulan menjadi provinsi baru itu sedang berjalan. Kunjungan DPD RI dan Kemendagri ke Tapanuli untuk melakukan observasi lapangan tentang kesiapan daerah pemekaran tersebut seperti kantor pemerintahannya, letak kantornya dan ibu kotanya,” katanya.

Mengenai ibu kota calon Provinsi Nias terletak di Gunung Sitoli, Tapanuli di Siborong-borong dan Sumatera Tenggara diajukan Padang Sidempuan, menurut dia, semua persyaratannya telah ada baik lokasi pemerintahannya dan ibu kotanya.

Baca Juga :  Bandara Kualanamu ‘Ternodai’ Perilaku Ketidakramahan

Jimmy menegaskan, kalau ketiga provinsi tersebut jadi dan telah terbentuk, maka pelaksana tugas (Plt) Gubernurnya nantinya ditunjuk Presiden RI atas pengajuan Mendagri.

“Plt-nya juga berasal dari Kemendagri, bukan dari daerah pemekaran tersebut,” kata Jimmy.

Dia menegaskan, pada dasarnya Pemprov Sumut mendukung pembentukan provinsi baru tersebut, tetapi tentunya semua harus melewati prosedur dan mendapat izin.

Sebelumnya, RUU Pembentukan Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Kabupaten Simalungun Hataran dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing telah disahkan DPR dalam sidang paripurna di Gedung DPR-Senayan, Jakarta.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. apapun namanya provinsinya tidak masalah yang penting semangat untuk membangun provinsi sumatera tenggara tetap diutamakan dan jangan sampaai pemekaran ini salah kaprah hanya memperkaya segelintir orang s aja semantara rakyat biasa tidak memperoleh kesejahteraan bahkan lebih parah dari provinsi sebelumnya. yang terpenting adalah bagaimana agar pemekaran ini memberi manfaat bagi seluruh masyarakat di tapanuli selatan dan sekitarnya. amiiiiin

  2. Sebaiknya namanya jangan propinsi sumatera tengah pilihlah yang agak kedaerahan tapi punya semangat maju dan semangat kebaikan dipilihlah nama seperti propinsi gerbang tapanuli, propinsi jatapanuli, atau ditambahi nama stan seperti nama daerah yang umumnya islam seperti jadilah hajijastan karena banyak penganut fanatik muslim di situ. Jadi banyak haji dan hajjah di daerah itu.

  3. Harus disikapi secara positif tentang pembentukan propinsi baru ini, mengingat SUMUT saat ini menjadi salah satu propinsi terbesar jika dilihat dari Jumlah Kabupaten yang ada…… Kalau disikapi secara positif maka pasti hasilnya baik tanpa harus melihat alasan negatif seperti bagi-bagi kuasaan, biar lebih ada peluang untuk kepentingan pribadi…. tetapi pembentukan ini sebaiknya dilihat agar lebih dekat dan lebih memperpendek dari pengambil keputusan / top manajemen ke low manajemen, artinya dari pemerintahan pusat ke tingkat yang lebih rendah dan dekat, sehingga permasalahan-permasalahan bisa lebih cepat ditanggapi dan lebih cepat diselesaikan.
    Menjadi tidak bahagian dari SUMUT juga perlu pertimbangan, betapa berpuluh-puluh tahun menjadi kebanggaan tersendiri menjadi warga SUMUT, dan pada akhirnya akan menjadi tidak bahagian dari Kebanggan sebagai Warga SUMUT. Mudah-mudahan tahapan ini tidak hanya sekedar bola politik yang tidak difahami tujuan akhirnya. Pesta Demokrasi semakin di ujunga mata dan semua cara dan semua strategi telah dilemparkan ke medan lapangan untuk saling berlomba mencari pemenang di tahun politik ini. Yang pasti, rakyat butuh diperhatikan butuh ditanggapi lebih cepat dan butuh perlindungan yang lebih cepat dan lebih aman. Jika Top manejemen memperkirakan pembentukan propinsi ini lebih baik, maka jadi atau tidakpun itu, rakyat akan menerimanya walaupun isu akan terlempar untuk dibicarakan dalam beberapa masa nantinya. horas (fs)…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*