Kena Dua Sanksi, Ade Komarudin Diberhentikan sebagai Ketua DPR oleh MKD

Mahkamah Kehormatan DPR memberhentikan Ade Komarudin dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Keputusan itu merupakan sanksi ringan dari pelanggaran etik yang dilakukannya.

Ade divonis bersalah saat memindahkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penyertaan modal negara (PMN) menjadi mitra kerja Komisi XI.

Sebelumnya, sejumlah BUMN yang memperoleh PMN tersebut merupakan mitra kerja Komisi VI.

154117720160824 123225780x390 Kena Dua Sanksi, Ade Komarudin Diberhentikan sebagai Ketua DPR oleh MKD
Ketua DPR RI Ade Komarudin saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Rabu (24/8/2016)

Kedua, Ade divonis melakukan pelanggaran ringan dalam tuduhan memperlambat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

Karena melakukan dua pelanggaran ringan, maka hal itu dihitung secara akumulatif sebagai dua pelanggaran sedang.

Hal ini berarti bahwa Ade sebagai pimpinan alat kelengkapan Dewan harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR yang merupakan pimpinan alat kelengkapan Dewan.

“Berdasarkan pasal 21 Kode Etik DPR, Saudara Ade Komarudin diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR karena terbukti melakukan satu pelanggaran sedang sebagai akumulasi dari dua pelanggaran ringan,” ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan amar putusan, di Ruang MKD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Ade sebelumnya dilaporkan ke MKD atas dugaan pelanggaran etik saat melakukan pemindahan mitra kerja dari Komisi VI ke Komisi XI dan juga memperlambat proses pembahasan Ketua RUU Pertembakauan.

Saat ini pula, Golkar telah mengajukan pergantian Ketua DPR dari Ade ke Setya Novanto dan akan dibahas dalam Rapat Paripurna hari ini pukul 15.00 WIB.

Ade menganggap, pelaporan dirinya ke MKD merupakan rekayasa.

“Kelihatan tanda petik itu (laporan MKD) diada-adain, biar publik yang menilai. Saya akan hadapi, ikuti dengan baik saja,” kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Ade mengatakan, sejak menjadi anggota DPR pada tahun 1997, proses PMN selalu menjadi domain Komisi XI karena melibatkan Kementerian Keuangan.

Karenanya, menurut Ade, pengalihan BUMN menjadi mitra kerja Komisi XI dalam proses PMN tidak salah.

“Sekarang saya diadukan, rapopo, tadi saya sudah jelaskan. Termasuk saya diproses secara politik, saya akan hadapi, akan proses. Semua terus lanjut ke paripurna,” lanjut pria yang akrab disapa Akom itu.

 

This content is 11 months old. Please, read this content keeping its age in Mind
SHARE : facebook Kena Dua Sanksi, Ade Komarudin Diberhentikan sebagai Ketua DPR oleh MKDgoogle Kena Dua Sanksi, Ade Komarudin Diberhentikan sebagai Ketua DPR oleh MKDtwitter Kena Dua Sanksi, Ade Komarudin Diberhentikan sebagai Ketua DPR oleh MKDlinkedin Kena Dua Sanksi, Ade Komarudin Diberhentikan sebagai Ketua DPR oleh MKDemail Kena Dua Sanksi, Ade Komarudin Diberhentikan sebagai Ketua DPR oleh MKDprint Kena Dua Sanksi, Ade Komarudin Diberhentikan sebagai Ketua DPR oleh MKD

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*